Connect with us

Politik

Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Didukung Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pada Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo dan para pendukungnya melakukan aksi protes karena merasa dicurangi dalam pilpres tersebut hingga menimbulkan korban jiwa dari rakyat yang mendukungnya. Namun saat pemilu 2024 ini, Prabowo dan pendukungnya adalah bagian dari kecurangan tersebut, apakah itu tidak miris? Dimana letak patriotik sang Jenderal yang seharusnya bisa membongkar kecurangan itu, tapi malah sekarang ikut serta dan cawe-cawe untuk ambisi kekuasaannya.

Jika perlu, Bongkar semua kecurangan pemilu 2014 dan 2019, sekalian Makzulkan Jokowi karena sudah banyak melanggar UU dan diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran yang cacat hukum dan melanggar undang-dan konstitusi yang menghasilkan anak Haram Konstitusi. (ut)

Politik

MK akan Panggil Empat Menteri Jokowi ke Sidang Perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, MK panggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Jumat (5/4/2024).

ke-4 menteri Jokowi yang akan dipanggil MK: Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, Menko Ekuin Airlangga hartarto dan MenPMK Muhajirin Effendy.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Apakah para menteri Jokowi tersebut berani hadir di sidang MK tentang kasus kecurangan pemerintah dalam Pilpres 2024? (utw)

Continue Reading

Politik

Suara Partai Pengusung AMIN Naik, Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Pemenang Pemilu 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Adapun Kolisi Perubahan terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ketika acuan kita adalah hasil Pemilu 2024, maka sesungguhnya yang jadi pemenang itu adalah Koalisi Perubahan,” kata Ali saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2024). Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator.

Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Capaian ini, menurut Ali, sebagai kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Tanah Air.

“Demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi milik kaum elite, milik para oligarki, milik darah biru, di Pilpres 2024 ini itu diubah oleh Koalisi Perubahan dengan figur Anies Baswedan,” ujar Ali.

Bentuk kemenangan kedua, Ali mengatakan, dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan. Dia melihat kemajuan ini sebagai bentuk harapan masyarakat kepada sosok Anies, termasuk 24 persen total suara yang berhasil didapatkan Anies-Muhaimin.

Perolehan suara itu masih kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,58 persen dari total suara sah nasional sebesar 164.227.475. Namun, peningkatan perolehan suara didapatkan partai Koalisi Perubahan dalam Pemilu 2024.

https://www.facebook.com/share/r/uqCigR9iQqs4R2f4/?mibextid=oFDknk

Partai Nasdem naik dari 12.661.792 suara pada Pemilu 2019 menjadi 14.660.516 suara pada 2024. Lalu, PKS yang meraup 11.493.663 suara pada 2019 menjadi 12.781.353 pada 2024. Selanjutnya, PKB pada 2019 meraup 9,05 persen atau 13.570.970 suara naik menjadi 16.115.655 atau 10,62 persen suara pada Pemilu 2024. (tri)

Continue Reading

Politik

Timnas AMIN Daftarkan Gugatan Pemilu di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan menegaskan setiap warga negara di Indonesia mempunyai kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Anies menjelaskan hak warga negara ini harus dihormati karena hal itu bisa diungkapkan untuk isu apa pun juga di Indonesia.

“Pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini, yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi,” katanya di jakarta, (21/3/2024).

Sebelumnya, tim hukum nasional Anies-Muhaimin (AMIN) sudah mendaftarkan gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

KPU nya Seharusnya Malu dengan apa yang Diumumkan

Paslon 01 : 40,971,906 (24,95%)
Paslon 02 : 96,214,691 (58.59%)
Paslon 03 : 27,040,878 (16.47%)
Total pemilih : 164.227.475 (100.01%)

Total TPS 823.220 titik
823.220 x 300 orang = 246.966.000 suara

Jika 164.000.000 : 823.220 TPS = 199 orang
300 – 199 = 101 sisa surat suara dikalikan 823.220 TPS berapa total suara yg hilang = 101 x 823.220 = 83.145.220
Wow fantastis…

KPU curang tapi bodoh. Kemana suara rakyat pemilih yang 83 juta lebih suara tersebut ❓❓❓

Hilang ditelan Sirekap⁉️

Ini Bulan ramadhan, Doa orang yang Berpuasa sangat Mustajab dan aemoga Allah Hancurkan SeHancurnya , Hinakan SeHinanya Hasyim Asy’ari dan Jokowi sertq para pejabat pemerintah yg terlibat kecurangan pemilu 2024, Aamiin.

Ketua Tim IT AMIN: Data Kita Lengkap untuk Menangkan Perselisihan Suara Pilpres 2024

Ketua Tim IT pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif.

Agus Maksum pada tahun 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah.

“Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya.

Leluasa atur

Akibatnya, lanjut Agus Maksum, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi.

“Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus Maksum. (kba).

Amin menang telak satu putaran,

SAMPAIKAN PESAN INI KALAU “AMIN” MENANG BAHKAN SATU PUTARAN
(Tom Lembong)

Nyalakan tanda bahaya!!!
Salam Perubahan!!!

SEBARKAN pesan ini, jangan stop di hp Bapak Ibu, ini tugas kita Bersama menjaga semangat Relawan AMIN.
Merawat Semangat Optimisme
Merawat semangat juang. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending