REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pada tanggal 16 Agustus 2023 Joko Widodo resmi kenaikan gaji Pensiunan sebesar 12 persen.

Gaji pensiunan ini dinaikan lebih besar dari PNS aktif dengan harapan dapat meningkatkan daya beli pensiunan sehingga membuat perekonomian Indonesia membaik.

Namun dana pensiunan PNS disebut membebani negara hingga Rp 2,8 triliun hal ini menuai kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun DPR.

Bahkan seorang pengacara kondang Hotman Paris memberikan tanggapannya saat mengisi acara Hot Room, yang kedatangan tamu para anggota DPR.

Pada kesempatan itu Hotman mempertanyakan mengapa yang membebani negara hanya pensiunan PNS sedangkan DPR yang hanya bekerja selama 5 tahun dan diberi pensiunan tidak dipermasalahkan.

Seperti diketahui DPR memiliki kewenangan anggaran, kewenangan pengawasan dan kewenangan legislasi, seharusnya DPR memiliki cara untuk menolong rakyat yang diterpa kesulitan dalam hidupnya.

Jangan sampai pemerintah menjadikan dana pensiunan menjadi beban negara padahal PNS selama kerjanya sudah mendapatkan potongan gaji untuk dana pensiun ini ,hal ini juga disebutkan oleh anggota DPR Anis

“Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI & POLRI sebagai beban APBN”, kata Anis dikutip dari Laman Resmi DPR RI Jumat, 22 September 2023.

Dari hal ini seluruh komponen masyarakat pun meminta solusi terbaik untuk dana pensiun ini. Hotman Paris bertanya kepada anggota DPR yang datang ke program yang ia pandu, bagaimana jika gaji DPR dihapuskan?

Andre Rosiade selaku Anggota Burt DPR Ri menyatakan kesiapannya jika aturan pemberian pensiunan kepada DPR dievaluasi, ia juga memberikan solusi untuk hal ini.

“Mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan seluruh pejabat tinggi negara, yang kedua jika memang dana pensiun tetap ada kan tanpa membebani APBN,caranya gaji bulanan dipotong, lalu di taro di taspen sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan iuran dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan,”ujar ade dikutip dari Youtube Hotroom Jumat, 22 September 2023

Hotman pun mempertanyakan mengapa undang-undang yang mengatur dana pensiunan tidak diubah padahal sudah lama.

“undang-undang itu udah lama banget t80 kok ga diubah-ubah? Karena menguntungkan jadi ga dirubah rubah ya?,”ujar Hotman.

“Mari kita duduk bersama, kita evaluasi undang-undang itu akan melibatkan seluruh pejabat tinggi negara, yang kedua jika memang dana pensiun tetap ada kan tanpa membebani APBN,caranya gaji bulanan dipotong, lalu di taro di taspen sehingga nanti berdasarkan potongan bulanan iuran dana pensiun anggota DPR atau lembaga tinggi negara lainnya dibayarkan,”ujar ade dikutip dari Youtube Hotroom Jumat, 22 September 2023

Hotman pun mempertanyakan mengapa undang-undang yang mengatur dana pensiunan tidak diubah padahal sudah lama.

“undang-undang itu udah lama banget t80 kok ga diubah-ubah? Karena menguntungkan jadi ga dirubah rubah ya?,”ujar Hotman.

Dana pensiun ini menjadi polemik yang berkepanjangan dan belum menemukan titik terang hingga sekarang.

Seorang peneliti Formappi Lucas Karus menyatakan setuju bila pensiunan DPR dan pejabat tinggi negara dihapuskan tapi tidak dengan PNS.

“Hentikan dana pensiun DPR dan seluruh pejabat negara, PNS saya kira karena dipotong setiap bulan sejak awal bekerja saya kira jangan, ujar Lucas

Ia pun melanjutkan bahwa kuasa merubah apapun di negara ini adalah kuasa dari DPR

“Jika DPR punya kemauan apapun bisa dilakukan, kalau DPR merasa APBN diberikan oleh dana pensiun dalam sekejap Undang-undang 1980 itu bisa diubah,” ujar Lukas.

Maka kesimpulannya adalah pemerintah dan DPR harus mengubah undang-undangnya terlebih dahulu dan temukan solusi terbaik agar dana pensiun tak lagi membebani negara. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bentrokan antara warga dan aparat keamanan gabungan di Pulau Rempang, Batam dikecam berbagai kalangan.

Dalam peristiwa ini banyak warga mengalami luka-luka hingga ditangkap aparat usai menolak penggusuran pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.

“Buat apa bela investor kalau rakyat teraniaya. Itu adalah ketidakadilan di depan mata,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin, Rabu (13/9/2023).

Lebih lanjut Din mengemukakan aksi represif dari aparat kepolisian dan TNI kepada warga Pulau Rempang serta ketiadaan dukungan dari Pemerintah sebagai bentuk kezaliman.

”Buat apa investasi kalau rakyat terusir  dari tanah kelahirannya. Itu adalah bentuk kezaliman yang nyata, dan itu semua sikap anti-Pancasila yang harus dilawan bersama,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam, Kepri karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.

Nilai investasi itu pun mencapai 11,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.

Namun, warga yang telah berpuluh tahun menempati wilayah tersebut menolak untuk direlokasi. Tercatat, setidaknya 16 kampung akan direlokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepri. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) meminta negara tidak bertransaksi dengan rakyatnya sendiri dalam menyusun kebijakan.

Menurut Anies Baswedan negara tidak dibentuk untuk berdagang dengan rakyatnya.

Hal itu disampaikan saat menghadiri diskusi kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Kamis, 25 Agustus 2023.

“Menurut kami gini, negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya. Itu satu, negara tidak dirancang untuk itu,” ujarnya.

Anies menyatakan negara tidak boleh memandang rakyat sebagai konsumen. Dia menyebut hal itu akan merusak semua tatanan.

“Karena itu, negara jangan berdagang dengan rakyatnya, negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, itu rusak semua urusan, ndak boleh, itu nggak boleh,” tandasnya.

“Rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya, jadi kita bekerja di situ,” sambung Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memandang dalam menerapkan kebijakan pemerintah hadir untuk memberi manfaat kepada rakyat.

Dia meminta negara tidak mempertimbangkan untung rugi dalam menerapkan kebijakannya. 

Seperti kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.

“Jadi bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat, dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang,” tutup Anies. (utw)