Connect with us

Nasional

 Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Ungkap Banyak Program Pendidikan yang Baik, Kebijakan Harus Sesuai

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan banyak program pendidikan yang sangat baik bahkan menjadi unggulan tetapi tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah.

“Hari ini kita mendengarkan masukan dari perguruan tinggi baik swasta, negeri, maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa masih belum bisa disesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran, akreditasi, biaya dan lain-lain,” kata Dede seperti keterangan tertulisnya pada Lintas Parlemen, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Dede juga mengaku, hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada diskusi diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan banyak program pendidikan hanya saja tidak didukung dengan anggaran.

Pada kunjungan itu, Dede mimpin Tim Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat melakukan diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya.

Saat diskusi ini guna menyerap masukan dan informasi terkait persoalan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumut. Ia menyatakan, program yang baik sering kali tidak didukung oleh faktor anggaran yang besar dan masih banyak terjadi kendala di lapangan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga kampus-kampus swasta yang belum banyak bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru tersebut karena tidak adanya anggaran.

“Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya tidak mencukupi,” ujar Dede. (ut)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending