Connect with us

Ekonomi

Waskita Karya dari Terlilit Utang, Batal Dapat PMN dan Lolos dari Palilit! Siapa yang Bermain?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) resmi menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dengan demikian, perusahaan pelat merah itu lolos dari jerat pailit.

“Menolak Permohonan Pemohon PKPU. Dua, menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.580.000,” kata Majelis Hakim Ketua saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2023).

Permohonan PKPU ini dilayangkan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Waskita Karya dinyatakan memiliki utang pokok Rp 5 miliar kepada pemohon. Permohonan ini pun akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Sidang telah diselenggarakan pada Senin, 21 Agustus 2023 lalu, dengan dihadiri oleh pihak kuasa pemohon (mewakili Donny Hartarto Lasmana) dan pihak kuasa termohon (mewakili perseroan) dengan agenda putusan sidang dari Majelis Hakim. Namun, pembacaan putusan yang seharusnya dibacakan hari itu justru ditunda oleh Majelis Hakim hingga Kamis kemarin.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Agusto Naur menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

“Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur,” kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Waskita Terlilit Utang

Sebelum dinyatakan telah terbebas dari jeratan pailit, Waskita telah dalam kondisi sulit bahkan hingga saat ini. Berdasarkan catatan detikcom, BUMN Karya ini menderita kerugian dalam beberapa tahun, sahamnya dibekukan, hingga penyertaan modal negara (PMN) dibatalkan dan gagal bayar utang.

Kinerja Waskita Karya tercatat kurang baik dalam beberapa tahun terakhir karena terus mencatat rugi. Pada 2020 Waskita mengalami kerugian yang besar yakni mencapai Rp 7,35 triliun. Pada 2021, Waskita masih mencatat rugi Rp 1,09 triliun dan pada 2022 rugi Rp 1,89 triliun.

Saham Waskita dihentikan perdagangannya sementara sejak Mei 2023 lalu. Saham perusahaan disuspensi karena perusahaan menunda pembayaran bunga obligasi. Saham perusahaan bertengger di level Rp 202 hingga saat ini.

Tak hanya itu, pada 5 Mei 2023 lalu, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat di 30 Mei 2023.

Waskita Karya Batal Dapat PMN

Suntikan modal yang rencananya diberikan ke perusahaan pun akhirnya dibatalkan. Dengan dibatalkannya PMN sebesar Rp 3 triliun itu, perusahaan mengembalikan dana itu ke rekening kas umum negara. Pembatalan PMN Waskita Karya Tahun 2022 tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Sebagai gantinya, perusahaan pelat merah ini rencananya diambil alih menjadi anak usaha PT Hutama Karya (Persero). Nantinya, HK yang akan membantu dalam penyelesaian 2 ruas tol yakni Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Ciawi-Sukabumi yang menjadi tujuan penggunaan PMN 2022.

https://www.facebook.com/reel/247008434941033?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz

Sungguh sangat mencurigakan apa yang terjadid oleh BUMN Waskita Karya ini, lalu siapakah yang bermain dibalik layarnya? Dalam kondisi carut marut ini, Waskita Karya malah ditunjuk jadi salah satu kontraktor pembangunan IKN yang penuh dengan kontroversial itu. (Tw)

Ekonomi

Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.

Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.

Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.

Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.

Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:

Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)

Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)

Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)

Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)

Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)

Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)

Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)

Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)

Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)

Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)

Continue Reading

Ekonomi

PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.

Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.

Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.

Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”

Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.

Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.

“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.

Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)

Continue Reading

Ekonomi

Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.

Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.

SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.

Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).

Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.

Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.

Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending