Connect with us

Politik

Waspadai Kecurangan Pemilu di TPS, Mari Kita Kawal secara Jurdil

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Makasar, Ancaman kejahatan dan kecurangan Pemilihan Umum 2024 bisa terjadi di masa tenang hingga berlangsung pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan proses rekapitulasi tingkat kecamatan.

Ketua Partai peserta Pemilu Kota Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan kecurangan berpotensi terjadi saat pembagian surat undangan pemilihan ke TPS. Praktik itu, kata dia, didesain dengan baik sehingga pemilih yang datang sudah diminta untuk memilih caleg atau capres tertentu.

“Ini dimulai saat pembagian surat undangan, ada peran pengganti. Tidak ada orangnya KPPS tapi sudah diatur dengan baik sebelum pemilihan berlangsung,” kata Adi, Kamis (1/2/2024).

Wakil ketua DPRD Kota Makassar ini menyebutkan pelanggaran ini bukan hanya di tingkat TPS tapi berpotensi juga dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) melalui lurah dan kepala desa.

“Ini juga berpotensi terjadi di Bawaslu dan KPU, alasan bimtek tapi ada arahkan (memilih calon tertentu),” duga Adi.

Adi menyebutkan di Amerika Serikat, melakukan Pemilu dan Pilpres hasilnya baru diketahui dua hari setelah pesta demokrasi. Tapi di Indonesia sebelum pemilu sudah diketahui orang yang akan terpilih. Sehingga dia mendorong KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan untuk hidupkan demokrasi walau politik uang masih terjadi.

“Sudah menjadi tradisi (politik uang), jadi harus ada pendidikan politik kebawa, bagaimana bisa mengubah pikiran masyarakat. Karena saat ini lebih banyak pemilih perut, dibandingkan pemilih otak dan hati,” imbuh dia.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Andarias Duma mengatakan Bawaslu tidak bermain-main dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Saat ini, kata dia, sudah ada yang sampai di pengadilan dan dijatuhkan pidana.

“Bawaslu memastikan dan kepastian hukum berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan hingga penetapan. Di Sulsel sudah ada putusan terkait politik uang,” kata Andarias.

Mantan Ketua Bawaslu Toraja Utara ini menyebutkan kejahatan pemilu memang berpotensi terjadi saat menyerahkan surat panggilan ke TPS.

“Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawas pemilu. Mereka melakukan pengawasan harus memastikan surat panggilan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan (calon pemilih),” kata Andarias.

“Munculnya penyalahgunaan undangan ini bukan orangnya (masuk TPS) karena yang bersangkutan pergi merantau tapi ada namanya di DPT,” sambung dia.

Pelanggaran itu pun berpotensi dilakukan oleh KPPS saat pemilihan masuk pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang diberikan surat suara berlebih.

“Seperti saya KTP Toraja Utara, pindah memilih ke Makassar. Saya hanya mendapatkan dua surat suara, hanya presiden dan DPD. Jadi kami meminta kepada pengawas TPS untuk perhatikan DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus),” imbuh dia.

Jika ada pemilih yang hanya memperlihatkan KTP tapi tidak sesuai alamatnya maka kata Andiarias itu berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Seperti saya kalau cuma memperlihatkan KTP Toraja Utara dan dipersilahkan memilih, ini jangan sampai lolos, jika terjadi maka berpotensi direkomendasikan PSU (Pemungutan suara ulang),” jelasnya.

Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Sulsel, Rahmansyah mengatakan seluruh KPPS sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek), dalam proses penyelenggaran pemilu agar tidak terjadi kesalahan di TPS.

“Dulu hanya dua KPPS (ikut bimtek) tapi sekarang semua tujuh orang harus ikut,” ujar dia.

Dia menyebutkan KPU dipastikan proses berjalan dengan transparan dalam pemilu karena setelah dilakukan rekapituasi tingkat TPS maka sudah bisa diketahui secara langsung. “Ada Sirekap 1 dan Sirekap 2, mengirim dari TPS dan itu langsung masuk ke KPU RI,” beber Rahmansyah.

Potensi terjadinya manipulasi data pemilih, kata Rahmansyah, itu sangat kecil karena setelah dilakukan rekapitulasi semua saksi parpol maupun pilpres bisa memotret data tersebut.

“Rekapitulasi ini era digital, saksi tidak hanya mencatat, tinggal dokumentasi melalui handphone. Rekap tingkat kecamatan di monitoring oleh saksi,” imbuh dia.

Jangan Golput

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengimbau kepada seluruh pemilih pemula untuk menyalurkan suara pada Pemilu 14 Februari nanti. Budi meminta kepada para pemilih pemula untuk mengajak, teman, keluarga, sahabat dan kolega menggunakan hak suara mereka dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masing-masing.

“Untuk pemilih pemula jangan golput. Ingatkan ke teman-temannya juga,” ucap Budi Arie di sela-sela kegiatan Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Gedung Upperhills Jalan Metro Tanjung Bungan, Makassar, Kamis (1/2/2024).

“Pemilu itu haknya masyarakat, haknya rakyat, hak kedaulatan rakyat. Karena itu, ayo gunakan hak itu,” imbuh dia.

Budi juga meminta masyarakat mengedepankan informasi yang bersifat fakta, menolak politik identitas dan SARA, serta bertekad menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa di atas segala perbedaan.

“Kami meminta masyarakat bijak bersosial media sehingga ruang digital di tengah kontestasi politik semakin baik. Baca informasi dengan hati-hati. Cek informasinya dan stop informasi bohong serta mengandung konflik SARA,” imbuh Budi.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pemilih wajib di Kota Makassar pada Pemilu 2024 adalah mayoritas para milenial sekitar 528 ribu atau 52 persen dari total 1,1 juta pemilih wajib.

Danny mengatakan, para milenial ini telah mampu mempertimbangkan dengan bijak sebelum memilih. Seperti, memiliki pemahaman terhadap isu hoaks, terutama yang bersifat mengadu domba sehingga mereka masuk dalam kategori pemilih cerdas.

“Memang saya lihat yang ramai itu hanya di medsos, tapi kalau di lapangan saya lihat orang semakin hari semakin dewasa,” ujar Danny.

Maka dari itu, Danny optimistis pesta demokrasi tahun ini di Kota Makassar berjalan dengan damai dan berkualitas dengan lahirnya pemilih yang cerdas. Terlebih beberapa waktu lalu, pihaknya telah berkeliling di 15 kecamatan melakukan konsolidasi dan membawa misi Pemilu damai dan berkualitas di Kota Makassar.

Menurut dia, ada tiga cara mewujudkan pemilu damai dan berkualitas. Yaitu meningkatkan partisipasi pemilih, mengurangi gesekan dan gosokan di lapangan, dan konsolidasi masyarakat. Karenanya ia menegaskan masyarakat boleh berbeda pilihan, tapi kecintaan terhadap Kota Makassar dan Indonesia menjadi hal yang paling utama dengan tetap saling menghargai.

“Pemilu itu hanya lima tahun. Artinya begitu pentingnya pencoblosan ini. Jangan apatis dan jadilah pemilih cerdas,” imbuh Danny. (tw)

Politik

Tim IT AMIN Klaim Datanya Lengkap untuk Menangkan Perselisihan Suara Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Gus Imin atau akrab disapa pasangan AMIN beranjak naik di situs KawalPemilu.org. Pasangan nomor urut 01 ini untuk sementara meraih 22.501.799 suara atau 27,33%.

Sedangkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 45,216,624 suara atau 54.91%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 14,628,171 suara atau sebesar 17.76%. Jumlah cakupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk hingga Selasa (27/2/2024) sebesar 49.80%.

Laman kawalpemilu.org adalah situs yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pemilihan presiden Indonesia. Data tabulasi tersebut diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu.org setiap sekitar sepuluh menit.

Dikutip dari situs resminya, misi Kawalpemilu.org, yaitu untuk memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang diklaim mudah dan andal.

Setiap elemen masyarakat bisa turut mengawal jalannya pemilu dengan mengunggah foto C.Hasil-PPWP atau C.Hasil Salinan-PPWP. Nantinya, hasil unggahan tersebut dapat diakses publik selama masa pemilu.

Di sisi lain, hasil hitung suara juga dilakukan secara internal Timnasa AMIN. Paslon 01 Anies Baswedan dan Gus Imin ternyata perolehan suaranya membuka peluang 2 putaran. Hal itu lantaran hasil hitung suara Timnas AMIN menunjukkan perolehan suara Anies tak kalah jauh dari Prabowo.

Dikutip dari tayangan video aniesiminofficial, hasil real count Timnas AMIN, Jumat (23/2/2024) seperti dilansir jabar.tribunnews.com/Selasa, 27 Februari 2024 16:16 WIB, Anies Baswedan memperoleh suara 37.3%. Sementara itu, perolehan suara Prabowo memperoleh 47.3%.

Adapun Ganjar memperoleh suara 15.4%. Dengan hasil hitung suara Tim AMIN, perolehan suara Anies Baswedan ini dinilai masih berpotensi lolos ke 2 putaran. Sementara dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah suara yang masuk sudah mencapai 77,56% TPS.

Perolehan suara Anies – Gus Imin masih berkutat di kisaran 24, 46%, Prabowo 58,84% dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,7%. PDI Perjuangan dan Timnas AMIN menolak Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap) untuk menghitung hasil Pemilu 2024.

KPU RI merespons penolakan dari PDIP dan Timnas AMIN. Anggota KPU Idham Holik mengatakan, aturan teknis yang mengatakan bahwa Sirekap hanya merupakan alat bantu untuk menghitung hasil pemilu, bukan penentu.

“Undang-Undang (UU) Pemilu telah tegas. Hasil resmi penghitungan suara itu berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini sedang berlangsung,” kata Idham, Kamis (22/2/2024).

Idham berujar bahwa penghitungan itu dilakukan berjenjang dari tingkat PPK hingga nasional. Idham melanjutkan bahwa dalam UU Nomor 7/2017 itu dituangkan soal batas waktu paling lama 35 hari harus menetapkan hasil pemilu. “Sehingga di lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 4/2024 itu dijelaskan bahwa batas akhir rekapitulasi itu tanggal 20 Maret,” jelasnya.

Sebelumnya, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap milik KPU pada penghitungan suara Pemilu 2024. Surat yang diterima Warta Kota, Rabu (21/2/2024), terlihat surat pernyatan penolakan tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto dilayangkan kepada KPU RI, Selasa (20/2/2024).

“PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno,” bunyi surat pernyataan tersebut dilansir wartakotalive.com, Rabu (21/2/2024).

Penolakan itu sehubungan permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Selanjutnya, pada 18 Februari 2024 KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara.

Dan penetapan hasil Pemilu di tingkap pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024. PDIP menilai, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK adalah dua hal yang berbeda.

Sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan. “KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat,” demikian bunyi pernyataan.

PDIP menyampaikan, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil, sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegas PDIP dalam surat  itu.

Selain menolak penggunaan Sirekap, PDI Perjuangan juga menyatakan menolak sikap/keputusan KPU yang meninadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Hal itu, dinilai dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. PDIP juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kemudian, membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Tak hanya PDIP, Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Iwan Tarigan mengapresiasi sikap PDIP yang menolak penggunaan Sirekap dan menolak penundaan rekapitulasi suara.

Pihaknya, kata dia, mengaku sejalan dengan keputusan tersebut. “Kami menghargai dan mengapresiasi keputusan DPP PDIP atas penolakan penggunaan Sirekap dan penolakan penundaan rekapitulasi suara. Kami juga sejalan dengan hasil keputusan DPP PDIP,” ujar Iwan Tarigan, Rabu (21/2/2024).

Sikap yang sejalan ini bukan tanpa alasan karena pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu Indonesia. Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh kecurangan sejak awal berjalan.

“Timnas AMIN menganggap Pemilu ini penuh dengan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif di mana pelanggaran-pelanggaran sejak pra Pilpres, pelanggaran etika berat di MK, KPU, dugaan penggunaan aparat ASN secara terstruktur dan masif,” jelas dia.

Dugaan pelanggaran lainnya yakni dugaan penggunaan aparatur desa dan intimidasi aparat desa, dugaan intimidasi yang dilakukan aparat hukum, serta penggunaan Bansos dan BLT dengan sumber dana sangat besar bersumber dari APBN untuk pemenangan salah satu capres cawapres. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. “Kami akan lanjutkan ke proses berikutnya,” ucap Iwan.

Di bagian lain  viral dan menjadi pesan berantai berbagai grup WhatsApp (WA) postingan di media sosial (medsos) twitter atau X, di mana Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) HM. Jusuf Rizal menunjukkan data real count Tim Nasional Pemenangan (Timnas) paslon nomor urut 1 yang menyebutkan paslon AMIN meraih 50,4% suara.

Sedangkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan 38,1% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 11,5%. Data Timnas AMIN tersebut berasal dari form C1 plano nasional, Kamis (22/2/2024).

“Bakal Seru Adu Data Antara Real Qount @KPU_ID dan Real Count Tim Paslon 01 dan 02. Sama-sama gunakan Data C1. Berarti nanti dihitung manual berdasarkan C1. Bukan melalui Sirekap apalagi Quick Qount bayaran,” cuit Jusuf, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (26/2/2024).

Berbeda dari penghitungan Timnas AMIN, dalam real count KPU pada Senin (16/2/2024) pukul 08.00 WIB, paslon nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran di posisi pertama dengan 58,84% suara atau 74.539.782 suara.

Dan kemudian paslon nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies – Gus Imin atau pasangan AMIN di posisi kedua dengan 24,03% atau 30.939.995 suara. Lalu posisi terakhir, paslon nomor urut tiga yang diusung PDIP dan PPP Ganjar -Mahfud MD memperoleh suara 16,73% atau 21.192.027 suara.

Untuk diketahui, seperti dikutip dari onlineindo.tv/2/26/2024 08:36:00 PM, data tersebut berasal dari penghitungan suara yang masuk atau real count pada 634.374 TPS dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 77,06%.

Di bagian lain lagi diberitakan, Ketua Tim IT pasangan AMIN Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu, Senin kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif. Agus pada 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah. “Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya.

Akibatnya, lanjut Agus, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi. “Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu kembali menjadi pesan berantai di medsos whatsapp (WA) grup artikel atau postingan berisi Prof Ronnie Higuchi Rusli, yaitu pakar IT, statistic, dan guru besar Universitas Indonesia (UI) yang diundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai ahli kesohihan Quick Count (QC).

“Lembaga-lembaga surveypun diundang. Tapi tak ada satu pun surveyor QC yg mau hadir. Menariknya, kata Prof Ronnie, semua anggota Bawaslu dan KPU hanya terperanga melihat rumus² yg disajikan beliau. Tak ada yg bisa tanya kpd Prof Ronnie,” demikian tulis member salah satu WAGroup memposting ini.

Walhasil, sambung tulisan member itu, Prof Ronnie rekomendasikan, ke depan untuk pemilu/pilkada Lembaga Survei QC harus dibuka ke publik dan juga ke @bawaslu_RI dan @KPU_ID:

  1. Sumber pendanaannya.
  2. Perhitungan samplingnya.
  3. Person yg ambil sampling.
  4. Metode perhitungan QC.
  5. Post audit penggunaan dana.

“Karena kepentingan publik harus terbuka. Nah… jadi semua lembaga QC itu ternyata memang blm teruji krebible & berani bertanggung jawab ke publikkah. Giliran ditantang sang pakar, semua pada tak hadir dan berani bertanggung jawabkah dgn hasil QC tersebut.

Ketua Tim IT pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif.

Agus Maksum pada tahun 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah.

“Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya di jakarta, (29/2/2024).

Leluasa atur

Akibatnya, lanjut Agus Maksum, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi.

“Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus Maksum. (ut)

Continue Reading

Politik

Relawan Anies dan Ganjar Demo DPR Pekan Depan, Desak Hak Angket Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wacana penggunaan hak angket oleh DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tengah dibicarakan publik.

Simpul relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sepakat akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 5 Maret 2024.

https://www.facebook.com/share/r/pG14ZMKEwkH1jQSL/?mibextid=oFDknk

Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang’ turun ke jalan untuk mendesak DPR agar segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Segera, rencananya tanggal 5 Maret, kami akan melakukan gerakan riil di jalanan,” kata perwakilan Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang, Marlin Bato kepada wartawan di Gedung GBN, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

“Yang pasti di DPR itu sasaran kita untuk mendorong hak angket karena setelah konsolidasi nanti akan membuat gerakan besar sasarannya ke DPR karena tanggal 5 DPR mulai aktif (setelah reses),” imbuhnya.

Marlin menyebut saat ini massa gerakan rakyat masih fokus menggelar aksi unjuk rasa di Bawaslu dan KPU. Ia mengatakan bahwa relawan 01 dan 03 telah melebur bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

“Situasi hari ini tak membuat kami terpolarisasi baik 01 maupun 03 kami melebur bersama berbagai elemen masyarakat akan berkoordinasi agenda ke depan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang diacak-acak,” ungkapnya.

Berikut pernyataan sikap relawan yang dibacakan perwakilan dari 01 dan 03:

1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu.

2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN, pelanggar konstitusi dan mendesak DPR RI untuk usulan diskualifikasi Capres-Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut.

3. Mendesak dengan segera DPR RI untuk melakukan hak angket dan memanggil Presiden Jokowi untuk diperiksa.

4. Demi kebaikan bangsa dan negara kami perwakilan dari jutaan pendukung dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024.

5. Mendesak DPR RI untuk memanggil dan meriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang.

6. Mendukung DPR RI untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh 01 dan 03. (tw)

Continue Reading

Politik

Mahfud Md Ungkap Hak Angket Bisa untuk Pemakzulan Presiden

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon wakil presiden Mahfud MD mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Meski, kata dia, angket itu tidak akan mengubah hasil Pemilu namun bisa dibatalkan atau diulang.

Dia menyebut hak angket itu juga dapat menjatuhkan sanksi kepada presiden, termasuk pemakzulan atau impeachment.

“Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan, bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” kata Mahfud seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin, 26 Februari 2024.

Mahfud mengatakan sebagai pasangan calon jalan yang bisa ditempuh melalui jalur hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski demikian, dia menyebut calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bisa menempuh jalur politik dan hukum. Alasannya kedua sosok tersebut selain sebagai pasangan calon juga tokoh dari partai politik. 

Diketahui, Muhaimin merupakan  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Ganjar merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain paslon,  mereka juga tokoh parpol,” kata Mahfud. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending