Dari Awal Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Kini Purbaya Disuruh Prabowo Bereskan

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk menanggung pembayaran utang skema proyek kereta cepat Whoosh hingga Rp1,2 triliun per tahun, sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat mobilitas masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa dana tersebut tersedia dan bahwa tanggung jawab penuh telah diambil oleh presiden untuk memastikan proyek ini tetap berjalan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Dalam pernyataannya pada tanggal 5 November 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunci dari proyek kereta cepat ini bukan semata soal beban utang, tetapi manfaat infrastruktur strategis yang dihasilkan, termasuk penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas angkutan publik, dan pengurangan tekanan transportasi di kota besar. Ia menyebut bahwa kecemasan publik terhadap beban keuangan proyek telah diperhitungkan, dan pemerintah akan memastikan bahwa skema pembayaran utang ini berjalan secara bertahap dan terkendali.

Dari Awal, kemenkeu sudah ogah bayar utang Whoosh menggunakan APBN, namun tiba-tiba Prabowo menyuruh untuk membereskannya dan akan dilandasi oleh pemerintah, ada apa sebenarnya?

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan utang Whoosh dimaknai sebagai bagian dari visi jangka panjang pembangunan transportasi nasional, bukan sekadar kewajiban keuangan jangka pendek. Proyeksi pembayaran tahunan ini masuk dalam kerangka fiskal yang diperhitungkan, agar tidak mengganggu agenda pembangunan lainnya dari APBN. Kendati demikian, pemerintah juga menyadari bahwa tantangan tetap besar: menjaga agar alokasi anggaran tetap produktif, serta memastikan bahwa utang publik tetap dalam rasio yang aman terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengumuman ini mendapat perhatian luas karena menyoroti bagaimana proyek infrastruktur besar dapat menimbulkan beban keuangan signifikan dalam jangka panjang, namun juga memiliki potensi manfaat yang besar jika berhasil dilaksanakan. Pemerintah menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat sebagai investasi masa depan, bukan hanya komponen anggaran yang memberatkan. Bagaimanapun, pengelolaan utang secara hati-hati dan transparan akan menjadi kunci agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

Pukat UGM Wanti-Wanti Prabowo Bisa Terjerat Korupsi

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, memperingatkan Presiden Prabowo Subianto bisa terjerat korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh.

Korupsi bisa menjerat Prabowo jika menggunakan APBN untuk membayar utang senilai Rp 116 triliun.

Dilansir dari TribunJakarta.com, Rabu (5/11) Zaenur Rohman mewanti-wanti pemerintah jangan sembrono soal permasalahan tersebut.

“Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan,” kata Zaenur.

Atas hal itu, Zaenur meminta Prabowo mengkaji secara legal soal pembayaran utang B2B menggunakan APBN.

“Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu.”

“Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Zaenur, perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh dari proses awal hingga beban utang sangat fantastis.

Hal itu penting dilakukan agar pemerintah memiliki basis dasar untuk pengambilan langkah selanjutnya.

“Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa.”

“Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya,” kata Zaenur.

Sebagai informasi, Prabowo pada Selasa (4/11) menekankan, akan bertanggung jawab penuh soal proyek Whoosh.

Prabowo mengakui telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepat tersebut dan menurutnya tak ada masalah.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia ialah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, proyek Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan hanya soal perhitungan untung-rugi.

Bahkan, Prabowo menekankan, pentingnya subsidi negara untuk layanan publik.

Termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya. (ut)