Apakah Benar Jokowi Menghubungi MBS dan Bertanya Perihal Konflik Timur Tengah?

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat menghubungi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada Rabu (11/3/2026).

Percakapan itu dilakukan di tengah eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Eskalasi militer adalah peningkatan intensitas konflik bersenjata yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi global.

Dalam pidatonya di acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal Anniversary ke-1 YouTuber Nusantara, Jokowi menceritakan bahwa ia menanyakan langsung kepada MBS mengenai kemungkinan berakhirnya perang.

Saya telepon saat perang baru tiga hari saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, Yang Mulia MBS, saya tanya, ‘Yang Mulia kapan perangnya selesai?’,” kata Jokowi berpidato dalam acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal Anniversary ke-1 YouTuber Nusantara dikutip dari akun Youtube YOUTUBER NUSANTARA, Sabtu (4/4/2026).

Ditanyakan kepastian itu, Jokowi mengungkap bahwa MBS menjawab kalau konflik peperangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran tidak bisa diperkirakan kapan akan berakhir.

“Baru mulai itu saya sudah tanya, “kapan perangnya kira-kira selesai?” Dijawab enggak pasti dan enggak jelas,” ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, ia kembali mengajukan pertanyaan kepada MBS terkait harga minyak yang naik imbas ekskalasi geopolitik di Timur Tengah.

“Kemudian saya bertanya, “Harga minyak ini akan sampai berapa?” Dijawab juga enggak pasti dan enggak jelas. Karena memang kalkulasinya sangat rumit, kalkulasinya sangat sulit sekali,” kata dia.

Kebohongan demi kebohongan akan terus dilakukan oleh orang-orang munafik untuk menutupi kelemahan dirinya, dari kasus Ijazah palsu yang selalu ditutupinya hingga banyak kasus korupsi para menteri di zamannya yang banyak menyebut nama Jokowi di setiap persidangan kasus korupsi para menteri Jokowi.

Yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar yang diucapkan Jokowi? Selama ini kita mengetahui banyak kebohongan yang dilakukannya.

Jokowi mengatakan menelpon kakaknya MBS yang ada di Uni Emirat Arab, faktanya Saudi Mohammed bin Salman (MBS) adalah putra mahkota kerajaan Arab Saudi.

Anatomi “Gaslighting” Politik: Membedah 4 Wajah Kemunafikan di Balik Transkrip Sang Mantan Presiden

​Membaca transkrip wawancara terbaru dari Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini ibarat membaca buku teks panduan Seni Mengaburkan Realitas (The Art of Gaslighting).

​Gaya komunikasi yang disajikan adalah jurus klasik politik Jawa tingkat tinggi: Nabok Nyilih Tangan (Memukul dengan meminjam tangan orang lain). Tersenyum lembut di depan kamera, berbicara pelan, tampil bak sosok kakek yang pemaaf, sementara mesin birokrasi dan hukum di belakangnya bekerja senyap layaknya mesin giling yang menghancurkan para pengkritiknya.

​Mari kita bedah 4 anatomi kemunafikan dari pernyataan “Buka Suara” ini di atas meja forensik:

​🪨 FILE 1: Taktik Lempar Batu Sembunyi Tangan (The Whataboutism Defense)

​Mari kita lihat responsnya soal polemik ijazah: “Biarkan proses hukum berjalan.” Lalu, tiba-tiba muncul narasi yang mengaitkan isu ini ke tokoh lain seperti AHY dan Rizieq Shihab.

​Akrobat Logika: Mengapa membawa-bawa nama tokoh lain? Ini adalah taktik propaganda dasar yang disebut Whataboutism (mengalihkan isu dengan menunjuk kelemahan pihak lain). Tujuannya agar publik berpikir: “Tuh kan, yang ijazahnya diragukan bukan cuma beliau.”

​Hipokrisi Hukum: Beliau berkata “Biarkan hukum berjalan”. Pertanyaannya, hukum yang mana? Realitasnya, instrumen hukum saat ini tidak sedang memeriksa keaslian dokumen tersebut secara transparan, melainkan sedang sibuk menginterogasi wartawan dan narasumber (seperti Karni Ilyas dan Aiman) yang berani membahasnya. Menyuruh publik percaya pada proses hukum, ketika instrumen hukum itu sendiri diduga dipakai sebagai alat pembungkam para pembawa pesan, adalah kemunafikan yang sangat telanjang.

​⚖️ FILE 2: Panggung “Sang Pemaaf” vs Algojo Hukum (The Good Cop, Bad Cop)

​Tanggapan soal kasus pelaporan kritik (seperti kasus Rizmon Sianipar) dan Restorative Justice (RJ) adalah mahakarya cuci tangan politik.

​Skenario Teks: “Saya maafkan. Sudah. Urusan hukum itu kewenangan Polda dan penasihat hukum saya.”

​Bedah Forensik: Di sinilah letak ironi terbesarnya. Seseorang tidak bisa mengklaim dirinya “pemaaf” jika ia membiarkan mesin algojo hukumnya (aparat dan pengacara) tetap mencekik leher korbannya. Jika ia benar-benar memaafkan, ia cukup mencabut laporan. Tertawa saat ditanya soal perbedaan perlakuan dengan pengkritik lain (seperti Edy Mulyadi) adalah bentuk The Arrogance of Power. Menyalahkan proses di Polda adalah manuver buang badan untuk lari dari tanggung jawab moral.

​🔥 FILE 3: Amnesia Sang Kingmaker (The Bridge Burner)

​Soal gejolak di internal PDI Perjuangan, responsnya singkat: “Urusan internal sana. Tidak ada urusan dengan saya.”

​Fakta Sejarah: Beliau lahir, dibesarkan, dijadikan Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden dua periode menggunakan kendaraan politik PDIP. Beliau ikut menikmati dan merawat faksi-faksi di dalamnya.

​Analisis Perilaku: Begitu beliau berhasil membangun dinastinya sendiri, mengamankan gerbong kekuasaannya ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan meninggalkan partai lamanya dalam kondisi retak akibat manuver politik masa lalunya, beliau dengan santai mencuci tangan. Mengklaim “tidak ada urusan” setelah membakar rumah yang membesarkannya adalah karakter khas dari oportunisme absolut.

​☕ FILE 4: Ilusi “Silaturahmi Tanpa Politik” (The Cafe Diplomacy)

​Terkait pertemuan Lebaran dengan Presiden Prabowo dan SBY, narasinya: “Enggak ada pembicaraan politik. Silaturahmi saja.”

​Logika Forensik: Secara nalar publik, mempercayai bahwa tiga raksasa yang memegang kendali atas ribuan triliun aset negara, jutaan pasukan bersenjata, dan nasib ratusan juta rakyat bertemu hanya untuk membahas resep opor ayam dan nastar adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan kita.

​Di level elit Top 0.001%, tidak ada ruang hampa politik. Bahasa tubuh, durasi, hingga siapa yang berkunjung ke siapa adalah sebuah statement politik. Pertemuan itu murni konsolidasi kekuatan pasca-transisi, memastikan perlindungan hukum atas legasi masa lalu, dan menjaga agar kartel politik tetap seimbang.

​💥 KESIMPULAN AUDITOR: Wajah Ganda Kekuasaan

​Pernyataan “buka suara” ini bukanlah sebuah klarifikasi, melainkan murni sebuah Brosur Public Relations. Beliau sedang membingkai sejarah (framing) agar kelak diingat sebagai negarawan yang tenang, pemaaf, dan taat hukum.

Apakah Mulyono Berbohong Lagi?

​Namun meja forensik kita mencatat realitas sebaliknya: Hukum digunakan sebagai barikade pertahanan, aparat difungsikan sebagai algojo pembalas dendam dengan kedok “tugas negara”, dan kawan lama ditinggalkan begitu saja ketika sudah tidak lagi menguntungkan. Kemunafikan ini dibungkus sangat rapi di balik senyum tipis dan kemeja putih sederhana. (ut)