Pembelian 30.000 Unit Tablet Samsung Galaxy oleh BGN Dipertanyakan, Kerugian Negara Rp 1,1 Triliun

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Di tengah pasar gadget yang semakin kompetitif, harga tablet seperti Samsung Galaxy Tab Active5 menjadi salah satu tolok ukur yang kerap dibandingkan publik antara nilai fungsi dan harga yang dibayar. Tak disangka, satu perangkat bisa dibanderol belasan juta rupiah, pertanyaan soal efisiensi pun tak terelakkan.

Dalam rincian anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025, belanja kendaraan muncul sebagai pos terbesar dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.

Dan kasus pengadaan motor listrik dari cina itu ramai dipertanyakan sampai menteri keuangan pun kecolongan dan DPR akan memanggil BGN.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan sepeda motor listrik.

Viral Harga Asli Motor Listrik Cina untuk MBG

Viral di media sosial, konten kreator Aryo Pamungkas menyoroti dugaan kemiripan motor listrik operasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan produk yang dijual di platform e-commerce China. Video tersebut ramai diperbincangkan sejak Minggu (12/4/2026) dan memicu perhatian publik terhadap isu harga pengadaan.

Aryo menyebut motor listrik trail MBG yang disebut dibanderol sekitar Rp42 juta diduga memiliki kemiripan dengan produk yang dijual di platform Alibaba dengan kisaran harga jauh lebih rendah, yakni sekitar Rp10 jutaan. Ia menyoroti kesamaan desain dan spesifikasi berdasarkan temuan yang beredar di media sosial.

Aryo juga menyinggung potensi selisih harga jika dikalikan jumlah pengadaan yang disebut mencapai puluhan ribu unit. Pernyataan tersebut kemudian memicu spekulasi luas di kalangan warganet, meski masih bersifat dugaan dan belum didukung data teknis resmi terkait identitas produk.

Menanggapi isu yang berkembang, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyampaikan bahwa harga pembelian motor listrik berada di bawah harga pasar, yakni sekitar Rp42 juta per unit dari kisaran harga pasar Rp52 juta. Pengadaan tersebut disebut telah direncanakan untuk mendukung operasional di wilayah dengan akses sulit.

Hingga kini, informasi yang beredar masih sebatas dugaan yang berkembang di media sosial. Belum terdapat hasil audit resmi maupun konfirmasi teknis yang memastikan kesamaan produk sebagaimana yang disoroti dalam konten viral tersebut.

Selanjutnya ada anggaran belanja perangkat keras dan komputer juga menyedot dana hingga Rp830,1 miliar

Salah satu komponen utamanya adalah pengadaan tablet yang mencapai Rp 508,4 miliar, termasuk perangkat seperti Samsung Galaxy Tab Active5.

Kerugian Negara Mencapai Rp 1,1 Triliun

Tak hanya Soal Harga dari Rp 9 Juta ke Rp 17 Juta, Pengadaan 30.000 Tablet oleh BGN Dipertanyakan, Buat apa beli sebanyak itu?

Pengadaan laptop dan tablet oleh Badan Gizi Nasional (BGN) disorot karena nilainya sangat besar dan dinilai tidak wajar.

Center for Budget Analysis (CBA) memperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp1,1 triliun.

Sepanjang 2025, anggaran yang digelontorkan meliputi:

Laptop untuk 32.000 orang sekitar Rp544 miliar (~Rp17 juta/unit)
Tablet untuk 30.000 orang sekitar Rp510,1 miliar (~Rp17 juta/unit)

Ada juga tambahan pengadaan ribuan laptop dengan harga per unit bahkan mencapai Rp24–27 juta.

Pengadaan tetap berjalan meski sebelumnya disebut sempat tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Diduga ada “permainan nomenklatur”, yaitu mengganti istilah komputer menjadi laptop/tablet agar anggaran

BGN Sewa EO Rp 113 Milyar?

Badan Gizi Nasional (BGN) lagi jadi bahan perbincangan panas. Bukan cuma soal programnya, tapi juga soal cara mengelola anggaran yang nilainya fantastis.

• Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO)
• Lebih dari Rp1,1 triliun untuk pengadaan laptop & tablet

Angka-angka ini bikin publik bertanya: ini kebutuhan nyata atau ada yang janggal?

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan EO adalah langkah strategis.
Sebagai lembaga baru, BGN disebut belum punya tim internal yang siap menangani kegiatan besar seperti:

• Sosialisasi nasional soal gizi
• Bimbingan teknis (bimtek)
• Kampanye publik berskala luas

Menurutnya, EO dipilih karena:
✔ Punya pengalaman teknis
✔ Bisa kelola acara kompleks
✔ Membantu administrasi & pelaporan lebih rapi
✔ Lebih cepat daripada bangun tim dari nol

Intinya: EO dianggap “jalan pintas” agar program langsung jalan.

Tapi di sisi lain, kritik keras muncul.

Dari Center for Budget Analysis (CBA), dugaan mulai mencuat. Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, menyoroti:
Ada indikasi “mengakali” anggaran setelah pengajuan pembelian komputer sebelumnya ditolak Kementerian Keuangan.

Data yang bikin kening berkerut:

• 32.000 laptop: Rp544 miliar
• 30.000 tablet: Rp510,1 miliar
• Tambahan 5.000 laptop: Rp120 miliar
• 400 laptop pusat: Rp10,8 miliar
• Tahun 2026: laptop lagi Rp14,8 miliar

Total potensi tembus Rp1,1 triliun!

Kalau benar tidak sesuai aturan anggaran (DIPA), ini bisa berbenturan dengan:

• UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara)
• UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara)

Jadi sekarang pertanyaannya bukan cuma “berapa besar anggarannya”, tapi:

• Apakah ini langkah strategis demi percepatan program?
• Atau justru celah permainan anggaran berkedok kebutuhan?

Menurut kamu gimana?
Setuju EO dipakai biar cepat jalan, atau justru harus lebih transparan dan hati-hati?

Pengadaan Kaos Kaki BGN?

Belum lama ini viral anggaran pengadaan kaos kaki untuk petugas lapangan dalam program Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki senilai Rp6,9 miliar atau sekitar Rp100 ribu per pasang menuai beragam persepsi. Salah satunya anggapan bahwa belanja tersebut tidak relevan dengan program gizi.

Publik kembali dibuat heran dengan munculnya sorotan baru terkait penggunaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan soal pengadaan motor listrik dalam jumlah besar, kini perhatian beralih ke alokasi dana miliaran rupiah yang disebut digunakan untuk pembelian kaos kaki.

Dalam informasi yang beredar, anggaran sekitar Rp6,9 miliar disebut dialokasikan untuk pengadaan puluhan ribu pasang kaos kaki bagi kebutuhan operasional program. Angka tersebut sontak memicu tanda tanya di tengah masyarakat, terutama karena dinilai kurang relevan dengan fokus utama program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi.

Isu ini dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak warganet mempertanyakan urgensi dari pengadaan tersebut, bahkan tidak sedikit yang menilai hal itu sebagai bentuk pemborosan anggaran. Apalagi, kisaran harga per pasang yang disebut-sebut mencapai puluhan ribu hingga sekitar Rp100 ribu semakin menambah rasa penasaran publik.

Di sisi lain, pengadaan kaos kaki tersebut disebut merupakan bagian dari paket perlengkapan yang lebih besar. Dalam program operasional berskala nasional, kebutuhan seperti seragam, sepatu, hingga perlengkapan pendukung lainnya memang kerap masuk dalam satu kesatuan anggaran. Hal ini membuat nilai totalnya terlihat besar jika dilihat secara terpisah tanpa konteks keseluruhan.

Selain itu, ada pula anggaran lain yang jauh lebih besar untuk kebutuhan operasional seperti kendaraan dan dukungan teknologi. Namun, justru item yang dianggap tidak biasa seperti kaos kaki ini yang lebih cepat menarik perhatian publik karena dinilai tidak umum disorot dalam penggunaan anggaran negara.

Pihak terkait sendiri menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kinerja petugas di lapangan. Standar kebersihan, kenyamanan, dan profesionalitas menjadi alasan utama pengadaan, terutama jika program dijalankan dalam skala besar dan melibatkan banyak tenaga kerja.

Meski begitu, polemik yang muncul menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik masih menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat berharap setiap penggunaan dana negara benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Perdebatan pun masih terus berlangsung. Sebagian pihak meminta adanya audit dan penjelasan lebih rinci, sementara yang lain menilai hal ini sebagai bagian wajar dari kebutuhan operasional sebuah program besar.

Yang jelas, isu ini kembali mengingatkan bahwa pengawasan publik memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

DPR dan Menteri Keuangan harus segera turun tangan dalam hal Ini. (ut)