Pemerintah Anggarkan Rp 335 Triliun untuk Program MBG pada 2026, Target Jangkau 82,9 Juta Penerima Manfaat?

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun dalam APBN 2026 untuk melanjutkan dan memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini naik signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sekitar Rp 51,5 triliun. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk mengatasi masalah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah.

Menurut pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran tersebut dirancang untuk mendukung target penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang, meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta santri. Hingga awal 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di berbagai daerah.

Di tahun 2025, Anggaran MBG yang dilakukan oleh BGN adalah yang terbesar dibandingkan dengan anggaran pemerintah yang lainnya.

Disinilah pihak BGN bermain dengan melakukan pengadaan yang tak penting diluar belanja makanannya, tercatat dari anggaran pengadaan motor listrik cina, anggaran pengadaan tablet dan lainnya.

Belanja BGN Tahun 2025

Proyek MBG itu Triliunan, tapi anggaran makanan yang paling kecil.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama menyatakan bahwa sebagian besar anggaran (sekitar 93%) akan mengalir langsung ke mitra SPPG di tingkat provinsi hingga kampung-kampung. Dari total Rp 335 triliun, sekitar Rp 268 triliun dialokasikan langsung ke BGN, sementara sisanya dicadangkan. Program ini dirancang sebagai layanan penyediaan makanan bergizi langsung (bukan bantuan tunai), dengan nilai per porsi yang mencakup bahan baku, operasional dapur, dan standar gizi.

PRABOWO UNGKAP BGN DIBENTUK ERA JOKOWI—SUDAH DITEKEN SEBELUM PELANTIKAN!

Fakta mengejutkan diungkap Presiden Prabowo Subianto terkait keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo menyebut bahwa lembaga tersebut bukan sepenuhnya inisiatif pemerintahannya, melainkan sudah dibentuk pada era Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Bahkan, menurutnya, pembentukan BGN telah:
• Ditandatangani secara resmi
• Disiapkan sebelum pelantikan presiden Oktober 2024

Artinya, fondasi kelembagaan BGN sudah ada sebelum Prabowo mulai menjabat, dan kini dilanjutkan sebagai bagian dari program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN ternyata dibentuk oleh Jokowi dan bisa terlihat dari pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN yang banyak merugikan negara.

Bukan Program Bantuan Tunai Langsung
Klaim yang beredar di media sosial bahwa anggaran Rp 335 triliun “jika disalurkan langsung ke semua rakyat miskin” akan memberikan Rp5,2 juta per kepala keluarga per bulan adalah perhitungan hipotetis semata.

Pemerintah menegaskan bahwa MBG sejak awal dirancang sebagai intervensi berbasis layanan gizi (penyediaan makanan), bukan transfer uang tunai seperti program bantuan sosial konvensional.

Menurut data BPS yang dikutip berbagai media, jumlah rumah tangga miskin di Indonesia sekitar 4,9–5 juta KK (dengan penduduk miskin sekitar 23–24 juta jiwa). Perhitungan kasar membagi Rp335 triliun hanya ke kelompok ini memang menghasilkan angka besar per keluarga per tahun (sekitar Rp66–68 juta atau Rp5,2–5,6 juta per bulan). Namun, simulasi ini tidak mencerminkan desain program, karena:
MBG menjangkau 82,9 juta penerima (bukan hanya keluarga miskin), termasuk anak sekolah dan kelompok rentan secara luas.

Anggaran mencakup biaya produksi makanan, logistik, operasional dapur, infrastruktur, dan pengawasan—bukan distribusi uang.
Pemerintah menekankan manfaat ekonomi multiplier: dana mengalir ke UMKM lokal, petani, dan peternak melalui rantai pasok bahan makanan, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.

BGN juga mengklaim bahwa program ini mendorong pertumbuhan ekonomi hingga beberapa kali lipat melalui pengeluaran di tingkat lokal, meski masih ada sorotan terhadap efisiensi dan tantangan implementasi di lapangan (seperti penyerapan anggaran dan kualitas layanan).

Latar Belakang dan Tujuan Program
Program MBG diluncurkan sebagai upaya strategis Presiden Prabowo untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045” dengan mengurangi stunting dan meningkatkan gizi masyarakat. Pemerintah menjamin bahwa anggaran aman dan tidak akan terkendala, dengan pembayaran dilakukan di awal untuk memastikan kelancaran produksi makanan, namun kenyataan dilapangan sangat berbeda jauh dan banyak terjadi keracunan makanan MBG terhadap para siswa di seluruh Indonesia.

Meski demikian, beberapa ekonom dan pengamat menyoroti potensi risiko crowding out (penggeseran anggaran sektor lain) serta pentingnya evaluasi independen terhadap efektivitas gizi dan ketepatan sasaran. (tw)