Pergeseran Mesin Oligarki Bisnis Ekonomi dari Era Jokowi ke Prabowo

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Nuansa pergeseran Oligarki era Jokowi ke Prabowo mulai terasa walau belum dikatakan telah meledak secara terang-terangan. Tapi pergeseran mesin oligarki bisnis ekonomi kekuasaan nampaknya emang sedang terjadi.

• Oligarki Lama masa 10 Tahun Jokowi Berasa di Zona Nyaman.

Selama kurang lebih sepuluh tahun era Jokowi, Oligarki lokal Indonesia korporasi lama—yang sering disebut “naga-naga lama”—berada di posisi sangat nyaman. Konglomerasi sumber daya alam, tambang, energi, properti, dan infrastruktur menikmati akses dekat ke proyek strategis nasional. Relasi mereka stabil dengan negara sekaligus modal global, baik dari China, Jepang, maupun Barat. Modelnya jelas: negara menyediakan izin dan proyek, korporasi menyediakan modal, stabilitas politik, dan dukungan ekonomi. Masalahnya, pola ini terlalu Jokowi-centric. Begitu Jokowi selesai, jaminan kesinambungan personal ikut hilang.

• Prabowo: Bukan Anak Kandung Oligarki Lama.

Ini titik kunci yang sering diabaik• an. Prabowo tidak lahir dari rahim oligarki korporasi lama. Berbeda dengan Jokowi yang diangkat, dipoles, dan distabilkan oleh jaringan bisnis-politik lama, atau SBY yang relatif kompatibel dengan konglomerasi Orde Baru dan pasca-Orba. Prabowo datang dari jalur militer, negara, jejaring keamanan dan pertahanan, serta keluarga elite lama—tapi bukan konglomerat produksi. Orientasi awalnya adalah negara kuat dulu, bukan bisnis nyaman dulu. Di titik ini, oligarki lama tidak sepenuhnya percaya dan tidak merasa sepenuhnya “punya” Prabowo.

• Bukan Anti-Oligarki, Tapi Re-Komposisi Mesin.

Perlu ditegaskan, Prabowo bukan anti-oligarki. Tapi ada indikasi kuat ia tidak sepenuhnya nyaman dengan oligarki lama yang terlalu dominan. Yang terlihat bukan pembongkaran, melainkan pergeseran mesin. Dari oligarki sipil ke oligarki berbasis negara dan keamanan. Penekanan bergeser ke sektor pangan, pertahanan, logistik, dan energi strategis. Negara, lewat BUMN dan aparatusnya, tampil lebih dominan sebagai gatekeeper. Oligarki tidak dihapus, tapi pusat gravitasinya digeser dari elite korporasi ke elite yang dikelola dan dilindungi negara.

• Terbukanya Ruang Kini Munculnya Oligarki Baru.

Dalam pergeseran ini, mulai tampak ruang bagi “oligarki baru”. Ciri-cirinya cukup jelas: dekat dengan proyek negara, kuat di sektor logistik, pangan, pertahanan, dan data, tidak terlalu terekspos ke pasar global bebas, serta sangat tergantung pada anggaran dan proteksi negara. Ini bukan kapitalisme liberal, tapi kapitalisme berbasis negara. State-backed capitalism dengan wajah nasionalisme ekonomi.

• Kenapa Oligarki Lama Mulai Gugup, Goyah, mungkin rasa Tersisihkan.

Ada beberapa alasan struktural yang bikin rasa tersisih itu masuk akal. Pertama, Prabowo relatif kurang tunduk pada logika pasar bebas. Retorika dan kebijakannya condong ke proteksi, swasembada, kontrol harga, dan peran negara yang lebih besar. Ini mengganggu model lama yang sangat bergantung pada impor, ekspor mentah, dan arbitrase global.

Kedua, loyalitas Prabowo lebih ke negara daripada ke konglomerat. Dalam tradisi militer, kekuasaan dibangun lewat hierarki dan loyalitas, bukan konsensus elite bisnis. Posisi oligarki lama sebagai “co-pilot” jadi goyah. Ketiga, regenerasi oligarki itu sendiri adalah ancaman nyata. Secara historis, setiap rezim kuat selalu ingin punya oligarkinya sendiri.

Soeharto punya konglomerat Orba, era reformasi melakukan rebranding oligarki lama, Jokowi mengawinkan teknokrat dengan konglomerat stabil, dan Prabowo berpotensi melahirkan oligarki negara-keamanan.

• Belum Terjadi “Perang Terbuka”, Masih “Fase Penjinakan”.

Penting untuk tidak overclaim. Sampai sekarang belum ada nasionalisasi besar-besaran, belum ada pemutusan konglomerat lama, dan belum terlihat konflik elite terbuka. Yang terjadi baru reposisi, diversifikasi patron, dan pengamanan kekuasaan awal. Prabowo masih butuh stabilitas ekonomi, dukungan modal, dan legitimasi global. Jadi yang terlihat sekarang lebih tepat disebut penjinakan sambil seleksi.

• Jebakan Analisis: Salah Baca Kalo Dibaca sebagai Perang Rakyat.

Ada risiko besar kalau Rakyat publik warga netijen termasuk Masyarakat Lokal Adat Budaya di berbagai daerah dari Aceh pulau Jawa sampai Papua salah dalam membaca situasi.

Ini bukan Perang Rakyat melawan Oligarki. Yang lebih mendekati benar secara fakta adalah Oligarki lama versus Oligarki baru. Tanpa tekanan dari Rakyat publik warga netijen Masyarakat lokal adat budaya di tiap² daerah yang nyata, bahwa eksploitasi tetap berjalan, ketimpangan tetap ada, hanya pemain doang yang ganti orang atau hanya ganti kostum.

Sebagai kesimpulan:
Rekonfigurasi, Bukan Pembebasan.

Secara fakta ada tanda-tanda bahwa Oligarki konglomerat lama yang dulu 10 tahun Jokowi rasa nyaman sentosa, kini mulai merasa gugup goyah rasa tersisihkan. Meski bagi Oligarki konglomerat lama mungkin akan tetap punya stabilitas, ngak berapa ada besar jadi masalah. Masih tersedia peluang oportunitas alternatif celah di banyak tempat dan bidang.

Tapi dari perspektif warga Rakyat publik netijen termasuk Masyarakat lokal adat budaya setempat meliat bahwa ini tetap bukanlah pembongkaran struktural Oligarki. Ini hanya sekedar rekonfigurasi mesin kekuasaan. Prabowo bukan pembebas, bukan juga boneka lama. Prabowo lebih tampak sebagai arsitek stabilitas baru dengan tim “koalisi” oligarki elit barunya.

Pertanyaan kunci ke depan bukan siapa Oligarki yang kalah, tapi apakah negara akan terus tunduk pada Oligarki—siapa pun itu—atau mulai benar-benar dikendalikan oleh Rakyat. (ut)