Antara “Siap Jadi Petani” dan Rindu Polisi yang Presisi

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan lebih memilih “menjadi petani” daripada melihat Polri diletakkan di bawah kementerian, tentu terdengar heroik. Itu adalah simbol kecintaan pada independensi institusi.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian. Ia menilai, lebih baik menjadi petani dibanding harus melihat institusi Polri berada di bawah kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), menanggapi usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

“Kalau pun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Kapolri.

Menurut Listyo Sigit, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian dan sistem ketatanegaraan. Ia menegaskan menolak konsep tersebut di hadapan seluruh jajaran dan anggota legislatif.

“Saya tegaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” tuturnya.

Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, serta Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujarnya.

Bahkan, Listyo Sigit menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibanding harus memimpin Polri yang berada di bawah struktur kementerian.

“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.

Atas sikap tersebut, Kapolri meminta seluruh jajaran Polri untuk tetap menjaga marwah institusi dan berjuang mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.

“Saya minta kepada seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.

​Namun, di telinga publik yang ingatan kolektifnya belum pulih dari rentetan badai skandal, pernyataan itu menyisakan tanda tanya besar.

​Publik bertanya: Apa yang sebenarnya sedang dipertahankan mati-matian? Kemandirian untuk melayani rakyat, atau kenyamanan status quo yang minim pengawasan?

​Menolak Lupa pada Sejarah Kelam

​Sejarah mencatat, era ini adalah masa ujian terberat bagi Korps Bhayangkara. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kepercayaan publik sempat terjun bebas.

​Masih segar dalam ingatan kasus Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang dua yang seharusnya menjadi benteng moral (Kadiv Propam), justru menjadi pelanggar hukum terberat. Belum lagi kasus Irjen Teddy Minahasa, ironi di mana penegak hukum justru terjerat lingkaran narkoba.

​Dua kasus besar ini adalah fakta hukum, bukan fitnah. Ini membuktikan bahwa independensi yang terlalu luas tanpa pengawasan ketat, rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang merasa dirinya “Raja Kecil”.

​Fenomena “No Viral, No Justice”

​Di lapangan, rakyat masih merasakan betapa sulitnya mencari keadilan lewat jalur normal. Lahirnya tagar “No Viral, No Justice” adalah kritik sosial paling jujur.

​Rakyat merasa laporan mereka baru diproses cepat jika sudah ramai di media sosial. Ini menandakan ada sumbatan di birokrasi. Slogan “Presisi” yang gagah di baliho, seringkali belum terasa presisi di hati rakyat kecil yang menjadi korban pungli atau arogansi jalanan.

​Evaluasi Sistem, Bukan Sekadar Retorika

​Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian (seperti Kemendagri atau Kemenkumham) sebaiknya jangan buru-buru ditanggapi dengan resistensi “siap pensiun”. Wacana itu muncul bukan untuk memperlambat gerak polisi, melainkan sebagai upaya publik mencari format Checks and Balances (pengawasan berimbang) yang lebih baik.

​Masyarakat sebenarnya tidak butuh retorika “siap jadi petani”. Masyarakat hanya butuh polisi yang sederhana:

​-Yang laporannya tidak dipersulit.

​-Yang tidak tebang pilih.

​-Yang berani menindak bekingan tambang/judi ilegal tanpa pandang bulu.

​Jika Polri bisa membuktikan diri bersih dan profesional tanpa harus di bawah kementerian, rakyat pasti dukung 1000%. Tapi jika “independensi” hanya menjadi tameng bagi oknum untuk berbuat semaunya, maka reformasi struktural adalah keniscayaan.

​Semoga ini menjadi renungan bersama. Kami rindu polisi yang benar-benar pengayom, bukan yang minta dilayani. (utw)