Connect with us

Ekonomi

BUMN Waskita Karya (WSKT) Alami Rugi Triliunan hingga PMN Dibatalkan, MenBUMN nya Dimana?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Perusahaan plat merah dibawah naungan KemenBUMN yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) tengah mengalami ujian berat tahun ini. Bagaimana tidak, usai membukukan rugi bersih Rp2,07 triliun pada semester I/2023, WSKT kembali harus menelan pil pahit setelah Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3 triliun kepada emiten pelat merah tersebut.

Pembatalan PMN tersebut tertuang dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S410/MBU/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya. Direktur Utama Waskita Karya Mursyid Suyadi menyebut, meski pembatalan itu berdampak pada rencana kerja perseroan, pihaknya berkomitmen untuk tetap menyelesaikan berbagai proyek yang masih dikerjakan dengan mencari sumber pendanaan alternatif lainnya.

“Atas Pembatalan Dana PMN TA 2022 berdampak terhadap Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) namun, Perseroan akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan serta berkoordinasi dengan para stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek sehingga target-target kinerja yang ditentukan dapat tercapai” ujar Mursyid dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (5/8/2023).

Lalu Dimana dan apa saja yang telah dilakukan oleh MenBUMN Erick Thohir? Apakah perusahaan tersebut hanya dijadikan sapi perahan dan di korupsi dari proyek yang mereka kerjakan hingga alami kerugian triliunan rupiah?

Sejatinya, rencana penambahan modal kepada Waskita telah bergulir sejak tahun lalu. Kala itu, Waskita diharapkan mendapat akan mendapat dana segar hingga total Rp3,98 triliun melaui skema PMN dan rights issue. Dengan rincian, penyertaan modal negara Rp3 triliun sementara sisanya Rp0,98 triliun porsi dari dana publik.

Namun, hingga pertengahan 2023 pemerintah tak kunjung juga mengucurkan PMN tersebut. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan penundaan pemberian PMN kepada Waskita tertunda lantaran adanya proses restrukturisasi.

“Untuk Waskita Karya rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi, sebagaimana kita ketahui Waskita perusahaan terbuka jadi kita melihat program dari restrukturisasinya,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5/2023).

PMN tersebut Rencananya akan digunakan oleh Waskita untuk membiayai pengerjaan proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Kapal Betung dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Namun hingga dibatalkannya penyertaan modal tersebut pada 2 Agustus 2023 kemarin, belum jelas betul bagaimana nasib kelanjutan proyek jalan strategis tersebut. Kabar terakhir menyebutkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengalihkan penyelesaian dua proyek jalan tol tersebut kepada PT Hutama Karya (Persero). Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo.

Dia menyatakan bahwa pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp12,5 triliun ke Hutama Karya untuk menyelesaikan dua proyek jalan tol Waskita yaitu Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, pengalihan pembangunan proyek tol ke Hutama Karya dilakukan karena kondisi Waskita saat ini tengah dalam proses restrukturisasi.

“Jadi saat ini Waskita sedang stand still dan renegosiasi dengan kreditur. Kami mengajukan PMN untuk menyelesaikan beberapa ruas tol [Waskita] melalui HK. Ada ruas Tol Bocimi dan Kapal Betung,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Langkah itu dilakukan karena Hutama Karya dinilai lebih memiliki kemampuan secara finansial. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, mengatakan pengalihan proyek tersebut akan dilakukan secara proses bisnis antara Waskita dengan Hutama Karya. Menurutnya, pertimbangan dilanjutkannya proyek tersebut ke Hutama Karya karena kemampuan keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Waskita.

Selain itu, WSKT juga kian terhimpit oleh besarnya utang. Sepanjang semester I/2023 emiten BUMN Karya ini mencatatkan total liabilitas senilai Rp84,31 triliun. Jumlah tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 9,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp77,2 triliun.

Terkini, Waskita mengumumkan untuk menunda pembayaran obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 yang akan jatuh tempo awal Agustus ini.  “Waskita tidak dapat melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 yang akan jatuh pada tanggal 6 Agustus 2023 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan” kata manajemen, Sabtu (5/8/2023).

Waskita juga tidak melakukan pembayaran bunga ke-11 PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada tanggal 30 Mei 2023. “Atas kelalaian yang telah dinyatakan oleh Wali Amanat pada tanggal 30 Mei 2023 tersebut, Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO lebih lanjut untuk menentukan tindaklanjut atas cidera janji tersebut terhadap Perseroan,” lanjut manajemen.

Sebagai informasi, utang pokok Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 bernominal Rp135,5 miliar akan jatuh tempo 6 Agustus 2023. Utang ini memiliki bunga 10,75 persen per tahun, artinya bunga yang harus dibayar mencapai Rp14,56 miliar. Selain itu, WSKT juga memiliki utang obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan depan, yaitu Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B bernominal Rp941,75 miliar dengan masa jatuh tempo pada 28 September 2023. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,75 persen per tahun, sehingga bunga pembayaran mencapai Rp91,82 miliar.

Sementara itu, saldo arus kas setara kas WSKT pada akhir periode Juni 2023 tercatat hanya mencapai Rp1,72 triliun, atau anjlok sebesar 84,47 persen secara tahunan. Ketidakmampuan WSKT dalam mengelola likuiditas akhirnya membuat PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Waskita Karya menjadi idD dari idCCC pada pertengahan Juni 2023. Hal itu dikarenakan perseroan tidak mampu melunasi pokok dan kupon obligasi yang jatuh tempo pada Juni 2023.

Pefindo menilai WSKT tidak akan melakukan pembayaran kupon sampai dengan masa remedial 14 hari kerja, sebagaimana diatur dalam perjanjian. (ut)

Ekonomi

Pemain Utama Tambang Timah Diperiksa, Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus dugaan Korupsi Tambang Timah di Bangka Belitung terus menjadi sorotan publik.

Apalagi dua orang yang cukup dikenal di media sosial, Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, dan Helena Lim yang dijuluki crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Pasca kasus tersebut, nama putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep malah turut trending di media sosial X (twitter) sejak Sabtu (30/3/2024).

Hal itu karena Kaesang disebut-sebut menghapus podcast dirinya bersama Helena Lim.

Meskipun podcast di kanal YouTube Kaesang sudah dihapus namun potongan video klipnya berseliweran di media sosial X.

Helena Lim yang tampak ‘akrab’ dan begitu mengenal Kaesang dalam video itu membuat netizen bertanya-tanya apakah ada kaitan Kesang dalam kasus PT Timah?

Apalagi Kaesang menghapus video tersebut di podcast-nya. Lalu adakah dugaan keterlibatan Kaesang dalam kasus PT Timah?

“Soal keluarga Jokowi tahu, itu saya tidak tahu dan saya  belum bisa buktikan itu, namun kemungkinan itu bisa saja terjadi,’ ujar Boyamin, Minggu (7/4/2024).

Meski demikian, dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol.

Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Sehingga  pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor dan jebol,” katanya.

Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri.

“Jadi istilahnya jaman pemerintahan jokowi khususnya pengwasan buruk sehingga banyak orang korupsi besar-besaran, ujar dia.

Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018 lalu.

Pemilik PT Kara Nusantara Investama ini juga dikenal sebagai   mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

“Windu ini mengaku berkampanye untuk Jokowi padahal pengusaha nakal. Nah itu pengawasan yang jelek dan didiamkan selama ini,” ujarnya.

Pemain Utama Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa pengusaha berinisial RBS atau RBT (Robert Bonosusatya)  sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, Senin (1/4/2024) lalu.

Boyamin Saiman menduga RBS merupakan aktor intelektual di balik kasus korupsi timah tersebut.

Adapun salah satu peran RBS yakni diduga menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR.

“RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata Boyamin.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka  dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Para tersangka itu di antaranya Harvey Moeis (suami Sandra Dewi), Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sampai selebgram dari Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

Harvey dan Helena juga disangkakan dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo, diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun.

Sosok Tomy Winata turut menjadi sorotan

Pasca bergulirnya kasus tambang timah ini, sosok Tomy Winata ‘Bos 9 Naga’ Indonesia turut menjadi sorotan.

Dikabarkan, Tomy Winata telah menjual perusahaan tambangnya sebelum Kejagung menyelidiki korupsi timah di Bangka. 

Tomy Winata telah melepas perusahaannya PT Perusahaan PT Refined Bangka Tin yang telah berdiri pada tahun 2007.

Tomy Winata tak lagi melakukan penambangan di Bangka.

PT Refined Bangka Tin (RBT) ini awalnya salah satu lini bisnis di sektor pertambangan timah dari Artha Graha Network.

Namun pada tahun 2026, PT Refined Bangka Tin tidak lagi masuk dalam jaringan bisnis Artha Graha Network.

Artha Graha Network merupkaan perusahaan yang di dalamnya ada sosok Tomy Winata dan Sugianto Kusuma.

Kedua tokoh yang kerap dikaitkan dengan sosok-sosok ‘Sembilan Naga’ ini menjabat sebagai Wakil Komisaris di Artha Graha Network.

Waktu itu di tahun 2017, Reza Andriansyah (kini menjadi tersangka kasus timah) mengungkapkan bahwa Refined Bangka Tin dikuasai oleh sebuah konsorsium.

“Kini yang memegang Refined Bangka Tin itu pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda. Ada kontraktor dan trader timah,” kata Reza Andriansyah, Selasa (15/8/2017) silam.

Reza juga enggan menceritakan lebih rinci nilai penjualan Refined Bangka Tin.

Yang pasti menurutnya, alasan Artha Graha Network menjual anak usaha tersebut karena tidak ingin meneruskan bisnis di bidang pertambangan lagi.

Namun dari bisik-bisik yang diterima KONTAN, salah satu anggota konsorsium yang membeli Refined Bangka Tin adalah Robert Bono.

Ia merupakan pengusaha tambang batubara, hotel dan timah di era tahun 2008.

Sekadar catatan, Refined Bangka Tin yang didirikan pada tahun 2007 ini merupakan salah satu produsen timah batangan (tin ingot) terbesar di Indonesia.

Kapasitas produksi perusahaan ini mencapai sekitar 2.000 ton per bulan atau 24.000 ton per tahun.

Sosok Tomy Winata

Melansir Tribunnewswiki.com, nama Tionghoa Tomy Winata adalah Oe Suat Hong. Tomy Winata dikenal sebagai bos atau pemilik Artha Graha Network.

Tomy Winata yang biasa dipanggil TW ini lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Juli 1958.

Sejak kecil, Tomy Winata adalah seorang anak yatim piatu. Ia dikenal sebagai seorang anak yang lahir di tengah keluarga serba kekurangan secara materi.

Saat ini, diketahui ia memiliki lima orang anak, dua diantaranya adalah Panji Winata dan Andi Winata.

Pada 1972, ketika usianya baru 15 tahun, Tomy Winata dikenalkan dengan seorang pejabat militer di Singkawang.

Setelah perkenalan itu, Tomy Winata kemudian mendapat proyek untuk membangun kantor Koramil di Singkawang.

Selain itu, Tomy Winata juga menjadi penyalur barang ke tangsi-tangsi tentara di Indonesia.

Tomy Winata pernah mendapat proyek dari militer di Papua, Makassar, dan Ambon. Di Papua, Tomy Winata berkenalan dengan Yorrys Raweyai.

Tomy Winata juga dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan kalangan militer, dua diantaranya adalah Letjen TNI (Purn) Tiopan Bernard Silalahi dan Jenderal Edy Sudrajat. Tomy Winata juga akrab dengan beberapa jenderal lain.

Pada 1988, Tomy Winata bersama Yayasan Kartika Eka Paksi (Angkatan Darat) menyelamatkan sebuah Bank Propelat.

Bank yang semula dimiliki Yayasan Siliwangi ini hanya memiliki aset sebesar Rp 8 miliar.

Namun setelah diambil alih dan diubah namanya menjadi Bank Artha Graha, hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun bank itu sehat kembali.

Saat masa krisis 1998, Tomy Winata juga menyelamatkan Arta Pusara yang kemudian diganti namanya menjadi Artha Pratama.

Pada 1989, Tomy Winata kemudian mendirikan PT Danayasa Arthatama.

Tomy kemudian ikut serta dalam proyek raksasa senilai US$ 3,25 miliar di kawasan bisnis Sudirman Central Business Distric (SCBD) yang memiliki luas 45 hektar di jantung DKI Jakarta.

Tomy Winata juga telah mengambil alih Bank Inter-Pacific pada 2003.

Pada 2005, Bank Inter-Pacific melalui Pasar Modal kemudian mengambil alih kepemilikan Bank Artha Graha melalui Pasar Modal.

Namanya kemudian menjadi Bank Artha Graha Internasional.

Tidak hanya itu, Tomy Winata juga memiliki saham di Hotel Borobudur melalui PT Jakarta Internasional Hotels and Development. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

BBM Pertalite akan Dihapus dan Penggantinya Lebih Mahal?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pertalite akan dihapus dan digantikan dengan bensin baru yang harganya lebih mahal sebesar Rp 3.900 per liter. Saat ini, Pertalite masih tersedia di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia.

Meskipun rencana penghapusan Pertalite belum dipastikan, harga jualnya saat ini adalah Rp 10 ribu per liter. Namun, jika digantikan dengan bensin baru, kemungkinan harganya akan lebih tinggi. Meskipun belum ada kepastian, informasi tersebut sudah tersebar luas.

Penghapusan Pertalite memiliki hubungan dengan kualitas udara yang buruk di Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.

PT Pertamina Persero telah mengusulkan penghapusan BBM jenis Pertalite mulai tahun ini. Mereka telah menyiapkan bensin baru yang disebut Pertamax Green 92 sebagai pengganti Pertalite. (tw)

Continue Reading

Ekonomi

Rupiah Dekati Rp16.000, Asing Waswas Pengelolaan Fiskal oleh Pemerintah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Nilai tukar rupiah anjlok ke level terendah dalam 4 tahun terakhir menyusul derasnya aliran modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pelemahan ini juga terjadi karena kekhawatiran investor asing terhadap janji pemerintahan baru yang dinilai akan meningkatkan belanja secara besar-besaran dan berdampak pada pengelolaan fiskal.

Melansir Bloomberg, Selasa (2/4/2024), nilai tukar rupiah turun 0,5% terhadap dolar AS menjadi Rp15.963 per dolar AS pada pagi ini.

Level rupiah terhadap dolar AS tersebut merupakan yang terendah sejak April 2020.

Tercatat, outflow atau aliran modal keluar dari pasar SBN sebesar US$1,7 miliar pada kuartal pertama 2024. 

Investor menilai, rencana belanja Presiden terpilih Prabowo Subianto secara besar-besaran dikhawatirkan akan membebani anggaran. Pelemahan rupiah pun dipicu ketika adanya laporan mengenai keretakan kabinet pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang hawkish sejak awal tahun telah menyebabkan penguatan dolar secara luas. 

“Kami memperkirakan ada tekanan jangka pendek dari penguatan dolar AS, sentimen yang kurang baik untuk obligasi Indonesia, dan permintaan dolar domestik yang kuat,” ungkap kepala strategi analis makro untuk Asia di Barclays Plc Mitul Kotecha seperti dikutip Bloomberg.

Para investor dinilai akan terus mengamati defisit transaksi berjalan kuartal pertama Indonesia, yang sebelumnya tercatat melebar sebesar US$1,3 miliar pada kuartal IV/2023.

Sementara itu, surplus perdagangan Indonesia pada Februari 2024 tercatat menyempit menjadi US$867 juta di tengah-tengah penurunan ekspor komoditas. Capaian surplus ini merupakan yang terendah dalam 9 bulan terakhir.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terus melanjutkan pelemahan dan semakin mendekati level Rp16.000 per dolar AS.

Pada perdagangan Senin (1/4/2024), nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp15.895 per dolar AS, melemah 0,24% atau 38 poin.

Pelemahan rupiah seiring dengan pelemahan mata uang negara Asia Lainnya, seperti won Korea Selatan turun 0,14%, peso Filipina turun 0,10%, lalu ringgit Malaysia turun 0,04%, dan yen Jepang turun 0,01%.

Pada akhir pekan lalu, Kamis (28/3/2024), nilai tukar rupiah sempat ditutup menguat pada level Rp15.856,5 per dolar AS, dari hari sebelumnya, Rabu (27/3), pada level Rp15.858 per dolar AS.

Sementara pada Senin (25/3), nilai tukar rupiah masih berada pada level Rp15.799,5, yang dipengaruhi oleh sinyal the Fed yang tidak akan memangkas Fed Funds rate hingga laju inflasi di AS turun ke level 2%.

Seharusnya pemerintahan Jokowi saat ini sudah lengser dengan kondisi ekonomi yang carut marut dan hutang yang menumpuk. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending