Dampak Negatif Indonesia Gabung BoP Buatan Trump

REPORTASE INDONESIA – Davos, Prabowo (sebagai Presiden RI) bergabung dalam “Board of Peace” buatan Donald Trump, beberapa risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul adalah:

1. Alat legitimasi politik Trump

Board of Peace berpotensi jadi Alat pencitraan Trump, bukan lembaga netral,Sarana menunjukkan “dukungan internasional” untuk kebijakan luar negerinya.padahal ada niat lain di balik isu perdamaian yang di bentuknya.yakni kepentingan Amerika dan zionis

Dampaknya:
Indonesia bisa terkesan diperalat untuk agenda elektoral atau ideologis Trump,Tanpa jaminan kepentingan Indonesia benar-benar diperjuangkan.

Dalam Islam, perdamaian bukan sekadar menghentikan konflik, tapi harus berdiri di atas keadilan (al-‘adl).
Allah berfirman:
“Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”(QS. An-Nisa: 58)

Masalahnya:
Trump dikenal berpihak terang-terangan ke Israel,
Mendukung pendudukan Palestina,Jika Indonesia terlibat ,Posisi Indonesia soal Palestina bisa dipertanyakan, Kredibilitas Indonesia sebagai mediator dunia Islam bisa melemah,
Berpotensi mendiamkan kezaliman,
Padahal Islam memerintahkan menentang kezaliman,dan dalam UUD 1945 pun di jelaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus di hapuskan,Indonesia pun menyatakan ikut turut serta dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi,bukan perdamaian yang dijadikan tameng alat untuk penjajahan gaya baru

2. menjadi Alat Kezaliman

Islam sangat tegas soal ini:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”(QS. Hud: 113)

Jika Board of Peace Dipakai untuk melegitimasi kebijakan zalim (sanksi sepihak, invasi, pendudukan),Menutup mata terhadap penderitaan umat Islam (Palestina, Yaman, Suriah),
maka ikut di dalamnya berisiko syubhat bahkan haram secara siyasah syar’iyyah karna menjadi Alat atau pendukung kedzoliman

3 .Penggelontoran dana fantastis untuk kepentingan program Amerika

bukan hanya dukungan tertulis pemerintah juga di haruskan mengeluarkan dana sebesar 1,6 Triliun untuk keanggotaan board of peace ini, masyarakat sudah berusaha untuk boikot prodak Israel tapi di sakiti hatinya oleh pemerintah yang justru menggelontorkan dana sangat besar untuk memuluskan siasat dari Donald Trump ini..

Sudah saatnya umat Islam hari ini bersatu membentuk koalisi besar dunia di bawah ketentuan syariahnya untuk menolong dan membebaskan saudara kita di Palestina dan tidak tertipu daya oleh tawaran tawaran asing yang sudah jelas jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin.

Negara-Negara Besar di Eropa Tolak BoP Trump

Negara-negara Besar Eropa kompak menolak Board of peace bentukan Trump, Sikap ini mencerminkan pilihan banyak negara Eropa untuk tetap mengutamakan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mekanisme internasional yang telah mapan,Inilah negara-negara besar dunia yg menolak badan perdamaian bentukan trump

• 🇩🇰 “Denmark memilih tidak mengikuti inisiatif ini dan akan tetap fokus pada upaya kemanusiaan melalui jalur PBB,”
  kata Lars Løkke Rasmussen, Menteri Luar Negeri Denmark
• 🇸🇮 “Slovenia menolak bergabung karena proses ini tidak melibatkan konsultasi yang cukup dengan negara-negara Eropa maupun kawasan,” ujar Tanja Fajon,Wakil Perdana Menteri Slovenia.
• 🇸🇪 “Swedia tidak melihat urgensi untuk bergabung dalam dewan alternatif yang tidak memiliki legitimasi internasional yang memadai,” tegas Ulf Kristersson, Perdana Menteri Swedia.
• 🇳🇴 “Norwegia tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Kami meyakini bahwa upaya terkait Gaza harus tetap berada dalam kerangka internasional yang luas,”
  ungkap Espen Barth Eide, Menteri Luar Negeri Norwegia.
• 🇫🇷 “Prancis menolak bergabung karena mandat dari Dewan Perdamaian Gaza tidak jelas dan berpotensi melemahkan PBB,” kata Stefan Cornelius dari Kementerian Luar Negeri Prancis.
• 🇩🇪 “Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” ujar Josef Hinterseher, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

* 🇪🇸 “Inisiatif ini tidak tepat karena tidak melibatkan Otoritas Palestina dan tidak mencerminkan proses yang inklusif,” tegas Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol. (tri)