Demi MBG Tetap Berjalan, Negara Tarik Utang Baru Rp 781,9 Triliun

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 240 triliun, meningkat signifikan dari Rp 71 triliun di tahun sebelumnya. Untuk membiayai program ini, pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun pada tahun 2026.

➡️Dampak pada Anggaran Negara

✅Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB.
✅Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.786,5 triliun, melebihi target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun.
✅Utang baru ini akan digunakan untuk membiayai program-program strategis, termasuk MBG.

➡️Kekhawatiran

✅Penambahan utang baru dapat meningkatkan beban fiskal dan mengancam stabilitas ekonomi.
✅Program MBG, meskipun penting, dapat membebani anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program MBG dikelola dengan transparan dan efektif.
Dan diperlukan juga pengawasan dari semua pihak termasuk dari warga sekolah sebagai penerima manfaat MBG. So, MBG = UTANG.

Anggaran Pendidikan dialihkan untuk MBG

Sekolah Gratis Masih Janji, Anggaran Malah Jalan ke Arah Lain. Putusan MK soal pendidikan SD–SMP gratis belum benar-benar terasa, sementara Rp223 triliun dana pendidikan justru dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai retret kabinet sekaligus Taklimat Awal Tahun dari Presiden Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prasetyo usai retret kabinet, Selasa.

Prasetyo juga menyampaikan pesan Prabowo, di mana Presiden meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan prosedurnya dalam pelaksanaan program MBG.

Adapun dalam Taklimat Awal Tahun, Prabowo mengeklaim program MBG dapat dikatakan berhasil 99,99 persen. Ia berharap, program ini terus disempurnakan agar tidak ada satupun kesalahan yang diterima penerima manfaat.

Pendidikan Gratis Amanat Konstitusi, Tapi Anggarannya dialihkan ke MBG

Pemerintah dinilai mementingkan Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang pendidikan gratis. Padahal, pendidikan gratis adalah amanat konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 3/PUU-XXII/2024 menyebut pendidikan dasar usia 7-15 tahun (SD-SMP) tidak dipungut biaya alias gratis. Namun tak dijalankan karena pemerintah mengaku tak punya uang.

Pakar Pendidikan, Prof Arismunandar, menilai, pemerintah saat ini tak memprioritaskan pendidikan gratis yang merupakan amanat konstitusi. Malah menjadikan MBG sebagai program prioritas.

“Tampaknya pemerintahan Prabowo lebih meprioritaskan MBG daripada pendidikan gratis,” kata Arismunandar, Jumat (16/1/2026).

Eks Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu mengatakan, saat ini tidak semua anak bisa mengenyam pendidikan. Itu karena biaya yang belum terjangkau.

“Padahal biaya sekolah khususnya sekolah swasta belum terjangkau bagi semua anak,” terangnya.

Di saat pemerintah beralasan tak punya uang untuk membiayai pendidikan gratis, Arismunandar menilai pendidikan lebih mendesak jika dibandingkan dengan MBG.

“Ini investasi manusia dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan rakyat khususnya untuk jangka panjang,” terangnya.

Adapun ketidaksanggpuan finansial untuk pendidikan gratis, disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti. Dia mengatakan pihaknya telah berhitung bahwa anggaran untuk melaksanakan putusan MK itu mencapai Rp183,4 triliun.

Hal ini menjadi sorotan jika melihat penganggaran MBG. Pasalnya, anggaran pendidikan untuk 2026 dialihkan ke MBG, yakni Rp223 triliun atau 28,99 persen dari total anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan memiliki porsi paling banyak menyumbang anggaran MBG, yang berasal dari tiga sektor. Disusul anggaran kesehatan Rp24,7 triliun atau 9,2 persen, lalu sektor ekonomi Rp19,7 triliun atau 7,4 persen.

Kalau menurut kamu, pendidikan gratis atau MBG yang seharusnya didahulukan? (tri)