Connect with us

Nusantara

Ganjar Pranowo Harus Hentikan Pertambangan di Desa Wadas

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Warga Wadas bersama jaringan masyarakat sipil melakukan aksi dan audiensi di depan Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Aksi ini merespon omong kosong Ganjar Pranowo dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa Permasalahan di Desa Wadas, Purworejo telah diselesaikan.

Siswanto, Warga Desa Wadas menyampaikan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo terkait ketua kelompok Gempadewa yang telah menerima 11 miliar merupakan pernyataan yang mengada-ada.  Sampai saat ini, Ketua Gempadewa masih menolak menjual tanahnya untuk pertambangan. “Sampai saat ini, Ketua Gempadewa bersama ratusan warga Wadas masih konsisten menolak pertambangan di Desa Wadas”, tegas Siswanto.

Selain itu, Siswanto menambahkan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa permasalahan di Wadas telah diselesaikan merupakan pembohongan publik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terjadi adalah, persoalan di Desa Wadas semakin banyak. Baru-baru ini pembukaan lahan untuk membangun jalan pertambangan mengakibatkan banjir lumpur dan longsor. Jalan utama desa selama beberapa waktu tidak bisa dilalui. Aktivitas pembukaan lahan juga membahayakan keselamatan anak-anak sekolah dan juga membahayakan masyarakat. Mengingat lokasi pembukaan lahan hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dasar Wadas.

Bahwa sejak 2018 sampai Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener habis pada tanggal 7 Juni 2023, warga Wadas masih terus berjuang menolak rencana pertambangan Batu Andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun, penolakan warga Wadas ini tidak pernah didengarkan oleh para pemangku kebijakan, utamanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah selaku penanggung jawab proyek strategis nasional di daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Di tengah penolakan warga dan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang telah habis, pemerintah terus memaksa warga menyerahkan tanahnya dan melanjutkan proyek.

Penolakan warga Wadas atas rencana pertambangan bukan tanpa sebab. Aktivitas pertambangan akan menimbulkan dampak pada banyak sektor, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Belakangan, dampak-dampak atas rencana pertambangan ini sudah terlihat. Hubungan sosial antar warga menjadi tidak harmonis sebab politik adu domba dari pemerintah yang terus dilakukan demi mulusnya pembebasan tanah. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas pembukaan lahan untuk pembuatan jalan tambang dari Bendungan ke Wadas sudah terjadi, misalnya longsor dan banjir lumpur dari atas bukit akibat penebangan pohon dan perubahan bentang alam yang tempo hari terjadi, kebisingan akibat aktivitas alat berat, penurunan kualitas udara akibat debu yang beterbangan selama proses pembuatan jalan tambang, penurunan kualitas air akibat rusaknya sumber mata air akibat, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa rencana pertambangan di Wadas minim perencanaan.

Namun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara manipulatif mengabaikan fakta-fakta di atas. Dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo justru membual bahwa dirinya telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Wadas. Selain itu, dalam khotbahnya pada forum tersebut, dirinya seolah-olah ingin mencitrakan dirinya sebagai pahlawan sejati yang rela berkorban mengambil tanggung jawab atas permasalah yang ditimbulkan pihak atau pemimpin lain. Pemimpin lain seolah-olah dianggapnya pengecut dan tidak berani bertanggung jawab atas persoalan di Desa Wadas. Padahal, memang dirinya-lah, selaku penanggung jawab PSN di daerah yang harus bertanggung jawab atas penyiksaan, teror, kriminalisasi terhadap warga yang menolak tanahnya diukur dan bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh warga Wadas selama bertahun-tahun.

Deskripsi indah yang keluar dari batang tenggorokan Ganjar Pranowo soal sukses besar penyelesaian kasus Wadas dan narasi bahwa “Wadas telah selesai” nyatanya cuma omong kosong. Yang terjadi justru sebaliknya, ancaman nyata soal bencana alam akibat kerusakan lingkungan, kehilangan pekerjaan, dan dampak lainnya akan dihadapi warga jika pertambangan di Wadas terus dipaksakan.

Raudatul Jannah, S.H, staf Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta juga menambahkan bahwa Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk pembangunan Bendungan Bener telah selesai tanggal 7 Juni 2023, dan masih banyak warga Wadas yang menolak melepaskan tanahnya. Dengan selesainya IPL ini, pemerintah seharusnya menghentikan seluruh proses pengadaan tanah di Desa Wadas. Namun secara faktual, aktivitas di lapangan masih terus berjalan. Warga yang menolak melepas tanahnya diancam akan dikonsinyasi (uang ganti kerugian dititipkan di Pengadilan).

Selain itu, pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal. Hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 388/G/2022/PTUN.JKT dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:168/B/2023/PY.TUN.JKT. Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Rekomendasi pertambangan di Desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini semakin memperjelas bahwa pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Oleh karena itu, warga Wadas menuntut Segera Hentikan Rencana Pertambangan di Desa Wadas. (tw)

https://www.facebook.com/reel/6178222458972921?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz

Jakarta, 26 Juli 2023

Hormat Kami

Jaringan Solidaritas Wadas

Narahubung:

082327606607 (Warga Wadas)
081352397142 (LBH Yogyakarta)

https://www.facebook.com/groups/jejakaniesrbaswedan/permalink/6381572848618136/?mibextid=Nif5oz

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Masalah Utama Ibukota Nusantara Terbongkar Usai Bos-bos OIKN Mundur Berjamaah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi. Hal itu terungkap usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Basuki mengatakan masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. Pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah namun hanya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.

“Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN.

“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu,” lanjutnya. Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending