Connect with us

Nusantara

Ganjar Pranowo Harus Hentikan Pertambangan di Desa Wadas

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Warga Wadas bersama jaringan masyarakat sipil melakukan aksi dan audiensi di depan Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Aksi ini merespon omong kosong Ganjar Pranowo dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa Permasalahan di Desa Wadas, Purworejo telah diselesaikan.

Siswanto, Warga Desa Wadas menyampaikan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo terkait ketua kelompok Gempadewa yang telah menerima 11 miliar merupakan pernyataan yang mengada-ada.  Sampai saat ini, Ketua Gempadewa masih menolak menjual tanahnya untuk pertambangan. “Sampai saat ini, Ketua Gempadewa bersama ratusan warga Wadas masih konsisten menolak pertambangan di Desa Wadas”, tegas Siswanto.

Selain itu, Siswanto menambahkan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa permasalahan di Wadas telah diselesaikan merupakan pembohongan publik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terjadi adalah, persoalan di Desa Wadas semakin banyak. Baru-baru ini pembukaan lahan untuk membangun jalan pertambangan mengakibatkan banjir lumpur dan longsor. Jalan utama desa selama beberapa waktu tidak bisa dilalui. Aktivitas pembukaan lahan juga membahayakan keselamatan anak-anak sekolah dan juga membahayakan masyarakat. Mengingat lokasi pembukaan lahan hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dasar Wadas.

Bahwa sejak 2018 sampai Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener habis pada tanggal 7 Juni 2023, warga Wadas masih terus berjuang menolak rencana pertambangan Batu Andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun, penolakan warga Wadas ini tidak pernah didengarkan oleh para pemangku kebijakan, utamanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah selaku penanggung jawab proyek strategis nasional di daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Di tengah penolakan warga dan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang telah habis, pemerintah terus memaksa warga menyerahkan tanahnya dan melanjutkan proyek.

Penolakan warga Wadas atas rencana pertambangan bukan tanpa sebab. Aktivitas pertambangan akan menimbulkan dampak pada banyak sektor, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Belakangan, dampak-dampak atas rencana pertambangan ini sudah terlihat. Hubungan sosial antar warga menjadi tidak harmonis sebab politik adu domba dari pemerintah yang terus dilakukan demi mulusnya pembebasan tanah. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas pembukaan lahan untuk pembuatan jalan tambang dari Bendungan ke Wadas sudah terjadi, misalnya longsor dan banjir lumpur dari atas bukit akibat penebangan pohon dan perubahan bentang alam yang tempo hari terjadi, kebisingan akibat aktivitas alat berat, penurunan kualitas udara akibat debu yang beterbangan selama proses pembuatan jalan tambang, penurunan kualitas air akibat rusaknya sumber mata air akibat, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa rencana pertambangan di Wadas minim perencanaan.

Namun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara manipulatif mengabaikan fakta-fakta di atas. Dalam forum Rakernas Apeksi 2023 di Makassar beberapa waktu lalu, Ganjar Pranowo justru membual bahwa dirinya telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Wadas. Selain itu, dalam khotbahnya pada forum tersebut, dirinya seolah-olah ingin mencitrakan dirinya sebagai pahlawan sejati yang rela berkorban mengambil tanggung jawab atas permasalah yang ditimbulkan pihak atau pemimpin lain. Pemimpin lain seolah-olah dianggapnya pengecut dan tidak berani bertanggung jawab atas persoalan di Desa Wadas. Padahal, memang dirinya-lah, selaku penanggung jawab PSN di daerah yang harus bertanggung jawab atas penyiksaan, teror, kriminalisasi terhadap warga yang menolak tanahnya diukur dan bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh warga Wadas selama bertahun-tahun.

Deskripsi indah yang keluar dari batang tenggorokan Ganjar Pranowo soal sukses besar penyelesaian kasus Wadas dan narasi bahwa “Wadas telah selesai” nyatanya cuma omong kosong. Yang terjadi justru sebaliknya, ancaman nyata soal bencana alam akibat kerusakan lingkungan, kehilangan pekerjaan, dan dampak lainnya akan dihadapi warga jika pertambangan di Wadas terus dipaksakan.

Raudatul Jannah, S.H, staf Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta juga menambahkan bahwa Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk pembangunan Bendungan Bener telah selesai tanggal 7 Juni 2023, dan masih banyak warga Wadas yang menolak melepaskan tanahnya. Dengan selesainya IPL ini, pemerintah seharusnya menghentikan seluruh proses pengadaan tanah di Desa Wadas. Namun secara faktual, aktivitas di lapangan masih terus berjalan. Warga yang menolak melepas tanahnya diancam akan dikonsinyasi (uang ganti kerugian dititipkan di Pengadilan).

Selain itu, pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal. Hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 388/G/2022/PTUN.JKT dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:168/B/2023/PY.TUN.JKT. Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Rekomendasi pertambangan di Desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini semakin memperjelas bahwa pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Oleh karena itu, warga Wadas menuntut Segera Hentikan Rencana Pertambangan di Desa Wadas. (tw)

https://www.facebook.com/reel/6178222458972921?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz

Jakarta, 26 Juli 2023

Hormat Kami

Jaringan Solidaritas Wadas

Narahubung:

082327606607 (Warga Wadas)
081352397142 (LBH Yogyakarta)

https://www.facebook.com/groups/jejakaniesrbaswedan/permalink/6381572848618136/?mibextid=Nif5oz

Nusantara

Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DMI Periode 2024-2029

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban PP DMI dan secara aklamasi menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI 2024-2029.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pun mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berjalan dengan baik, tertib, khidmat dan lancar.

Muktamar rencananya ditutup oleh Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin pada 3 Maret 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Muhammadiyah Minta Menag Kaji Ulang Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan KUA (kantor urusan agama) sebagai tempat menikah semua agama. Menurut Abdul Mu’ti rencana tersebut perlu dikaji dengan seksama.

“Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian perlu dikaji dengan seksama. Kemenag sebaiknya melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak, khususnya stake holder utama yaitu organisasi-organisasi agama dan kementerian terkait,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Abdul Mu’ti menuturkan perlu diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang komperhensif.

“Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan madlaratnya,” tuturnya.

Abdul Mu’ti mengatakan perlu ada penertiban pernikahan antara yang sah secara hukum dan yang hanya secara agama. Dia mencontohkan pernikahan siri.

“Gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban pernikahan yang tidak tercatat di dalam administrasi. Misalnya pernikahan di bawah tangan (siri) dan ‘pernikahan agama’,” ucapnya.

“Dikotomi antara pernikahan ‘agama’ dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara,” lanjutnya.

Penjelasan Menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, KUA adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama, baginya, adalah kementerian untuk semua agama.

“KUA juga memberikan pelayanan keagamaan pada umat agama non-Islam,” lanjut Yaqut.

Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA untuk semua agama. Mekanisme hingga regulasinya sedang dalam tahap pembahasan. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Bos Bulog Akui Harga Beras Makin Mahal, Ungkap Lumbung Padi Defisit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal ini juga terjadi pada salah satu sentra produksi beras di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itulah sebabnya, harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional, Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.

“Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bapanas, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain.

Tapi, sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan, yang dibagikan ini semua adalah beras impor. Itu menunjukkan produksi Sulawesi Selatan sedang jelek, panennya terlambat,” kata dia ditemui Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rendahnya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak.

Bayu menyebut saat ini harga gabah di Sulawesi Selatan melonjak hingga Rp 8.400 per kilogram (kg).

Padahal dalam aturan Badan Pangan Nasional, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg.

“Harga gabah petani Sulawesi Selatan, itu sekarang berkisar antara Rp 7.900-8.400/kg. Itu artinya harga berasnya di penggilingan padi itu kira-kira dua kali lipat, berkisar antara Rp 16.900/kg, Rp 17.500/kg, Rp 18.000/kg, itu yang sampai di konsumennya,” ujar dia.

Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras, seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri.

Untuk 2023, produksi sepanjang Januari-September setara dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras 0,22% dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 26,17 juta ton beras.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2023 ialah sebesar 4,78 juta ton beras. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 30,90 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton beras (2,05%) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

Kemudian rendahnya produksi masih berlanjut hingga awal 2024, di mana terjadi defisit 2,8 juta ton. Turunnya produksi dalam negeri ini juga terjadi di sentra sentra produksi beras di Indonesia.

Adapun sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras yakni, Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending