Connect with us

Ekonomi

Indonesia Maju, UMKM Ekraf Jadi Patriot Pajak! Tolong Pejabat Pajak Jangan Mengemplang Pajak Rakyat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Indonesia berpeluang besar menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan terus memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) para pelaku ekonomi kreatif (Ekraf). Karena sektor UMKM ini mampu menyerap 97% tenaga kerja, dan merupakan kontributor ekonomi yang dominan. Dalam setiap krisis ekonomi bahkan tekanan pandemi, motor pemulihannya adalah UMKM.

Ketika terjadi PHK massal di sektor formal maka UMKM dijadikan sebagai buffer atau menyerap pengangguran. UMKM Ekraf dapat menjadi dinamisator akselerator perekonomian. Para pelaku UMKM Ekonomi Kreatif (Ekraf) terbukti mampu menyangga perekonomian nasional. UMKM Ekraf adalah harapan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Sebab, mayoritas penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak.

“UMKM Ekraf agar terus membantu pemerintah dengan taat membayar pajak,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutan acara Seminar UMKM Ekraf Patriot Pajak, Bangun Indonesia Maju di Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Acara ini hasil kolaborasi Tax Payer Community dengan OK OCE Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional dan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam momentum ini, Menteri Sandiaga Uno menerima Penghargaan Patriot Pajak sebagai Tokoh Sentral, Inspirator dan Motivator Penggerak UMKM di Indonesia dari Tax Payer Community.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan Patriot Pajak yang diberikan Tax Payer Community. Jayalah terus UMKM Ekraf di Indonesia,” kata Sandiaga Uno.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengungkapkan, Seminar Nasional dan Penghargaan ini didedikasikan untuk mengapresiasi dan mendukung penuh perjuangan para pelaku UMKM di Indonesia. Tradisi setiap tahun, Tax Payer Community akan memberikan Penghargaan Patriot Pajak.

“Pada tahun 2023 ini Tax Payer Community juga memberikan penghargaan kepada; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekjen Perhimpunan Indonesia-Tionghoa Candra Jap, Ketua Umum OK OCE Indonesia Iim Rusyamsi, Ketua Umum Asperindo Mohamad Feriadi, Pengusaha, Pendiri dan Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat.

Mereka mendapatkan penghargaan Patriot Pajak dalam kategori sebagai Tokoh Sentral, Penggerak, Mitra Strategis dan Pendukung UMKM di Indonesia,” kata Koni.
Sementara itu, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan, pelaku UMKM berharap adanya kebijakan yang kondusif dan berpihak kepada UMKM.

Hal ini dapat berupa kemudahan akses permodalan, pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, perpajakan yang sederhana, regulasi yang jelas dan tidak terlalu rumit, serta dukungan dalam pemasaran dan promosi produk UMKM.

Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

“Pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas perpajakan yang mudah dipahami dan diakses oleh UMKM. Fasilitas ini mencakup tarif pajak yang sesuai, kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengurangan birokrasi yang berlebihan,” kata Iim Rusyamsi.

Saat ini, OK OCE sebagai Gerakan Sosial telah mencetak lebih dari 628.095 wirausaha dan menyerap 1.550.921 tenaga kerja.
Iim mengatakan, para pelaku UMKM juga berharap ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang dapat mendukung perkembangan UMKM.

“Pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM yang patuh dalam membayar pajak, seperti keringanan pajak atau dukungan dalam bentuk lain. Jika harapan-harapan ini dapat diwujudkan, maka sektor UMKM di Indonesia akan semakin berkembang maju, berdaya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara,” pungkas Iim. (utw)

Ekonomi

Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.

Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.

Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.

Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.

Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:

Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)

Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)

Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)

Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)

Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)

Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)

Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)

Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)

Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)

Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)

Continue Reading

Ekonomi

PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.

Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.

Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.

Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”

Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.

Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.

“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.

Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)

Continue Reading

Ekonomi

Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.

Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.

SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.

Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).

Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.

Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.

Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending