Ekonomi
JP2GI Gelar FGD Menangani Isu Global Tingginya Nilai Susut dan Sisa Pangan di Indonesia

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Focus Group Discussion (FGD) Nasional dengan tema “Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia, dalam upaya menangani isu global tingginya nilai susut dan sisa pangan di Indonesia.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan peta jalan yang komprehensif dalam upaya mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia, dengan berfokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan,”jelas Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) di acara FGD Selasa (29/8) Hotel Mandarin, Jakarta.
FGD ini dihadiri dan menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, perwakilan sektor swasta, industri/pelaku usaha, dan asosiasi/organisasi masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan merumuskan pendekatan yang efektif mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia.
Susut dan sisa pangan telah menjadi tantangan global yang tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data FAO (2011), sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya setara dengan sepertiga produksi makanan global yang berkontribusi menghasilkan sekitar 8% emisi gas rumah kaca dunia. Statistik ini menegaskan urgensi untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam mengatasi masalah ini.
Dr. Soen mengatakan, ”Fokus dari FGD ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3, yang menargetkan pengurangan separuh susut dan sisa pangan (SSP) di tahun 2030 serta SDGs 2, yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.”
Berdasarkan data The Economist (2021), Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara penghasil SSP terbesar di dunia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, menyebutkan bahwa sampah sisa makanan menjadi komposisi sampah yang paling banyak yaitu sebesar 29,1 persen dari total sampah. Selain berpengaruh terhadap upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, susut dan sisa pangan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang kemudian juga berdampak terhadap produktivitas hasil panen.
Dr. Soen mengungkapkan,”Susut pangan (food loss) merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas ataupun hilang yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Susut pangan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemprosesan, hingga distribusi dalam rantai pasokan makanan. “
“Sisa pangan (food waste) adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk yang masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. Sisa pangan biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen, tambah Dr. Soen.

Dalam kesempatan yang sama Pendiri FoodBank of Indonesia (FOI), Hendro Utomo menjelaskan perlunya untuk merubah gaya hidup masyakarat agar tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Kita ketahui umumnya food waste atau sampah makanan ini kebanyakan berasal dari produk-produk pertanian seperti sayuran atau buah-buahan.
“Saatnya kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa Food waste adalah permasalahan yang harus kita selesaikan secara bersama karena ada potensi dari pangan berlebih yang kita hasilkan untuk mencapai ketahanan pangan,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya lagi, “lebih baik makanan-makanan dari retail atau restoran yang masih layak makan tersebut disalurkan ke kita, biar kita bisa salurkan lagi kepada yang membutuhkan. Karena di sisi lain, masih banyak orang di luar sana yang kelaparan,”ujarnya.
Program ini juga didukung oleh regulasi pengendalian pangan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan pembangunan Sistem Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.
Dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Anang Nugroho, (Perencana Ahli Utama Bappenas RI, National Convener UNFSSD 2021) yang memaparkan “Rancangan Peta Jalan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) 2025-2045”. Selanjutnya sesi diskusi oleh panelis dari Kementerian/Lembaga pemerintah, industri, pelaku usaha dan oganisasi yang peduli
terhadap pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia serta para undangan lain yang hadir. (Ach)
Ekonomi
Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.
Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.
Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.
Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.
Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.
Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.
Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.
Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.
Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.
Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.
Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:
Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)
Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)
Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)
Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)
Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)
Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)
Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)
Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)
Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)
Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)
Ekonomi
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.
Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.
Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.
Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”
Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.
Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.
“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.
Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)
Ekonomi
Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.
Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.
SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.
Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).
Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.
“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.
Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.
Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)
-
Ekonomi2 days ago
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya
-
Hiburan2 days ago
Wali Band Rilis Single ‘Fatimah’ Jelang 25 Tahun Berkarya dengan Konsep VideoKlip Nuansa Timteng
-
Tokoh RI2 days ago
Capres Anies Janjikan Bawa Kerukunan Jakarta ke Tingkat Internasional
-
Politik4 days ago
Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden
-
Otomotif4 days ago
Beli Motor Listrik di Inabuyer EV Expo 2023 Dapat Subsidi Rp 7 Juta
-
Teknologi4 days ago
Tingkatkan Teknologi dan Keterampilan SDM, KAI Commuter MoU dengan Perusahaan Perkeretaapian Luar Negeri
-
Gayahidup4 days ago
Lions Clubs International – Distrik 307 A1 Gelar Lions Ride 2023 “Ride for Diabetes” di PIK
-
Hukum3 days ago
Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun