Connect with us

Peristiwa

Menkes Kaget, Calon Dokter Dijadikan ATM Berjalan oleh Senior

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Kesehatan (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin, mengaku terkejut dengan ulah para senior yang melakukan bullying (perundungan) kepada juniornya dalam program pendidikan dokter spesialis.

Salah satu kasus perundungan yang membuat Budi prihatin dengan para peserta didik program pendidikan dokter spesialis adalah dijadikan ‘ATM berjalan’ oleh para senior untuk memenuhi kebutuhan di luar pendidikan.

“Kelompok ini yang saya terkejut, ini berkaitan dengan uang. Jadi, cukup banyak juga junior-junior ini yang disuruh ngumpulin [uang], ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang terkadang sampai ratusan juta,” ungkap Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Menurut Menkes, uang-uang dari para junior tersebut biasanya digunakan para senior untuk kebutuhan pribadi, seperti menyewa rumah, makan malam, hingga menyewa lapangan dan sepatu olahraga setiap minggunya.

“[Uang-uang tersebut] bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior. Kontraknya setahun Rp50 juta, bagi rata dengan juniornya,” beber Menkes.

“Atau kalau praktik, kan, suka sampai malam, sama rumah sakit diberi makan malam, tapi makan malamnya enggak enak. “Kita maunya makanan Jepang,” Jadi setiap malam mesti keluarin Rp5 juta sampai Rp10 juta untuk semuanya ngasih makan makanan Jepang,” lanjutnya.

Selain itu, Menkes juga menemukan kasus senior yang secara terang-terangan meminta para junior untuk membelikan telepon genggam atau iPad baru kepada juniornya.

Budi mengungkapkan bahwa tindakan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran adalah ‘tradisi’ yang telah terjadi selama puluhan tahun. Ia mengatakan, ‘tradisi’ tersebut kerap terjadi pada pendidikan dokter umum, internship, dan dokter spesialis.

Umumnya, para korban mengaku tidak berani untuk melaporkan kasus perundungan yang diterima. Sebagai upaya ‘balas dendam’, para korban akan melakukan hal serupa ketika mereka telah menjadi senior.

“Itu (kasus perundungan) tidak berani disampaikan oleh para junior. Akibatnya begitu dia (korban perundungan) jadi senior, dia melakukan itu (perundungan kepada junior baru),” kata Budi.

Kemenkes berkomitmen hapus tradisi bullying di kalangan calon dokter

Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) resmi menyediakan situs web dan saluran siaga (hotline) bagi para korban perundungan di rumah sakit vertikal Kemenkes.

Sistem laporan perundungan di rumah sakit vertikal Kemenkes dapat diakses melalui perundungan.kemkes.go.id dan hotline 0812-9979-9777. Nantinya, data laporan yang masuk akan langsung diterima oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes.

“Kita ada dua opsi. Kalau berani ngasi nama dan NIK, saya akan bilang ini hanya masuk ke tempat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Enggak masuk ke yang lain,” kata Budi.

“Jadi enggak usah khawatir nanti seniornya, rumah sakit, atau direktur rumah sakit lihat, tidak. Ini (laporan korban perundungan) masuk ke Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Selain memberikan hukuman bagi pelaku, Kemenkes berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi korban perundungan hingga pendidikan selesai, yakni berupa perlindungan hukum dan psikologi bila dibutuhkan.

Sebelumnya, isu perundungan dokter junior oleh dokter senior telah dimasukkan ke dalam Undang-undang (UU) Kesehatan yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2023 lalu, yaitu melalui Pasal 217 dan 219 yang menjelaskan bahwa peserta didik pada program spesialis/subspesialis mendapat pelindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. (tw)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending