Connect with us

Internasional

Negara Uni Eropa Tak Terima dengan Aksi Jokowi di WTO

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Negara-negara Uni Eropa (UE) tidak terima dengan aksi pemerintahan Indonesia yang melakukan banding gugatan atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Uni Eropa meluncurkan strategi barunya yakni Enforcement Regulation.

Jika konsultasi Enforcement Regulation disepakati oleh industri di negara-negara Uni Eropa, maka akan ada kebijakan baru dari Uni Eropa yang bisa memperumit ekspor barang dari Indonesia, diantaranya adalah pengenaan bea masuk.

Pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Khrisna menjelasakan Enforcement Regulation, merupakan mekanisme internal Uni Eropa untuk berkonsultasi kepada seluruh stakeholder baik pemerintah negara-negara di Uni Eropa maupun industri pengguna bahan baku bijih nikel dari Indonesia. Khususnya industri baja di Eropa.

Enforcement Regulation akan melihat kerugian dari satu kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berdampak kepada Uni Eropa.

“Jadi (melalui Enforcement Regulation) mereka konsultasi dulu, kalau memang sudah ada respon dan memang dinyatakan ada case (kerugian) mereka bisa mengajukan dengan retaliation/balasan tersebut. Misalnya mengenakan bea masuk kepada barang-barang kita yang masuk kepada Uni Eropa selama ini,” ungkap Bara.

“Jadi mereka mengambil ini sebagai suatu upaya untuk apakah mereka bisa melakukan suatu tindakan membalas dari kebijakan larangan ekspor kita,” terang Bara, dikutip Selasa (18/7/2023).

Sebagaimana diketahui, pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah, namun Indonesia mengajukan banding gugatan tersebut pada akhir tahun 2022. Banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan di WTO.

Alhasil, keputusan pertama atau kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat. Artinya, Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

“Selama belum ada keputusan dari majelis banding maka keputusan di tingkat pertama itu tidak mengikat atau non banding jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan itu dan itu yang mereka tidak bisa terima, mereka maunya itu setelah ada keputusan tingkat pertama Indonesia menyerah dan merubah kebijakan dalam arti kita mencabut larangan ekspor banned untuk komoditi nikel itu,” ungkap Bara.

Sebelumnya, Uni Eropa meluncurkan kebijakan Enforcement Regulation beberapa waktu lalu. Para pemangku kepentingan UE memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Enforcement Regulation dalam kasus ini.

Adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor/ekspor.

“Peraturan Penegakan Uni Eropa memungkinkan untuk menegakkan kewajiban internasional, yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO, ketika perselisihan perdagangan diblokir meskipun UE telah berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan dengan itikad baik,” ungkap Uni Eropa dalam situsnya yang dikutip, Jumat (14/7/2023).

“Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa bijih nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA),” terang situs tersebut. (utw)

Internasional

Jaksa Penuntut ICC Ajukan Surat Perintah Penangkapan Terhadap PM Israel Benyamin Netanyahu Atas Kejahatan Perang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Den Haag, Kepala jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel terkait kejahatan perang di Gaza, termasuk untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari laman BBC pada 19/5/2024, selain Netanyahu Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga dicari untuk ditangkap.

ICC, yang berbasis di Den Haag, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan Jalur Gaza- Palestina selama tiga tahun terakhir. (tri)

Continue Reading

Internasional

PMI Siap Kirim Tenda ke Gaza-Palestina

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Abdurrahman Muhammad Fachir menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, termasuk 500 unit tenda yang bakal dikirim pekan ini.

Menurut Sekjen, banyak pengungsi yang terpaksa tidur di jalan-jalan, tempat terbuka dan di bawah puing-puing reruntuhan bangunan.

“Kondisi ini sangat tidak aman dan mengkhawatirkan bagi keselamatan pengungsi. Kami tetap harus berupaya agar bantuan kebutuhan dasar pengungsi, seperti bahan pangan dan penampungan sementara berupa tenda-tenda keluarga dapat dikirim segera ke warga pengungsi,” katanya di jakarta, (15/5/2024).

Sementara itu, Direktur Operasi dan Layanan Medis Kesehatan Bulan Sabit Merah Mesir, Dr. Ahmad Meligi mengkonfirmasi bahwa kebutuhan tenda keluarga sangat mendesak. (utw)

Continue Reading

Internasional

Perwakilan PKS Kunjungi WHO Bahas Perihal Kesehatan dan Kondisi Warga Gaza Saat Ini

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Swiss, Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua BKSAP Sukamta serta dua politisi muda dan Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Idrus Salim Aljufri dan Yanuar Arif Wibowo mendatangi kantor pusat World Health Organization (WHO) di Jenewa Swiss pada Rabu (8/5/2024) pukul 14.00 waktu setempat.

Kami disambut hangat oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang didampingi Deputi Direktur Jenderal WHO, Dr. Mike Ryan serta Jajaran Pejabat WHO yang turut hadir. WHO mengakui peran vital parlemen dalam kebijakan kesehatan global.

“PKS merasa sangat terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak yang ditimbulkan oleh agresi Israel terhadap kesehatan rakyat Palestina khususnya di Gaza. Pertemuan dengan WHO di Jenewa adalah langkah penting dalam upaya kami untuk memperjuangkan kesehatan dan kemanusiaan,” ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di jenewa-Swiss, (8/5/2024).

Lebih dari 350 tenaga kesehatan telah kehilangan nyawa mereka sejak awal agresi Israel di Jalur Gaza. Tindakan keji Israel memutus aliran listrik dan air serta memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, telah sangat menghambat akses layanan kesehatan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong agar WHO bersuara lebih keras dan bertindak lebih maju untuk menyelamatkan nyawa manusia di Gaza Palestina dan negara-negara konflik lainnya,” lanjutnya.

PKS siap berkolaborasi dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, khususnya di Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai, sehat dan sejahtera. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending