Paradoks Politik Luar Negeri Prabowo: Kebijakan Tantrum Berbahaya Pemimpin Negeri

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, ‘Paradoks’ menjadi diksi yang paling mudah untuk menjelaskan berbagai kebijakan politik Prabowo selama setahun lebih berkuasa. Tindak tanduk politiknya belum menggambarkan posisi keberpihakan pada rakyat biasa. Rezim Prabowo justru menyediakan saluran bagi kelompok-kelompok dominan.

Misalnya, di dalam negeri, program makan bergizi gratis (MBG) dikritik habis-habisan karena meracuni ribuan anak dan ibu hamil. Program ini bahkan memangkas secara brutal anggaran pendidikan sehingga mempengaruhi berbagai alokasi anggaran. Dengan budget 1 triliun sehari, masyarakat semakin paham bahwa sekolah gratis itu sangat bisa diusahakan di Indonesia. Persoalannya hanya political will, alias kemauan politisi dalam persoalan politik anggaran saja.

Meski demikian, Prabowo enggan menghentikan atau mengevaluasi secara total program tersebut. Katanya, angka kesuksesannya jauh lebih tinggi dibanding yang diracuni. Sebuah paradoks, karena warga hanya dihitung sebagai statistik.

Selain itu, terpilihnya Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang alumni sejarah dan bertahun-tahun menjabat sebagai bendahara partai Gerindra, partainya Prabowo, sebagai Gubernur BI juga dipertanyakan. Terlebih ada dua nama lain yang dianggap lebih kompeten, memiliki track record baik di semesta keuangan, dan tidak punya konflik kepentingan. Ini adalah paradoks lain di tengah imajinasinya tentang meritokrasi.

Politik luar negeri juga tak kalah menggemaskannya. Kita abaikan gesture tidak meyakinkan Menteri Luar Negeri Sugiono, mantan sekretaris pribadi Prabowo, yang memang tidak memiliki pengalaman sebagai diplomat. Keputusan Prabowo mengekor ke Amerika Serikat dalam Board of Peace (BoP) mendapat kecaman karena dianggap mengabaikan kepentingan yang lebih substansial: kedaulatan Palestina. (tri)