Connect with us

Ekonomi

Pertamax Jadi BBM Subsidi, Pertalite akan Dihapus dan Rakyat Terus Diperas?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Pertamax (RON 92) untuk dijadikan BBM bersubsidi menggantikan Pertalite yang akan hilang dari pasaran.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Daymas Arangga, mengatakan lebih baik Pemerintah memperhatikan lagi terkait revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Lantaran aturan tersebut masih belum jelas.

Menurutnya, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi bahan bakar minyak bisa lebih tepat sasaran.

“Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah revisi Perpres No 191 tahun 2014 terkait siapa yang berhak untuk menerima bahan bakar bersubsidi, karena sampai saat ini belum ada kejelasan terkait revisi yang menjelaskan target siapakah yg memang berhak untuk membeli JBT dan JBKP,” kata Daymas, Selasa (29/8/2023).

Selain itu, ia menilai pemberian subsidi untuk BBM jenis Pertamax dikhawatirkan akan mengulang skema Premium dan Pertalite yang pada akhirnya akan menambah beban subsidi negara.

Pihaknya mengaku telah berulang kali menyuarakan bahwa subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada yang berhak, dibandingkan dengan pemberian subsidi pada komoditas bahan bakarnya.

“Karena kencenderungan subsidinya tidak tepat sasaran sangatlah tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, pihak instansi juga berencana memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax (RON 92).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencana pembatasan BBM Pertalite saat ini masih di tingkat pembahasan internal. Pasalnya, keputusan itu perlu mempertimbangkan sisi teknis maupun ekonomi.

“Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal,” ujar Dadan di Bali, Kamis (24/8/2023).

Pembahasan internal itu pun termasuk rencana mengalokasikan anggaran subsidi untuk Pertamax. “Itu termasuk yang sedang dibahas,” imbuh Dadan.

Penyebab Polusi Udara

Dadan menyebut, pembahasan ini digelar lantaran bahan bakar dengan tingkat oktan rendah semisal Pertalite punya peluang lebih besar untuk menyumbang polusi udara.

Di sisi lain, semakin tinggi nilai oktan atau research octane number (RON) yang terkandung di dalamnya, maka pembuangan emisinya akan lebih sedikit.

“Kan secara teknis makin tinggi angka oktan, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar,” tuturnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji, mendesak urgensi percepatan pembatasan konsumsi BBM jenis Pertalite (RON 90) sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Rencana pembatasan konsumsi Pertalite ini dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

“Diperlukan pengaturan BBM JBT (Jenis BBM Tertentu, Solar dan minyak tanah) dan JBKP (Pertalite) tepat sasaran. Sebab, belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP, pengaturan untuk konsumen pengguna JBT yang berlaku masih terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir,” kata Tutuka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Pertalite

Tutuka menyampaikan, dalam revisi Perpres 191/2014 yang saat ini masih dibahas turut dijabarkan siapa saja konsumen yang berhak membeli Pertalite.

“Sektor konsumen pengguna JBKP atau bensin Pertalite RON (90) meliputi industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum,” papar dia.

Minyak Tanah

Untuk usulan konsumen JBT minyak tanah (kerosene) belum ada perubahan, meliputi rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan.

Solar

Sementara untuk JBT jenis Solar terdapat penambahan konsumen, sehingga meliputi industri kecil, usaha perikanan, pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi KA, dan pelayanan umum.

Menurut Tutuka, revisi Perpres 191/2014 perlu segera dilaksanakan. Karena jika tidak, maka berpotensi terjadinya overkuota untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite.

“Sehingga, diperlukan pengaturan konsumen pengguna melalui revisi Perpres 191/2014 agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Dan pada akhirnya, rakyatlah yang jadi korban dan terus diperas dengan kebijakan dari rezim saat ini yang sangat tidak pro ke rakyat. (tw)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224140963620132&id=1482095259&mibextid=Nif5oz

Ekonomi

Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.

Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.

Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.

Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.

Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:

Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)

Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)

Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)

Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)

Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)

Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)

Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)

Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)

Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)

Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)

Continue Reading

Ekonomi

PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.

Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.

Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.

Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”

Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.

Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.

“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.

Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)

Continue Reading

Ekonomi

Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.

Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.

SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.

Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).

Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.

Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.

Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending