Connect with us

Nusantara

Pro Kontra JIS Direnovasi demi Penuhi Standar Pemerintah, Padahal Dibangun Sudah Sesuai Aturan FIFA

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wacana pemerintah melakukan renovasi di Jakarta International Stadium (JIS) menuai polemik. Rencana itu diwarnai kritik serta dukungan.

Rencana perbaikan JIS awalnya dilakukan terkait gelaran Piala Dunia U-17 di Jakarta. JIS menjadi salah satu stadion yang diusulkan untuk menjadi tuan rumah.

https://www.facebook.com/100035293714317/posts/1035902300929551/?mibextid=Nif5oz

Namun rencana itu tidak berjalan mulus. JIS dinilai belum sesuai dengan standar pemerintah, padahal sudah sesuai aturan FIFA dalam pelaksanaan pertandingan internasional.

Menpora Dito Ariotedjo menyebutkan bahwa jokowi ingin JIS menjadi stadion yang sesuai standar (standard siapa?). Dito mengatakan pihaknya akan berkunjung ke JIS dalam waktu dekat. Nantinya, sejumlah catatan itu bakal dibahas bersama PSSI.

“Ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini, karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar,” kata Dito di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/6).

Dito membeberkan sejumlah catatan apabila JIS ditunjuk sebagai venue Piala Dunia U-17. Menurut Dito, JIS masih memiliki pekerjaan rumah, dari perbaikan akses keluar-masuk hingga ketersediaan area parkir. Faktanya, banyak stadion di luar negeri seperti di Inggris yang sudah sesuai standard FIFA tapi lahan parkirnya sedikit karena mereka lebih suka menggunakan transportasi umum untuk ke stadion.

Demokrat Tepis JIS Proyek Abal-abal

Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut pembangunan Stadion Jakarta International Stadium (JIS) hanya membuang-buang biaya tanpa kualitas yang bagus usai disorot aksesnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Misan Samsuri menyebut pernyataan itu tidak pas.

“Menurut saya nggak pas juga kalau itu di bilang abal-abal, pembangunan JIS itu pasti ada konsultan perencanaannya, bukan asal bangun saja,” kata Misan saat dihubungi, Jumat (30/6).

Misan menanggapi soal adanya permintaan JIS direnovasi agar memenuhi standar demi bisa menggelar event olahraga internasional. Menurutnya, renovasi yang dimaksud adalah penyempurnaan fasilitas-fasilitas pendukung JIS.

“Mesti dilihat dulu apanya yang mau direnovasi, menutut saya mungkin bukan renovasi, tapi lebih kepada penyempurnaan sarana-sarana pendukung sekitaran JIS,” katanya.

Pemerintah rejim jokowi malu untuk mengakui bahwa JIS dibuat asli oleh anak bangsa tanpa bantuan tenaga asing, dibanding dengan menteri Jokowi yang bangga IKN dibangun oleh tenaga asing dan meremehkan anak bangsanya sendiri, shame on You poor government.

https://www.facebook.com/100035293714317/posts/1033636187822829/?mibextid=Nif5oz

PIALA DUNIA U-17 DI JIS TERKENDALA TEKNIS ATAU POLITIS?

Menurut Ketua PSSI Erick Tohir, JIS masih memiliki catatan, yaitu soal area parkir dan akses keluar masuk penonton dimana akses keluar masuk penonton harusnya ada 4 pintu, namun baru terbuka 1 pintu.

Kalau anda nonton video terlampir, akses keluar masuk penonton di JIS ternyata bukan 1 atau 4 pintu, tapi banyak.

Soal area parkir, JIS yang berkapasitas penonton 82.000 hanya memiliki daya tampung parkir 1200 kendaraan kecil & 76 kend bus. Ini menurut ET dinyatakan belum memenuhi standar dan harus ditambah.

Kenapa area parkir JIS dibuat terbatas? hal ini agar para penonton yg ke JIS mengutamakan menggunakan kendaraan publik ketimbang kendaraan pribadi. Sebab menurut aturan FIFA terkini, design stadion modern perlu memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan. Salah satunya stadion direkomendasikan agar terintegrasi dgn sarana transportasi publik.

Di Eropa pun konsep parkir stadionnya sama dengan JIS. Stadion Barnabeu hanya memiliki 500 kantong bus & kendaraan pribadi. Bahkan di stadion bersejarah di pusat Eropa yakni Wimbley di London menyarankan seluruh penonton menggunakan transportasi umum yg tersedia. Jadi dari aspek ketersediaan lahan parkir, JIS sudah memenuhi standar FIFA.

Adapun kekurangan JIS adalah akses transportasi yang belum optimal menuju dan dari JIS. Hal ini dikarenakan masa jabatan Pak Anies keburu berakhir di Oktober 2022.

Saat ini akses transportasi dari dan menuju JIS masih sangat terbatas yakni hanya 3 rute transjakarta & 2 rute mikrotrans. Jadi masih diperlukan tambahan akses transportasi transjakarta menuju & dari JIS. Selain itu diperlukan juga rute KRL & LRT menuju JIS agar JIS terintegrasi dg KRL & LRT.

Utk KRL saat ini sedang dibangun stasiun KRL sementara di dua kawasan yaitu di JIS sisi timur dan JIS sisi barat. Stasiun KRL sementara ini baru dapat dioperasionalkan mulai thn 2024.

Untuk LRT, Anies sudah menargetkan rute LRT menuju JIS dalam Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026. Namun info dari media, PJ Gubernur DKI Heru Budi memutuskan menunda pembangunan rute LRT tersebut.

Jadi agar stadion JIS dapat segera digunakan dan berfungsi secara optimal, caranya dengan mempercepat pembangunan sarana prasarana transportasi publik menuju dan dari JIS. Konsep ini sejak awal sdh sering disampaikan oleh Anies, namun sepertinya saat ini diabaikan oleh pemerintah. Buktinya untuk gelaran pildun U-17, bukannya menambah trayek Bus transjakarta menuju JIS, mempercepat pembangunan stasiun KRL sementara di sisi timur & barat JIS serta pembangunan rute LRT menuju JIS, malah akan merenovasi pintu akses keluar masuk penonton dan memperluas area parkir yang sebenarnya tidak perlu. Malah beresiko tidak sesuai dengan standar FIFA.

Kalau seperti itu adanya, maka persoalan penggunaan JIS utk pildun U-17 bukan terkendala teknis, tapi tercium terkendala politis. Sengaja dikesankan JIS masih belum memenuhi standar agar nama Anies sebagai Bacapres terdowngrade. (ut)

Nitizen: Yang perlu di renovasi itu akhlak para pejabat negeri ini,, JIS sudah di akui standard internasional oleh FIFA dan saat pembangunannya menyewa konsultan dari FIFA, jangan di obok-obok lagi. Mandalika itu Rugi Trilunan rupiah menggunakan APBN yang harus di benahi manajemennya, biar dapat untung ke negara.

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending