Connect with us

Politik

Rocky Gerung: Jokowi Jaga Dinastinya Lewat Erick Thohir dan Sandiaga Uno

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan penilaian terkait bergabungnya Sandiaga Uno ke PPP demi mengincar posisi cawapres Ganjar Pranowo, disamping ada nama Erick Thohir yang dijagokan PAN dipasangkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan koalisi PDIP dan PPP.

Kedua nama itu yakni Sandiaga Uno dan Erick Thohir adalah menteri di kabinet Presiden Jokowi saat ini. Munculnya dua nama dan kiprah mereka untuk menjadi cawapres salah satu capres, menurut Rocky Gerung, adalah salah satu cawe-cawe Jokowi untuk mengamankan dinastinya.

“Jadi pada ujungnya kita tahu bahwa kesulitan Jokowi akhirnya dia pecahkan sendiri. Dia pasang dua dua nama yang bisa dia kendalikan. Dikendalikan dengan cara apa? Tentu Erick Thohir punya semacam ambisi pribadi, demikian juga Sandi,” kata Rocky Gerung di akun YouTube Rocky Gerung Official, menjawab pertanyaan jurnalis Hersubeno Arie Minggu (18/6/2023).

“Tetapi bagian-bagian ini tidak mungkin disodorkan pada publik. Publik akan merasa aneh kalau Sandiaga itu ada di PDIP. karena tetap ada core politik, ada inti politik dari PDIP untuk tidak memberi kesempatan pada sistem kapitalisme menguasai ideologi partai,” katanya.

“Sandi waktu dipilih (PPP) dia langsung bilang bahwa saya punya uang itu. Jadi bukan saya punya ide tentang Soekarno, tapi saya punya uang. Kan itu itu bahannya kan begitu.Lalu orang melihat kalau begitu partai itu dengan mudah dibeli, kayak beli cilok di pinggir jalan,” kata Rocky.

Jadi siapa yang punya uang, kata Rocky, dia bisa membeli partai.

“Itu inti inti buruk dari politik Jokowi akhirnya. Orang melihat bahwa jokowi memang mengendalikan kapital untuk mengendalikan suara. Jadi begitu yang kemudian akan dirumuskan orang, atau paling nggak saya rumuskan,” ujarnya.

Semestinya kata Rocky, Jokowi mendorong supaya PDIP memilih calon yang betul-betul, sebagai wakil presiden, yang memahami jalan pikiran Soekarno dan bukan karena memiliki kapital atau modal uang.

“Agak aneh kalau Sandi tiba-tiba mengatakan, oh dia berdiri di atas kaki sendiri. Oh dia pro sistem ekonomi yang sosialistis, agak susah untuk dimengerti. Tapi begitulah keadaan partai kita, compang-camping secara ideologi, untuk strategi, lalu secara kalap memilih pasangan yang sebetulnya secara asas berbeda tuh,” katanya.

Sebab kata Rocky, asas dan ideologi Ganjar dengan Sandi berbeda.

“Kecuali PDIP mau bilang, bahwa kami partai yang enggak Soekarnois lagi, atau sudah tidak berbasis pada keadilan sosial lagi, maka itu lain lagi soalnya. Tapi sejarah akan mencatat keanehan politik itu,” katanya.

Hal yang aneh juga kata Rocky jika Erick Thohir dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

“Erick Thohir apa ideologinya? Ya uang. Keahlian teknis ya nggak ada sebetulnya. Karena memimpin korporasi itu atau sebagai Dirut atau sebagai apapun, itu nggak ada urusannya dengan ideologi itu. Jadi Jokowi tetap jadi calo kapital sebetulnya, gampangnya begitu. Jokowi jadi jadi broker antara modal dan kekuasaan,” kata Rocky.

Dengan kata lain, menurut Rocky, Jokowi bukan orang yang ideologis dalam memimpin Indonesia.

“Dia sangat pragmatis. Jelas bangsa ini berantakan idenya, kalau partai politik diadu atau dipasang-pasangkan dengan cara yang tidak masuk akal,” katanya.

Jadi menurut Rocky, Jokowi juga sudah membatalkan pelembagaan politik sebenarnya.

Seharusnya, menurut Rocky, Jokowi mendorong partai politik tegak dengan ideologinya dan gagasan sesuai ideologi setiap partai.

“Jadi itu mestinya yang didorong oleh Pak Jokowi. Bukan dengan menempel-nempelkan perangko dan amplop, Jadi Jokowi akan diingat sebagai orang yang mengacak-acak sistem politik kita. Walaupun kita tahu memang partai-partai ini pragmatis semua, gak ada partai politik yang ideologis,” ujar Rocky,

“Tetapi minimal Jokowi harus kasih sinyal, dia mendorong pelembagaan politik, termasuk penguatan ideologi partai. Kalau ini betul-betul dia mengacak-acak ideologi yang seharusnya dimiliki oleh partai. Jadi itu intinya tuh. Dengan kata lain Jokowi itu dikendalikan oleh oligarki sebetulnya,” kata Rocky.

“Karena bukan Jokowi yang menyuruh dua tokoh oligarki atau tokoh kapital, Sandi dan Erick Thohir, tetapi semacam sistem yang menginginkan Jokowi harus menjaga dinastinya dengan memanfaatkan uang,” kata Rocky.https://d-37878062754043809486.ampproject.net/2306202201000/frame.html

“Mustinya Jokowi jaga dirinya dan dinastinya dengan kekuatan ide bukan dengan kekuatan uang,” tambaj Rocky.

Seperti diketahui Sandiaga Uno ditunjuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai calon wakil presiden mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.

Terkait hal tersebut, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mengaku siap berjuang penuh, termasuk menggunakan uang pribadinya.

Sebab, menurutnya, perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023).

Sehingga dirinya tidak akan perhitungan.

“PPP ini yang pertama adalah diniatkan ibadah karena ibadah, maka jangan pernah berhitung sama Allah SWT. Semua itu jangan dihitung,” tambahnya.

“Semua itu kami berikan sebagai pengorbanan karena ini jatuhnya adalah ibadah,” jelasnya.

“Saya di politik ini cocok dengan perjuangan amar makruf nahi mungkar yang insyaallah membawa keberkahan bagi semua di Indonesia,” tegas dia.

Sandiaga Uno Ungkap Keluarkan Uang Rp 1 Triliun untuk Pilpres 2019

Sandiaga Uno mengaku telah mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp1 triliun saat menjadi kontestan pada Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat berbincang dengan ahli hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, dalam akun Youtube Refly Harun, pada Minggu (17/5/2020).

Seperti mulai dari hubungan Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto, Gerindra, hingga terkait Pilpres 2024 nanti.

Namun, di penghujung bincang-bincang tersebut, Refly Harus menanyakan besaran uang yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam perhelatan demokrasi tersebut.

“Ini harus jujur nih. Tahun 2017 Pilkada DKI habis berapa bung? Jujur dong…” kata Refly Harun.

“Haha..waduh.. itu sudah saya lapokan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) hampir Rp 300-an miliar,” kata Sandiaga.

Tak puas menanyakan saat Pilkada DKI 2017 saja.

Refly Harun juga menanyakan saat Sandiaga Uno berpasangan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.

“Kalau Pilpres 2019 habis berapa bung?” kata Refly Harun.

“Itu juga sudah saya laporkan (ke LHKPN). Hampir Rp 600-an miliar total 1 t (triliun),” jelas Sandiaga.

Refly yang mendengar jumlah tersebut pun langsung tersenyum. 

Ia menyebut bahwa bagi yang tidak mempunya uang sebesar itu jangan bermimpi jadi calon presiden maupun calon gubenur.

Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Sandiaga.

Menurut Sandiaga ada juga yang tidak punya apa-apa bisa menjadi kandidat.

“Tapi ada yang nggak punya apa-apa bisa jadi kandidat. Sayanya aja yang terlalu naif dan sedikit bloon begitulah, hahaha…” kata Sandiaga.

“Buat saya nggak ada penyesalan sama sekali. Buat saya ini bagian dari perjuangan dan pengorbanan. Kalau di politik mau mandiri, harus berani keluar uang sendiri,” tambah Sandiaga.https://d-332462376351335544.ampproject.net/2306202201000/frame.html

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menutup rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke VI pada Sabtu (17/6/2023). 

Sekjen PPP, Arwani Thomafi pun membacakan rekomendasi hasil Rapimnas ke VI PPP di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

“Rapimnas ke VI PPP mengusulkan saudara Sandiaga Uno sebagai cawapres untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024,” kata Arwani.

Kemudian, hasil dari rapimnas PPP lainnya  juga turut mengamanatkan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono untuk memperjuangkan Sandiaga kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar dapat menjadi cawapres dari Ganjar.

“Mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP H Muhamad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Calon Wakil Presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum tahun 2024,” ucap Arwani. 

Selain itu, lanjut Arwani, selama proses Rapimnas, DPW PPP mengusulkan dua nama sebenarnya untuk diajukan sebagai cawapres Ganjar.

Selain Sandiaga, ada nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Namun, Mardiono memutuskan agar fokus menjadi panglima pemenangan PPP di Pemilu 2024. Sehingga hasil Rapimnas VI mendorong satu nama yaitu Sandiaga Uno.

“Bapak Mardiono menyampaikan beliau akan fokus mengawal seluruh proses kerja partai memenangkan pemilu 2024. Beliau akan mengawal dari Sabang sampai Merauke memastikan seluruh aparatus partai para caleg bekerja maksimal oleh karena itu beliau fokus sebagai panglima tertinggi memenangkan pemilu PPP dalam pemilu 2024 nanti,” ucap Arwani.

Resmi Gabung PPP, Sandiaga Uno Mengaku Sudah Lapor ke Jokowi

Sandiaga Uno resmi  bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu (14/6/2023).

Sandiaga mengatakan, sebelum  membulatkan tekad bergabung partai berlambang logo Ka’bah itu, ia akui telah konsultasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, lanjut Sandi, telah melapor juga  ke Presiden Jokowi, karena bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP. 

“Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” kata Sandiaga Uno di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Sandiaga juga mengaku, telah berkontemplasi selama tujuh bulan untuk melabuhkan hatinya ke partai politik. 

Kemudian, lanjut Sandiaga, Ia mengaku juga  kerap mendapat masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Saya tadi pagi sudah sungkem ke Ibu, saya izin mencium tangan beliau, beliau usianya 82 Tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan ‘bismillah,” kata Sandi.

Tidak hanya itu, Sandiaga juga sudah komunikasikan masuk PPP bersama sang istri, yang merupakan keluarga besarnya banyak dari PPP.

“Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya Ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah PPP,” kata Sandi.

Selain itu, Sandi menambahkan, akan mengusung politik amar ma’ruf nahi mungkar, karena senada dengan konsep politik yang diusung oleh PPP.

“Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh PPP Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Jadi ini nanti akan kita perjuangkan,” pungkasnya. (tw)

Politik

KPU Dibobol Hacker, Data Pribadi 204 Juta Penduduk Indonesia Dijual Rp 1,2 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, di mana kali ini pelaku peretasan mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Adapun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023.

Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption “KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE”.

Mengutip postingan @secgron, Rabu (29/11/2023), hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.

Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi.

Untuk seluruh data pribadi bocor tersebut, pelaku peretasan memasang harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, dia mengungkap angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU.

“Data pribadi penduduk bocor ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” kata Pratama.

Tak hanya itu, Pratama menduga hacker telah mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.

“Kemungkinan pelaku bisa mendapatkan akses login doman sidalih.kpu.go.id dengan cara metode phising, social engineering, atau melalui malware,” jelasnya.

Ia menilai, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin tentunya sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

“Bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi, atau bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional ketika Pemilu nanti,” pungkasnya.

Guna memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut, masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan serta server KPU.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPU terkait bocornya data pemilih di forum breachforums tersebut.

“Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali,” ucap Pratama memungkaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya sudah mendengar adanya dugaan pembobolan data pemilih dalam Pemilu 2024. Betty menyatakan KPU langsung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi persoalan ini.

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari Satgas Cyber. Sekarang yang bekerja BSSN,” ujar Betty di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.

Dia menyebut koordinasi dengan BSSN dilakukan KPU untuk memastikan apakah benar data pemilih yang ada dalam database KPU dibobol peretas. Namun dia enggan berbicara banyak soal hal ini.

“Kan dicek dulu. Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri,” kata dia. (ut)

Continue Reading

Politik

Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dewan Presidium Forum Alumni Universitas Indonesia (FAUI) Pande K. Trimayuni mengatakan pihaknya menduga kuat adanya dugaan intimidasi aparat desa oleh aparat penegak hukum karena mencalonkan diri sebagai Presiden Joko Widodo atau putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Deddy mengatakan FAUI meminta Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam Pilpres 2024, mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden RI hingga pemilu berakhir.

“Kami berharap presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak, lebih bijaksana presiden mengambil cuti,” kata Pande.

Rekan Pande, Dewan Presidium FAUI Visna Vulovik, mengatakan langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pilpres 2024.

“Kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal bersikap netral selama proses pemilu yang sedang berlangsung,” kata Visna.

Sebelumnya, Pande menyebut keikutsertaan Gibran dalam Pilpres dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi presiden. Dedy pun mencontohkan konflik kepentingan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman yang berujung pemecatan karena pelanggaran etika.

“Kami juga sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi belakangan ini yang melibatkan mobilitas aparat desa untuk mendukung calon tertentu. Bahkan, ada laporan aparat desa dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, seperti yang terlihat pada kejadian baru-baru ini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ujarnya.

Sementara itu, Dewan Presidium FAUI Dedy Syech mengatakan, dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024, banyak tudingan sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Dedy menduga sikap sepihak tersebut merupakan upaya untuk menguntungkan penguasa saat ini dan berasal dari arahan di balik layar dari pimpinan Pemerintah.

Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I tahun 1998. Setidaknya 17 anak bangsa tercatat menjadi korban yang kehilangan nyawa dalam peristiwa itu. Semua demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Bangsa yang lupa sejarahnya akan terpaksa mengulang sejarah yang sama lagi,” kata Dedy Selasa, 28 November 2023. (tw)

Continue Reading

Politik

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai, Tertib dan Taat Hukum

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (27/11).

Selain capres dan cawapres, para perwakilan partai politik Pemilu 2024 ikut membacakan poin-poin deklarasi tersebut dengan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy.

“Kami peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen untuk satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu,” kata Habib Aboe.

Habib juga berkomitmen untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dan tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending