Connect with us

Politik

Rocky Gerung: Jokowi Jaga Dinastinya Lewat Erick Thohir dan Sandiaga Uno

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan penilaian terkait bergabungnya Sandiaga Uno ke PPP demi mengincar posisi cawapres Ganjar Pranowo, disamping ada nama Erick Thohir yang dijagokan PAN dipasangkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan koalisi PDIP dan PPP.

Kedua nama itu yakni Sandiaga Uno dan Erick Thohir adalah menteri di kabinet Presiden Jokowi saat ini. Munculnya dua nama dan kiprah mereka untuk menjadi cawapres salah satu capres, menurut Rocky Gerung, adalah salah satu cawe-cawe Jokowi untuk mengamankan dinastinya.

“Jadi pada ujungnya kita tahu bahwa kesulitan Jokowi akhirnya dia pecahkan sendiri. Dia pasang dua dua nama yang bisa dia kendalikan. Dikendalikan dengan cara apa? Tentu Erick Thohir punya semacam ambisi pribadi, demikian juga Sandi,” kata Rocky Gerung di akun YouTube Rocky Gerung Official, menjawab pertanyaan jurnalis Hersubeno Arie Minggu (18/6/2023).

“Tetapi bagian-bagian ini tidak mungkin disodorkan pada publik. Publik akan merasa aneh kalau Sandiaga itu ada di PDIP. karena tetap ada core politik, ada inti politik dari PDIP untuk tidak memberi kesempatan pada sistem kapitalisme menguasai ideologi partai,” katanya.

“Sandi waktu dipilih (PPP) dia langsung bilang bahwa saya punya uang itu. Jadi bukan saya punya ide tentang Soekarno, tapi saya punya uang. Kan itu itu bahannya kan begitu.Lalu orang melihat kalau begitu partai itu dengan mudah dibeli, kayak beli cilok di pinggir jalan,” kata Rocky.

Jadi siapa yang punya uang, kata Rocky, dia bisa membeli partai.

“Itu inti inti buruk dari politik Jokowi akhirnya. Orang melihat bahwa jokowi memang mengendalikan kapital untuk mengendalikan suara. Jadi begitu yang kemudian akan dirumuskan orang, atau paling nggak saya rumuskan,” ujarnya.

Semestinya kata Rocky, Jokowi mendorong supaya PDIP memilih calon yang betul-betul, sebagai wakil presiden, yang memahami jalan pikiran Soekarno dan bukan karena memiliki kapital atau modal uang.

“Agak aneh kalau Sandi tiba-tiba mengatakan, oh dia berdiri di atas kaki sendiri. Oh dia pro sistem ekonomi yang sosialistis, agak susah untuk dimengerti. Tapi begitulah keadaan partai kita, compang-camping secara ideologi, untuk strategi, lalu secara kalap memilih pasangan yang sebetulnya secara asas berbeda tuh,” katanya.

Sebab kata Rocky, asas dan ideologi Ganjar dengan Sandi berbeda.

“Kecuali PDIP mau bilang, bahwa kami partai yang enggak Soekarnois lagi, atau sudah tidak berbasis pada keadilan sosial lagi, maka itu lain lagi soalnya. Tapi sejarah akan mencatat keanehan politik itu,” katanya.

Hal yang aneh juga kata Rocky jika Erick Thohir dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

“Erick Thohir apa ideologinya? Ya uang. Keahlian teknis ya nggak ada sebetulnya. Karena memimpin korporasi itu atau sebagai Dirut atau sebagai apapun, itu nggak ada urusannya dengan ideologi itu. Jadi Jokowi tetap jadi calo kapital sebetulnya, gampangnya begitu. Jokowi jadi jadi broker antara modal dan kekuasaan,” kata Rocky.

Dengan kata lain, menurut Rocky, Jokowi bukan orang yang ideologis dalam memimpin Indonesia.

“Dia sangat pragmatis. Jelas bangsa ini berantakan idenya, kalau partai politik diadu atau dipasang-pasangkan dengan cara yang tidak masuk akal,” katanya.

Jadi menurut Rocky, Jokowi juga sudah membatalkan pelembagaan politik sebenarnya.

Seharusnya, menurut Rocky, Jokowi mendorong partai politik tegak dengan ideologinya dan gagasan sesuai ideologi setiap partai.

“Jadi itu mestinya yang didorong oleh Pak Jokowi. Bukan dengan menempel-nempelkan perangko dan amplop, Jadi Jokowi akan diingat sebagai orang yang mengacak-acak sistem politik kita. Walaupun kita tahu memang partai-partai ini pragmatis semua, gak ada partai politik yang ideologis,” ujar Rocky,

“Tetapi minimal Jokowi harus kasih sinyal, dia mendorong pelembagaan politik, termasuk penguatan ideologi partai. Kalau ini betul-betul dia mengacak-acak ideologi yang seharusnya dimiliki oleh partai. Jadi itu intinya tuh. Dengan kata lain Jokowi itu dikendalikan oleh oligarki sebetulnya,” kata Rocky.

“Karena bukan Jokowi yang menyuruh dua tokoh oligarki atau tokoh kapital, Sandi dan Erick Thohir, tetapi semacam sistem yang menginginkan Jokowi harus menjaga dinastinya dengan memanfaatkan uang,” kata Rocky.https://d-37878062754043809486.ampproject.net/2306202201000/frame.html

“Mustinya Jokowi jaga dirinya dan dinastinya dengan kekuatan ide bukan dengan kekuatan uang,” tambaj Rocky.

Seperti diketahui Sandiaga Uno ditunjuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai calon wakil presiden mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.

Terkait hal tersebut, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mengaku siap berjuang penuh, termasuk menggunakan uang pribadinya.

Sebab, menurutnya, perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023).

Sehingga dirinya tidak akan perhitungan.

“PPP ini yang pertama adalah diniatkan ibadah karena ibadah, maka jangan pernah berhitung sama Allah SWT. Semua itu jangan dihitung,” tambahnya.

“Semua itu kami berikan sebagai pengorbanan karena ini jatuhnya adalah ibadah,” jelasnya.

“Saya di politik ini cocok dengan perjuangan amar makruf nahi mungkar yang insyaallah membawa keberkahan bagi semua di Indonesia,” tegas dia.

Sandiaga Uno Ungkap Keluarkan Uang Rp 1 Triliun untuk Pilpres 2019

Sandiaga Uno mengaku telah mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp1 triliun saat menjadi kontestan pada Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno saat berbincang dengan ahli hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, dalam akun Youtube Refly Harun, pada Minggu (17/5/2020).

Seperti mulai dari hubungan Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto, Gerindra, hingga terkait Pilpres 2024 nanti.

Namun, di penghujung bincang-bincang tersebut, Refly Harus menanyakan besaran uang yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam perhelatan demokrasi tersebut.

“Ini harus jujur nih. Tahun 2017 Pilkada DKI habis berapa bung? Jujur dong…” kata Refly Harun.

“Haha..waduh.. itu sudah saya lapokan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) hampir Rp 300-an miliar,” kata Sandiaga.

Tak puas menanyakan saat Pilkada DKI 2017 saja.

Refly Harun juga menanyakan saat Sandiaga Uno berpasangan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.

“Kalau Pilpres 2019 habis berapa bung?” kata Refly Harun.

“Itu juga sudah saya laporkan (ke LHKPN). Hampir Rp 600-an miliar total 1 t (triliun),” jelas Sandiaga.

Refly yang mendengar jumlah tersebut pun langsung tersenyum. 

Ia menyebut bahwa bagi yang tidak mempunya uang sebesar itu jangan bermimpi jadi calon presiden maupun calon gubenur.

Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Sandiaga.

Menurut Sandiaga ada juga yang tidak punya apa-apa bisa menjadi kandidat.

“Tapi ada yang nggak punya apa-apa bisa jadi kandidat. Sayanya aja yang terlalu naif dan sedikit bloon begitulah, hahaha…” kata Sandiaga.

“Buat saya nggak ada penyesalan sama sekali. Buat saya ini bagian dari perjuangan dan pengorbanan. Kalau di politik mau mandiri, harus berani keluar uang sendiri,” tambah Sandiaga.https://d-332462376351335544.ampproject.net/2306202201000/frame.html

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menutup rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke VI pada Sabtu (17/6/2023). 

Sekjen PPP, Arwani Thomafi pun membacakan rekomendasi hasil Rapimnas ke VI PPP di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023).

“Rapimnas ke VI PPP mengusulkan saudara Sandiaga Uno sebagai cawapres untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024,” kata Arwani.

Kemudian, hasil dari rapimnas PPP lainnya  juga turut mengamanatkan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono untuk memperjuangkan Sandiaga kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar dapat menjadi cawapres dari Ganjar.

“Mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP H Muhamad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Calon Wakil Presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum tahun 2024,” ucap Arwani. 

Selain itu, lanjut Arwani, selama proses Rapimnas, DPW PPP mengusulkan dua nama sebenarnya untuk diajukan sebagai cawapres Ganjar.

Selain Sandiaga, ada nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Namun, Mardiono memutuskan agar fokus menjadi panglima pemenangan PPP di Pemilu 2024. Sehingga hasil Rapimnas VI mendorong satu nama yaitu Sandiaga Uno.

“Bapak Mardiono menyampaikan beliau akan fokus mengawal seluruh proses kerja partai memenangkan pemilu 2024. Beliau akan mengawal dari Sabang sampai Merauke memastikan seluruh aparatus partai para caleg bekerja maksimal oleh karena itu beliau fokus sebagai panglima tertinggi memenangkan pemilu PPP dalam pemilu 2024 nanti,” ucap Arwani.

Resmi Gabung PPP, Sandiaga Uno Mengaku Sudah Lapor ke Jokowi

Sandiaga Uno resmi  bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu (14/6/2023).

Sandiaga mengatakan, sebelum  membulatkan tekad bergabung partai berlambang logo Ka’bah itu, ia akui telah konsultasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, lanjut Sandi, telah melapor juga  ke Presiden Jokowi, karena bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP. 

“Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” kata Sandiaga Uno di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Sandiaga juga mengaku, telah berkontemplasi selama tujuh bulan untuk melabuhkan hatinya ke partai politik. 

Kemudian, lanjut Sandiaga, Ia mengaku juga  kerap mendapat masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Saya tadi pagi sudah sungkem ke Ibu, saya izin mencium tangan beliau, beliau usianya 82 Tahun, bahwa saya akan memulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan ‘bismillah,” kata Sandi.

Tidak hanya itu, Sandiaga juga sudah komunikasikan masuk PPP bersama sang istri, yang merupakan keluarga besarnya banyak dari PPP.

“Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya Ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah PPP,” kata Sandi.

Selain itu, Sandi menambahkan, akan mengusung politik amar ma’ruf nahi mungkar, karena senada dengan konsep politik yang diusung oleh PPP.

“Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh PPP Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah bagi semesta alam. Jadi ini nanti akan kita perjuangkan,” pungkasnya. (tw)

Politik

Disinggung Prabowo Soal Senyumnya Berat, Begini Respons Anies

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden RI Anies Baswedan merasa tak ada yang istimewa dengan senyumannya saat menghadiri penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Hal ini menyusul pernyataan Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, saat berpidato menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies saat ini, yakni kalah dalam pilpres. Dia mengungkapkan pernah merasakan apa yang dirasakan Anies saat ini.

“Biasa saja,” ujar Anies saat ditanyai wartawan merespons pernyataan Prabowo.

Anies pun tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan dirinya biasa saja.

“Kalau itu tanyakan kepada beliau, ‘kan beliau yang mengalami. Kalau saya ‘kan biasa-biasa saja,” katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya mengetahui senyuman pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Kantor KPU RI, Jakarta.

Jika pasangan AMIN kalau kontestasi adem saja, tidak tajam, tidak keras, maka tidak memberikan pilihan untuk rakyat. (ut)

Continue Reading

Politik

Putusan PHPU Pilpres, AMIN Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies menyatakan pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, dimana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.

“Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nantinya pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,” jelas Anies di Jakarta, (22/4/2024).

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dalam putusan sidang sengketa Pilpres.

Utamanya, kata dia, ketika MK melihat adanya kejanggalan dan membuat terobosan besar untuk memulihkan keadaan yang dianggapnya rusak usai putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit.

Diketahui, putusan ini memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Semua yang tidak berkesesuaian dengan (konstitusi) itu bisa dianulir. Apakah akan didiskualifikasi? Saya sebagai akademisi mengatakannya seperti itu, dengan bahasa yang semacam itu,” kata Sulistyowati Irianto, dalam diskusi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyebutkan, hal itu bisa terjadi mengingat hakim konstitusi memiliki otoritas besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Usai mencermati proses-proses persidangan, pemaparan bukti-bukti dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis dari bukti dan kesaksian tersebut.

“Misalnya pasal 22e yang bicara soal asas pemilu harus luber jurdil. Nah, semua itu dikroscek gitu, dikonfirmasi, seperti kita kalau penelitian, dianalisis,” tuturnya.

Ia berharap hakim konstitusi akan membuat putusan yang mencerminkan independensi Mahkamah. Pun terobosan baru dalam putusannya sehingga putusan itu akan memberikan keadilan dan sesuai dengan konstitusi.

“Jadi, yang kalau dalam bahasa konseptual, MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan dan putusan yang melampauai analisis doktrinal.

Jadi panduannya adalah pasal-pasal terkait dengan Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi,” jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.

Tercatat, banyak pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. MK sendiri mengakui bahwa pada pilpres kali ini, banyak sekali pihak yang menyerahkan amicus curiae.

Sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curiae di antaranya seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga eks pentolan FPI Rizieq Shihab. (tw)

Continue Reading

Politik

Din Syamsudin-Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sidang Pilpres di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending