Connect with us

Nasional

SETARA Institute: Ini Reshuffle Terburuk di Ujung Kekuasaan Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai reshuffle kabinet Indonesia Maju teranyar merupakan peragaan politik terburuk selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Selasa (18/7).

Hendardi menilai orang nomor satu di Indonesia itu tak menunjuk menteri Komunikasi dan Informasi yang lebih baik dari Johnny G Plate dan tak punya kapasitas di bidangnya.

“Bukannya mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo,” tuturnya.

Menurut Hendardi, orang-orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet itu adalah perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi saja.

“Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi atau kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat,” kata dia.

Ia menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi bukan untuk memanfaatkan sisa waktu dan menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan konsolidasi kapital dan infrastruktur politik semata.

“Untuk Pemilu, sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga. Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik,” ucapnya.

Padahal, menurut Hendardi, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi bisa melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilihan umum. Ia menilai Jokowi sedang mempersiapkan hal di luar keluarga dan partai politik.

“(Jokowi) tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya,” ujar Hendardi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini, untuk mengklarifikasi kritik dari SETARA, namun yang bersangkutan belum merespons.

Jokowi pada reshuffle kali ini melantik seorang menteri baru, lima wakil menteri (wamen), serta dua anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres) di Istana Negara.

Mereka yang dilantik di istana kemarin adalah Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus hukum.

Kemudian Paiman Raharjo yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) menggantikan posisi Budi Arie.

Lalu posisi Wamenkominfo diisi Nezar Patria, dan Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya Wamen BUMN oleh Rosan Roeslani, Wamenag oleh Saiful Rahmat Dasuki menggantikan Zainut Tauhid Sa’adi.

Selain pembantu di dalam kabinet, pada hari yang sama Jokowi melantik dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yakni Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto.

Jokowi usai reshuffle di Istana kemarin tidak lugas mengungkap alasan dia memilih Budi Arie sebagai Menkominfo.

Jokowi hanya mengatakan di waktu pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun, proyek pembangunan Menara BTS harus tetap dilanjutkan oleh Kominfo.

“Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan, penyelesaian hukum silahkan berjalan kita hormati proses hukum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

Jokowi tidak mau proyek itu terbengkalai karena menyangkut pelayanan untuk daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Menurutnya, penyelesaian proyek itu merupakan tugas berat bagi Budi.

Budi Arie akan didampingi oleh Nezar Patria sebagai Wakil menteri. Jokowi mengatakan Nezar adalah sosok yang berpengalaman di industri media dan BUMN sehingga diharap bisa membantu Budi.

Budi Arie sendiri menyatakan dirinya menerima tugas sebagai Menkominfo dengan penuh tanggung jawab karena ini merupakan perintah dan kepercayaan langsung dari presiden.

“Ya sebenernya kan kami ini prajurit, kami ini pion siap ke mana aja. Kita ini kan pion, maju aja urusannya kan cuma maju aja begitu. Yang pasti kita siap dan kita bertekad untuk perform dan aman karena bagi kami ini kepercayaan yang luar biasa yang kita tidak boleh mengecewakan Joko Widodo,” ujar Budi, Senin (17/7). (ut)

https://fb.watch/lWfelaSjJi/?mibextid=Nif5oz

Politik

Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Didukung Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pada Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo dan para pendukungnya melakukan aksi protes karena merasa dicurangi dalam pilpres tersebut hingga menimbulkan korban jiwa dari rakyat yang mendukungnya. Namun saat pemilu 2024 ini, Prabowo dan pendukungnya adalah bagian dari kecurangan tersebut, apakah itu tidak miris? Dimana letak patriotik sang Jenderal yang seharusnya bisa membongkar kecurangan itu, tapi malah sekarang ikut serta dan cawe-cawe untuk ambisi kekuasaannya.

Jika perlu, Bongkar semua kecurangan pemilu 2014 dan 2019, sekalian Makzulkan Jokowi karena sudah banyak melanggar UU dan diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran yang cacat hukum dan melanggar undang-dan konstitusi yang menghasilkan anak Haram Konstitusi. (ut)

Continue Reading

Politik

AMIN Tetap Kompak di Jalan Perubahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, membantah kabar keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi yang ditopang tiga partai politik itu, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dipastikan tetap pada komitmen perubahan.

Pernyataan itu ditegaskan pasangan berjuluk Amin, usai pertemuan dengan Tim Hukum Nasional Amin, di Yusuf Building Law Firm, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

“Saya terus di jalan perubahan,” kata Anies Baswedan.

“Saya terus di jalan perubahan,” timpal Muhaimin Iskandar.

“Kami terus di jalan perubahan,” keduanya menegaskan.

Anies juga menyampaikan, dirinya bersama Cak Imin serta Koalisi Perubahan rutin melakukan pertemuan, meski tidak selalu diliput media.

“Kami semua solid, nggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan bersama terus,” pungkasnya. (utw)

Continue Reading

Politik

Kubu Anies dan Ganjar Mau Batalkan Hasil Pilpres karena Kecurangan Masif lewat MK, Yusril: Tidak Apa-apa, asal Ada Bukti

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menduga kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diulang.

Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan ada buktinya. “Dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematik, dan masif) dan meminta Pemilu 2024 ulang,” ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

“Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” katanya melanjutkan. Yusril menjelaskan, kubu pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait.

Dia menegaskan bahwa kubu Prabowo-Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. “Dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil.

“Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di Media Center TPN, Jakarta pada 16 Februari 2024.

Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Menurut dia, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.

“Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konsitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres,” ujar Todung. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending