Connect with us

Nasional

SIM dan STNK Jadi Ladang Uang Para Polisi, Johan Budi Sentil Jenderal Bintang Dua

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi disentil Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.
Johan Budi mewanti-wanti jenderal bintang dua itu terkait pembuatan SIM dan STNK.

Johan Budi juga meminta Irjen Firman Shantyabudi untuk mengusut adanya oknum yang bermain di balik pembuatan SIM.

Tak hanya terkait pembuatan SIM, namun juga berkaitan soal STNK dan juga BPKB. Seharusnya SIM dan STNK itudibuat sekali seumur hidup, rakyat jangan diperas terus. Beginilah jika negara menganut sistem kapitalis, rakyat yang selalu dirugikan.

Johan Budi menyinggung, adanya oknum polisi melakukan penyimpangan dengan membuat pembuatan SIM, STNK dan BPKB menjadi pundi-pundi penghasil uang.

“Ada oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan, ada penjualan SIM, ada juga yang menggunakan SIM sebagai penghasilan asli polisi (PAP),” kata Johan Budi.
Padahal harusnya, seluruh pendapatan dari SIM, STNK dan BPKB itu masuk ke Pemerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain anggota Komisi III DPR RI itu meminta Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi untuk mengusut adanya oknum yang bermain di balik pembuatan SIM.

Ia juga meminta Irjen Pol Firman Shantyabudi, menyusun langkah perbaikan bagi oknum Korlantas yang menyalahgunakan kewenangannya.
Langkah itu menurut dia, agar target capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Korlantas Polri tahun 2023 senilai Rp 8 triliun dapat tercapai.

“Saya mengapresiasi langkah terobosan Kakorlantas menuju digitalisasi dengan perbaikan sistem SIM, STNK, dan BPKB.

Namun Kakorlantas tidak menyampaikan langkah untuk perbaikan terhadap hal-hal menyimpang yang dilakukan oknum polisi,” kata Johan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ia mengingatkan Kakorlantas agar jangan sampai pembuatan SIM, STNK, dan BPKB menjadi penghasilan asli polisi (PAP), bukan PNBP.

Johan Budi juga mengatakan berbagai langkah terobosan yang dilakukan Kakorlantas namun harus diingat bahwa teknologi dan sistem dijalankan oleh manusia.
Dia mencontohkan saat dirinya masih menjadi Staf Khusus Presiden menggunakan mobil berplat nomor RFS,

“Saya mengapresiasi langkah terobosan Kakorlantas menuju digitalisasi dengan perbaikan sistem SIM, STNK, dan BPKB.

Namun Kakorlantas tidak menyampaikan langkah untuk perbaikan terhadap hal-hal menyimpang yang dilakukan oknum polisi,” kata Johan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ia mengingatkan Kakorlantas agar jangan sampai pembuatan SIM, STNK, dan BPKB menjadi penghasilan asli polisi (PAP), bukan PNBP.

Johan Budi juga mengatakan berbagai langkah terobosan yang dilakukan Kakorlantas namun harus diingat bahwa teknologi dan sistem dijalankan oleh manusia.

Dia mencontohkan saat dirinya masih menjadi Staf Khusus Presiden menggunakan mobil berplat nomor RFS,
Dalam sebuah perjalanan menemukan mobil lain yang memiliki nomor polisi yang sama.

“Saya lalu laporkan ke Kapolda Metro Jaya saat itu Pak Idham untuk ditelusuri. Kenapa penggunaan (duplikasi nomor polisi) bisa terjadi karena ada dua hal, yaitu kesalahan dalam registrasi atau nomor tersebut dijual oknum polisi,” ujarnya.

Johan juga meminta Korlantas Polri meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, salah satunya dengan mengedukasi anak sejak dini.

Langkah itu menurut dia sangat penting untuk agar anak paham bagaimana berlalu lintas sehingga ketika dewasa tidak melanggar aturan.

Tidak hanya Johan, sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai bahwa masa berlaku SIM harusnya seumur hidup.

Hal ini disampaikan Benny K Harman dalam RDP dengan Korlantas Polri pada Rabu (5/7/2023).

“SIM harusnya berlaku seumur hidup, biasanya lima tahun,” katanya.

Benny K Harman menuturkan, apabila SIM berlaku 5 tahun sekali maka hanya menjadi alat mencari uang.

“Kalau SIM 5 tahun itu kan alat cari duit,” tegasnya.
Benny menegaskan, dirinya mendukung masa berlaku SIM 5 tahun sekali dihapuskan dan diganti hanya dengan satu kali ujian. (ut)

https://fb.watch/lF8dPcZOJj/?mibextid=Nif5oz

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending