Connect with us

Nusantara

Wakil Kepala Otorita Pernah Ingatkan Jokowi, IKN Bisa ‘Tenggelam’

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menceritakan perbincangannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ia baru dilantik. Pada kala itu, Dhony memperingatkan IKN bisa ‘tenggelam’.
Dhony mengatakan, yang pindah ke kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, tidak hanya pertahanan dan keamanan (hankam) serta gedung-gedung, tetapi juga masyarakat. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang diterapkan seperti sekarang ini yang akan membuat IKN ‘tenggelam’.

“Satu bulan setelah dilantik di Bogor saya katakan di depan Pak Presiden. ‘Pak mohon maaf, saya punya pengalaman bangun lima kota tapi di swasta. Kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu, membangun bendungan, istana, kantor, masjid, jalan, drainase, saya katakan kota ini akan ‘tenggelam’,” kata Dhony dalam sambutannya di acara Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN yang disiarkan virtual, Jumat (4/8/2023).

Dhony mengatakan, bisa-bisa biaya triliunan rupiah yang digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di IKN, termasuk transportasi akan terbuang sia-sia. Kondisi ini pun dapat dilihat langsung dari pembangunan sejumlah kota-kota baru di dunia.

“Contoh pembangunan ibu kota baru Putrajaya, Sejong, Canberra, Brasilia, Naypyidaw, mati tenggelam. Karena apa? Orangnya tidak mau tinggal,” ujarnya.

Apabila infrastruktur dasar mulai dari sekolah hingga rumah sakit belum tersedia, maka para ASN yang bekerja di IKN tentu akan lebih memilih tinggal di Balikpapan dibandingkan di IKN Nusantara.

“Balikpapan ke IKN, ASN tuh sudah biasa 30 menit di jalan. Monas sampai ke Pondok Indah itu 50 menit. Ini hanya 30 menit. Apa yang akan terjadi? Saya katakan, yang enak Pak Yuliando. tanahnya tinggi, demand-nya tinggi, IKN-nya tenggelam,” jelasnya.

Dhony mencontohkan, dalam regulasi pembangunan IKN tertulis pemenuhan infrastruktur rumah sakit baru dilakukan pada 2030. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya di IKN. Oleh karena itu, diproyeksikan mereka lebih memilih tinggal di kota terdekat yang infrastrukturnya sudah lengkap.

“Misalnya ada satu ASN sakit perut, lihat di-Perpresnya, RS dibangun 2030, jadi pindah. Harus cari orang-orang sehat, sampai 2030 tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit jantung, tidak boleh melahirkan. Melahirkan harus janjian, nggak boleh mendadak ya bu kalau mau melahirkan, tahan ya dua jam kita ke Balikpapan. Apakah begitu membangun kota? Saya bilang tidak bisa,” terangnya.

“Belum layanan dasar lainnya. Pendidikan, di mana anak-anak kita sekolah? Ternyata ini sulit kita wujudkan kalau infrastruktur hukumnya belum kita rapikan,” tambahnya.

Oleh karena itulah, salah satu langkah yang tengah didorongnya ialah Rancangan Undang-Undang (UU) Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Harapannya, dengan revisi UU yang telah diundangkan 2022 lalu ini dapat membantu RI mau mencapai cita-cita Kalimantan Timur menjadi gerbang baru Indonesia. (tw)

Nusantara

Munajat Kubro 212 di Monas Galang Donasi untuk Palestina, Ada yang Sumbang 10 Ribu Dolar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Persaudaraan Alumni atau PA 212 menggelar Munajat Kubro 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Desember 2023. Tak hanya bermunajat dan menyampaikan dukungan terhadap Palestina, panitia juga melakukan penggalangan dana untuk membantu Palestina.

“Kami ingin menyampaikan, ada satu habib yang namanya tidak ingin disebutkan, beliau mendonasikan 10 ribu dolar,” kata Muhammad Hanif Bin Abdurahman Alatas, salah satu panitia yang memandu acara dari atas panggung.

Sumbangan lain juga datang dari majelis-majelis yang ada di seluruh Indonesia. Dari yang dilihat TEMPO, sumbangan ini diserahkan secara simbolis kepada panitia Munajat 212. Nantinya seluruh hasil galang donasi ini akan disalurkan untuk Palestina.

Panitia juga menyebar kotak amal keliling yang mereka sebut dengan ‘sunduk’. Puluhan panitia ditugaskan membawa kantung kresek warna kuning alias sunduk itu ke seluruh kawasan Monas.

“Kalau ingin sumbang, bantu Palestina, bisa lewat panitia yang bawa kresek kuning bertuliskan ‘Galang Donasi Munajat Kubro 212’,” ucap panitia.

Panitia mengimbau agar massa 212 tidak menyumbang selain di medium yang sudah disediakan itu. “Selain yang di kantung warna kuning, itu dipastikan ilegal,” katanya.

Ditemui usai acara, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa hasil rekapan donasi hari ini akan diumumkan segera. “Akan kami tindak tegas kalau menemukan sumbangan ilegal mengatasnamakan panitia itu,” ucapnya.

Acara Munajat Kubro 212 ini dihadiri oleh puluhan tokoh Islam dan ulama. Menurut Novel, setidaknya ada 70 organisasi masyarakat Islam yang hadir hari ini. Sedang untuk jumlah massa, meski tanpa perhitungan yang pasti, ia mengklaim bahwa massa 212 berjumlah tiga juta orang.

Sementara itu pejabat publik seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang sebelumnya diundang berhalangan hadir.

Seruan Habib Rizieq Shihab soal Pemilu dan Palestina di Munajat 212

Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaikan seruannya terkait serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Habib Rizieq meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas pihak yang terang-terangan membela zionis Israel.
“Dan melalui sambutan saya juga, saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI, agar segera menindak tegas siapa pun dari kelompok mana pun di NKRI yang secara vulgar membela zionis Israel atau dengan sengaja mengibarkan bendera zionis Israel atau membangun museum holocaust Israel atau mendirikan arau menyerang umat yang sedang aksi damai bela Palestina,” kata Habib Rizieq Shihab.

Sambutan Habib Rizieq itu dibacakan Ketua SC Munajat Kubro sekaligus menantu HRS Muhammad Bin Husein Alatas di Monas, Jakarta, Sabtu (2/12/2023). Habib Rizieq tidak hadir karena sedang mendampingi istrinya yang sedang sakit.

Habib Rizieq mengatakan pembelaan terhadap Israel bertentangan dengan UUD 1945. Habib Rizieq kemudian menyinggung bentrok ormas di Bitung, Sulawesi Utara.

“Karena yang demikian itu telah nyata melanggar konstitusi, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Permenlu RI Nomor 3 Tahun 2019 serta bisa menimbulkan keonaran dan kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara,” kata Rizieq.

“Mereka harus ditindak dengan tegas, bubarkan ormasnya dan tangkap pengurusnya, serta tutup Museum Holocaust Israelnya, dan robohkan zionis Israelnya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanat perundang-undangan,” ujarnya.

Berkaitan dengan pemilu, Habib Rizieq juga menyampaikan tiga seruan dalam aksi Munajat Kubro 212. Berikut seruan tersebut:

1. Bahwa ulama dan umaro bersama segenap rakyat wajib beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, karena iman dan takwa itulah kunci keselamatan dunia dan akhirat.
2. Bahwa Pemilu 2024 wajib digelar dengan jujur adil dan damai sesuai amanat konstitusi, sehingga semua pihak harus fokus serius dan tulus untuk berpolitik dengan ahlakul karimah, tanpa kecurangan atau tipu-tipu atau caci maki atau politik uang atau kampanye hitam atau menghalalkan segala cara, supaya rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi terbelah dan tidak lagi terpolarisasi, insyaallah.
3. Bahwa segenap bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Nasibnya Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi di Zaman Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Batam, Puluhan warga Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Kota Batam melakukan unjuk rasa di depan gerbang PT Blue Steel Industries (BSI) Batam, Kamis, 30 November 2023. Warga protes karena laut tempat mencari ikan direklamasi secara ilegal sudah satu tahun lebih.

Unjuk rasa disampaikan dalam membentangi poster penolakan relokasi. Selain itu beberapa warga yang didominasi perempuan juga berteriak menolak relokasi.

Aksi unjuk rasa warga ini sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Namun, reklamasi tetap berlanjut. Warga memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Saat unjuk rasa warga, perusahaan dan kepolisian menjalin kesepakatan untuk menjalin pertemuan lanjutan pada tanggal 6 Desember 2023. Hal itu disampaikan Ferry pihak perusahaan kepada warga. Namun, Ferry menolak untuk di wawancarai.

Pantauan Tempo, tampak jelas air keruh di sepanjang pantai Kampung Tua Panau. Di bagian samping pantai tanah timbun sudah masuk jauh ke tengah laut. “Kalau menjaring, jaring kita penuh dengan lumpur tanah semua,” kata Anton salah seorang nelayan Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil, Batam. 

Pantai di depan Kampung Tua Panau menjadi fishing ground area melaut nelayan. Pesisir kampung ini menjadi lokasi penimbunan atau reklamasi oleh PT Blue Steel Industrial perusahaan asal Austria.

Azmi RT 01 RW 04 Kampung Tua Panau, Kecamatan Kabil mengatakan, mayoritas pekerjaan warga Kampung Tua Panau adalah melaut. Setidaknya di kampung ini terdapat 177 kepala keluarga, sekitar 600 jiwa. “Area melaut nelayan di depan Kampung Tua Panau inilah, sekarang lihat semuanya sudah keruh dan berlumpur,” kata Azmi. 

Begitu juga yang dikatakan nelayan lainnya M. Hasan Deni. Biasanya nelayan mendapatkan penghasilan melaut Rp 4-5 juta setiap bulan. “Sekarang mana ada lagi, nelayan cari kerja lain, tukang bangunan, ojek online, ada juga ojek pangkalan,” katanya. 

Hasan mengatakan, akan terus berjuang bersama warga agar reklamasi dihentikan, karena sudah mengancam mata pencaharian warga. “Saya binggung juga, kemana pemerintah kota, provinsi untuk kenapa tidak ada yang mengawasi ini, padahal sudah jelas merusak, kemarin sudah disegel KKP, tetapi sekarang segelnya sudah dibuka.” kata Hasan. 

Padahal perusahaan tidak berani menunjukan izin yang mereka miliki, baik amdal, izin reklamasi dan lainnya. “Saya bisa katakan ini perusahaan bodong, izin tidak ada, sudah main reklamasi saja,” ujarnya. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Anies Tanggapi PKS Minta IKN Dibatalkan dan Jakarta Tetap Ibu Kota

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons PKS yang meminta ibu kota agar tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi Presiden.

Lebih lanjut, ia menilai anggaran yang difokuskan di satu tempat lebih baik dialokasikan secara merata ke daerah-daerah lain.

“Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat. Itu aja dulu jawabannya,” tutur Anies.

Sebagai informasi, Anies diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB yang tergabung di Koalisi Perubahan. Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024 dengan nomor urut 1. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending