Connect with us

Nusantara

Banjir Pekerja Cina di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Partai buruh Dimana?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jumlah pegawai Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) lebih banyak dibandingkan dari Indonesia—khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasi dan pemeliharaan. Dalam dokumen yang diterima Tempo, posisi staf dari Cina sebanyak 771 belum termasuk pimpinan, deputi, manajer, insinyur, dan penerjemah. Sementara pegawai asal Indonesia hanya 95 orang dengan posisi yang bervariasi.

Dokumen tersebut merupakan lampiran surat PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang ditujukan kepada Liu Zhenfang, Ketua Dewan dan Sekretaris Group China Railway tentang Pengadaan Penyedia Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan. Surat tersebut bernomor 0072/HPP/HP/KCIC/07.2023 yang dibuat pada 7 Juli 2023.

Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho menjelaskan jika informasi itu benar dan akurat tentu sangat tidak adil. “Namun pertanyaannya adalah kenapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi?” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Senada dengan Sutanto, ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan jika informasi itu benar, tentu sangat mengejutkan. Namun, menurut dia, dominasi tenaga kerja Cina dalam proyek yang didanai investor Cina bukan fenomena yang baru.

Berbeda dari negara asal investasi asing utama lainnya di Indonesia, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, investasi dari Cina selalu diikuti dengan tenaga kerja Cina. Hal ini karena jumlah angkatan kerja Cina yang sangat besar, sehingga pemerintahnya memiliki kebijakan untuk mengekspor tenaga kerja mereka bersama-sama dengan investasi mereka.

“Ke negara manapun investasi dari Cina mengalir, di sana kita akan melihat tenaga kerja Cina dalam jumlah yang signifikan, termasuk Indonesia,” tutur Yusuf.

KCIC sebut tenaga kerja Indonesia 1.096 orang

Sekretaris PT KCIC Eva Chairunisa menjelaskan perusahaannya memang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan China Railway untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan selama satu tahun. Menurut dia, China Railway memiliki pengalaman mengoperasikan jaringan kereta cepat di Cina sepanjang 40.000 kilometer, sementara PT KAI merupakan BUMN Perkeretapian di Indonesia. 

Konsorsium bertugas menyediakan sekitar 852 tenaga kerja asing (TKA) berpengalaman dan memiliki sertifikat sebagai operator operasional dan pemeriharaan. Sementara PT KCIC menyiapkan 1.096 tenaga kerja indonesia (TKI) yang akan mendampingi para tenaga ahli dari Cina untuk dapat melaksanakan tugas peralihan kemampuan.

“Untuk dapat mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana kereta cepat secara bertahap. Sehingga nantinya kegiatan operasi dan perawatan dilakukan sepenuhnya oleh TKI,” ujar Eva melalui pesan WhatsApp, Rabu.

Selain itu, Eva melanjutkan, jumlah 1.096 TKI itu telah disiapkan melalui proses pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan. Saat ini sekitar 300 orang TKI telah melalui proses pendidikan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI) dan siap melakukan proses sertifikasi.

Selanjutnya, mereka akan ditugaskan sebagai pendamping operator operasional dan pemeliharaan dari China Railway pada proses transfer knowledge. “Sementara 796 TKI lainnya saat ini akan melanjutkan proses pelatihan terkait High Speed Railway (HSR),” tutur Eva.

Alasan banyaknya TKA didatangkan

Terkait banyaknya TKA yang didatangkan, Eva melanjutkan, hal itu karena ada perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Rencana awal 1.096 orang TKI akan dikirim ke Cina mulai 2021 sehingga diharapkan dengan sumber daya tersebut KCIC dapat mengoperasikan sendiri Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Namun rencana itu terkendala adanya pandemi Covid-19, di mana pemerintah Cina tidak mengijinkan warga asing masuk negara mereka. Sehingga pelatihan HSR Training baru bisa dilakukan pada 2022 dan lokasi pelaksanaannya dipindah ke Madiun.

“Training HSR dilaksanakan di PPI Madiun bekerja sama dengan Universitas Perkeretaapian di Cina yakni Southwest Jiaotong University dan Tianjin Railway Vocational and Technical College,” ucap Eva.

TKI yang telah dan akan menjalani Training HSR itu juga diseleksi secara ketat dan diwajibkan memiliki pengalaman sebagai operator operasional dan pemeliharaan. Contohnya untuk masinis kereta cepat adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya harus sudah memiliki catatan mengemudikan kereta sebanyak 10.000 jam.

“Karena menjadi masinis kereta api cepat memerlukan keahlian tertentu yang berbeda dari keahlian masinis kereta konvensional,” kata Eva.

Ekonom IDEAS Yusuf Wibisono menuturkan di Indonesia secara resmi jumlah TKA Cina sekitar 45 persen dari total seluruh TKA. Secara formal, TKA adalah warga asing pemegang visa yang bekerja di wilayah Indonesia untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang didudukinya.

Dengan demikian, kata dia, seharusnya TKA terbatas hanya untuk posisi di mana pekerja lokal tidak memiliki keahlian atau posisi direksi-komisaris perusahaan yang mewakili kepentingan pemilik. Maka jika benar di proyek kereta cepat jumlah TKA Cina jauh lebih banyak, tentu sangat mengejutkan dan tidak wajar. 

“Terlebih pengerjaan proyek kereta cepat telah mencapai lebih dari 95 persen. Dengan kata lain masa konstruksi telah hampir selesai, sehingga seharusnya kebutuhan terhadap TKA semakin kecil,” ujar Yusuf.

Dia menilai, di masa operasional, kebutuhan TKA seharusnya semakin kecil. Sehingga TKA yang sebelumnya dibutuhkan di masa konstruksi seharusnya sudah kembali ke negara asal mereka. “Menjadi sangat mengherankan jika benar kini TKA justru mendominasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini,” ucap dia.

Kesenjangan gaji pegawai Cina dan Indonesia

Selain itu dalam lampiran surat juga terlihat adanya kesenjangan gaji dan tunjangan staf dari kedua negara. Gaji dan tunjangan staf asal Cina jika dihitung nilainya US$ 36.568 (setara Rp 559,5 juta dengan kurs Rp 15.300,2) selama setahun belum termasuk tunjangan. Sementara untuk pegawai asal Indonesia US$ 16.241 (setara Rp 248,5 juta).

Gaji staf itu termasuk yang paling kecil dibandingkan jabatan lainnya. Untuk Kepala Operasional dan Pemeliharaan asal Cina gaji per bulan US$ 8.596 (Rp 131,5 juta); Kepala Operasional US$ 8.010 (Rp 122,5 juta) per bulan; Kepala Deputi US$ 6.997 (Rp 107,05 juta) per bulan; Manajer Senior US$ 5.826 (Rp 89,1 juta) per bulan; dan Manajer Junior US$ 4.654 (Rp 71,2 juta) per bulan.

Sekretaris PT KCIC Eva Chairunisa menjelaskan soal sistem penggajian, pihaknya menggunakan standar yang disesuaikan dengan pekerja lokal. Namun khusus tenaga kerja asing jika perlu ada penyesuaian dengan nominal yang diterima sesuai pada saat mereka bertugas di Cina maka KCIC akan melakukan negosiasi.

Tujuannya agar terdapat solusi seperti misalnya tunjangan khusus yang dibayarkan oleh China Railway untuk para tenaga ahli yang ditugaskan ke indonesia. “Sehingga sistem penggajian dari KCIC tetap menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh KCIC,” ujar Eva.

Sebagai informasi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa kali diundur operasionalnya, mulai dari 2019, lalu diundur kembali pada Desember 2022, hingga akhirnya ditargetkan rampung tahun ini.

Pada 2015, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dikerjakan. Setahun kemudian proyek tersebut dilabeli sebagai proyek strategis nasional dan sempat ditagetkan beroperasi pada 2019. Namun, penyelesaiannya mundur dan dirancang kembali untuk beroperasi pada Desember 2022. Itu pun masih memerlukan waktu tambahan sehingga target operasionalnya diundur menjadi Juli 2023.

Terakhir, PT KCIC—sebagai operator sepur kilat—menjadwalkan proyek untuk soft lanching kereta ceoat langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bersamaan dengan ditetapkan sebagai uji coba pra-operasi bersama penumpang secara gratis. Namun, uji coba tersebut diundur kembali ke September 2023.

Lalu dimana dan apa saja yang sudah dilakukan dalam melihat kondisi seperti itu? (ut)

Nusantara

Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DMI Periode 2024-2029

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban PP DMI dan secara aklamasi menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI 2024-2029.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pun mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berjalan dengan baik, tertib, khidmat dan lancar.

Muktamar rencananya ditutup oleh Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin pada 3 Maret 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Muhammadiyah Minta Menag Kaji Ulang Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan KUA (kantor urusan agama) sebagai tempat menikah semua agama. Menurut Abdul Mu’ti rencana tersebut perlu dikaji dengan seksama.

“Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian perlu dikaji dengan seksama. Kemenag sebaiknya melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak, khususnya stake holder utama yaitu organisasi-organisasi agama dan kementerian terkait,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Abdul Mu’ti menuturkan perlu diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang komperhensif.

“Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan madlaratnya,” tuturnya.

Abdul Mu’ti mengatakan perlu ada penertiban pernikahan antara yang sah secara hukum dan yang hanya secara agama. Dia mencontohkan pernikahan siri.

“Gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban pernikahan yang tidak tercatat di dalam administrasi. Misalnya pernikahan di bawah tangan (siri) dan ‘pernikahan agama’,” ucapnya.

“Dikotomi antara pernikahan ‘agama’ dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara,” lanjutnya.

Penjelasan Menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, KUA adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama, baginya, adalah kementerian untuk semua agama.

“KUA juga memberikan pelayanan keagamaan pada umat agama non-Islam,” lanjut Yaqut.

Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA untuk semua agama. Mekanisme hingga regulasinya sedang dalam tahap pembahasan. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Bos Bulog Akui Harga Beras Makin Mahal, Ungkap Lumbung Padi Defisit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal ini juga terjadi pada salah satu sentra produksi beras di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itulah sebabnya, harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional, Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.

“Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bapanas, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain.

Tapi, sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan, yang dibagikan ini semua adalah beras impor. Itu menunjukkan produksi Sulawesi Selatan sedang jelek, panennya terlambat,” kata dia ditemui Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rendahnya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak.

Bayu menyebut saat ini harga gabah di Sulawesi Selatan melonjak hingga Rp 8.400 per kilogram (kg).

Padahal dalam aturan Badan Pangan Nasional, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg.

“Harga gabah petani Sulawesi Selatan, itu sekarang berkisar antara Rp 7.900-8.400/kg. Itu artinya harga berasnya di penggilingan padi itu kira-kira dua kali lipat, berkisar antara Rp 16.900/kg, Rp 17.500/kg, Rp 18.000/kg, itu yang sampai di konsumennya,” ujar dia.

Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras, seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri.

Untuk 2023, produksi sepanjang Januari-September setara dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras 0,22% dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 26,17 juta ton beras.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2023 ialah sebesar 4,78 juta ton beras. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 30,90 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton beras (2,05%) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

Kemudian rendahnya produksi masih berlanjut hingga awal 2024, di mana terjadi defisit 2,8 juta ton. Turunnya produksi dalam negeri ini juga terjadi di sentra sentra produksi beras di Indonesia.

Adapun sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras yakni, Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending