Connect with us

Nusantara

Banjir Pekerja Cina di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Partai buruh Dimana?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jumlah pegawai Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) lebih banyak dibandingkan dari Indonesia—khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasi dan pemeliharaan. Dalam dokumen yang diterima Tempo, posisi staf dari Cina sebanyak 771 belum termasuk pimpinan, deputi, manajer, insinyur, dan penerjemah. Sementara pegawai asal Indonesia hanya 95 orang dengan posisi yang bervariasi.

Dokumen tersebut merupakan lampiran surat PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang ditujukan kepada Liu Zhenfang, Ketua Dewan dan Sekretaris Group China Railway tentang Pengadaan Penyedia Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan. Surat tersebut bernomor 0072/HPP/HP/KCIC/07.2023 yang dibuat pada 7 Juli 2023.

Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho menjelaskan jika informasi itu benar dan akurat tentu sangat tidak adil. “Namun pertanyaannya adalah kenapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi?” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Senada dengan Sutanto, ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan jika informasi itu benar, tentu sangat mengejutkan. Namun, menurut dia, dominasi tenaga kerja Cina dalam proyek yang didanai investor Cina bukan fenomena yang baru.

Berbeda dari negara asal investasi asing utama lainnya di Indonesia, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, investasi dari Cina selalu diikuti dengan tenaga kerja Cina. Hal ini karena jumlah angkatan kerja Cina yang sangat besar, sehingga pemerintahnya memiliki kebijakan untuk mengekspor tenaga kerja mereka bersama-sama dengan investasi mereka.

“Ke negara manapun investasi dari Cina mengalir, di sana kita akan melihat tenaga kerja Cina dalam jumlah yang signifikan, termasuk Indonesia,” tutur Yusuf.

KCIC sebut tenaga kerja Indonesia 1.096 orang

Sekretaris PT KCIC Eva Chairunisa menjelaskan perusahaannya memang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan China Railway untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan selama satu tahun. Menurut dia, China Railway memiliki pengalaman mengoperasikan jaringan kereta cepat di Cina sepanjang 40.000 kilometer, sementara PT KAI merupakan BUMN Perkeretapian di Indonesia. 

Konsorsium bertugas menyediakan sekitar 852 tenaga kerja asing (TKA) berpengalaman dan memiliki sertifikat sebagai operator operasional dan pemeriharaan. Sementara PT KCIC menyiapkan 1.096 tenaga kerja indonesia (TKI) yang akan mendampingi para tenaga ahli dari Cina untuk dapat melaksanakan tugas peralihan kemampuan.

“Untuk dapat mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana kereta cepat secara bertahap. Sehingga nantinya kegiatan operasi dan perawatan dilakukan sepenuhnya oleh TKI,” ujar Eva melalui pesan WhatsApp, Rabu.

Selain itu, Eva melanjutkan, jumlah 1.096 TKI itu telah disiapkan melalui proses pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan. Saat ini sekitar 300 orang TKI telah melalui proses pendidikan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI) dan siap melakukan proses sertifikasi.

Selanjutnya, mereka akan ditugaskan sebagai pendamping operator operasional dan pemeliharaan dari China Railway pada proses transfer knowledge. “Sementara 796 TKI lainnya saat ini akan melanjutkan proses pelatihan terkait High Speed Railway (HSR),” tutur Eva.

Alasan banyaknya TKA didatangkan

Terkait banyaknya TKA yang didatangkan, Eva melanjutkan, hal itu karena ada perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Rencana awal 1.096 orang TKI akan dikirim ke Cina mulai 2021 sehingga diharapkan dengan sumber daya tersebut KCIC dapat mengoperasikan sendiri Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Namun rencana itu terkendala adanya pandemi Covid-19, di mana pemerintah Cina tidak mengijinkan warga asing masuk negara mereka. Sehingga pelatihan HSR Training baru bisa dilakukan pada 2022 dan lokasi pelaksanaannya dipindah ke Madiun.

“Training HSR dilaksanakan di PPI Madiun bekerja sama dengan Universitas Perkeretaapian di Cina yakni Southwest Jiaotong University dan Tianjin Railway Vocational and Technical College,” ucap Eva.

TKI yang telah dan akan menjalani Training HSR itu juga diseleksi secara ketat dan diwajibkan memiliki pengalaman sebagai operator operasional dan pemeliharaan. Contohnya untuk masinis kereta cepat adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya harus sudah memiliki catatan mengemudikan kereta sebanyak 10.000 jam.

“Karena menjadi masinis kereta api cepat memerlukan keahlian tertentu yang berbeda dari keahlian masinis kereta konvensional,” kata Eva.

Ekonom IDEAS Yusuf Wibisono menuturkan di Indonesia secara resmi jumlah TKA Cina sekitar 45 persen dari total seluruh TKA. Secara formal, TKA adalah warga asing pemegang visa yang bekerja di wilayah Indonesia untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang didudukinya.

Dengan demikian, kata dia, seharusnya TKA terbatas hanya untuk posisi di mana pekerja lokal tidak memiliki keahlian atau posisi direksi-komisaris perusahaan yang mewakili kepentingan pemilik. Maka jika benar di proyek kereta cepat jumlah TKA Cina jauh lebih banyak, tentu sangat mengejutkan dan tidak wajar. 

“Terlebih pengerjaan proyek kereta cepat telah mencapai lebih dari 95 persen. Dengan kata lain masa konstruksi telah hampir selesai, sehingga seharusnya kebutuhan terhadap TKA semakin kecil,” ujar Yusuf.

Dia menilai, di masa operasional, kebutuhan TKA seharusnya semakin kecil. Sehingga TKA yang sebelumnya dibutuhkan di masa konstruksi seharusnya sudah kembali ke negara asal mereka. “Menjadi sangat mengherankan jika benar kini TKA justru mendominasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini,” ucap dia.

Kesenjangan gaji pegawai Cina dan Indonesia

Selain itu dalam lampiran surat juga terlihat adanya kesenjangan gaji dan tunjangan staf dari kedua negara. Gaji dan tunjangan staf asal Cina jika dihitung nilainya US$ 36.568 (setara Rp 559,5 juta dengan kurs Rp 15.300,2) selama setahun belum termasuk tunjangan. Sementara untuk pegawai asal Indonesia US$ 16.241 (setara Rp 248,5 juta).

Gaji staf itu termasuk yang paling kecil dibandingkan jabatan lainnya. Untuk Kepala Operasional dan Pemeliharaan asal Cina gaji per bulan US$ 8.596 (Rp 131,5 juta); Kepala Operasional US$ 8.010 (Rp 122,5 juta) per bulan; Kepala Deputi US$ 6.997 (Rp 107,05 juta) per bulan; Manajer Senior US$ 5.826 (Rp 89,1 juta) per bulan; dan Manajer Junior US$ 4.654 (Rp 71,2 juta) per bulan.

Sekretaris PT KCIC Eva Chairunisa menjelaskan soal sistem penggajian, pihaknya menggunakan standar yang disesuaikan dengan pekerja lokal. Namun khusus tenaga kerja asing jika perlu ada penyesuaian dengan nominal yang diterima sesuai pada saat mereka bertugas di Cina maka KCIC akan melakukan negosiasi.

Tujuannya agar terdapat solusi seperti misalnya tunjangan khusus yang dibayarkan oleh China Railway untuk para tenaga ahli yang ditugaskan ke indonesia. “Sehingga sistem penggajian dari KCIC tetap menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh KCIC,” ujar Eva.

Sebagai informasi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung beberapa kali diundur operasionalnya, mulai dari 2019, lalu diundur kembali pada Desember 2022, hingga akhirnya ditargetkan rampung tahun ini.

Pada 2015, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dikerjakan. Setahun kemudian proyek tersebut dilabeli sebagai proyek strategis nasional dan sempat ditagetkan beroperasi pada 2019. Namun, penyelesaiannya mundur dan dirancang kembali untuk beroperasi pada Desember 2022. Itu pun masih memerlukan waktu tambahan sehingga target operasionalnya diundur menjadi Juli 2023.

Terakhir, PT KCIC—sebagai operator sepur kilat—menjadwalkan proyek untuk soft lanching kereta ceoat langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bersamaan dengan ditetapkan sebagai uji coba pra-operasi bersama penumpang secara gratis. Namun, uji coba tersebut diundur kembali ke September 2023.

Lalu dimana dan apa saja yang sudah dilakukan dalam melihat kondisi seperti itu? (ut)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Masalah Utama Ibukota Nusantara Terbongkar Usai Bos-bos OIKN Mundur Berjamaah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi. Hal itu terungkap usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Basuki mengatakan masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. Pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah namun hanya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.

“Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN.

“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu,” lanjutnya. Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending