Connect with us

Ekonomi

Pemain Utama Tambang Timah Diperiksa, Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus dugaan Korupsi Tambang Timah di Bangka Belitung terus menjadi sorotan publik.

Apalagi dua orang yang cukup dikenal di media sosial, Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, dan Helena Lim yang dijuluki crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Pasca kasus tersebut, nama putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep malah turut trending di media sosial X (twitter) sejak Sabtu (30/3/2024).

Hal itu karena Kaesang disebut-sebut menghapus podcast dirinya bersama Helena Lim.

Meskipun podcast di kanal YouTube Kaesang sudah dihapus namun potongan video klipnya berseliweran di media sosial X.

Helena Lim yang tampak ‘akrab’ dan begitu mengenal Kaesang dalam video itu membuat netizen bertanya-tanya apakah ada kaitan Kesang dalam kasus PT Timah?

Apalagi Kaesang menghapus video tersebut di podcast-nya. Lalu adakah dugaan keterlibatan Kaesang dalam kasus PT Timah?

“Soal keluarga Jokowi tahu, itu saya tidak tahu dan saya  belum bisa buktikan itu, namun kemungkinan itu bisa saja terjadi,’ ujar Boyamin, Minggu (7/4/2024).

Meski demikian, dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol.

Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Sehingga  pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor dan jebol,” katanya.

Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri.

“Jadi istilahnya jaman pemerintahan jokowi khususnya pengwasan buruk sehingga banyak orang korupsi besar-besaran, ujar dia.

Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018 lalu.

Pemilik PT Kara Nusantara Investama ini juga dikenal sebagai   mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

“Windu ini mengaku berkampanye untuk Jokowi padahal pengusaha nakal. Nah itu pengawasan yang jelek dan didiamkan selama ini,” ujarnya.

Pemain Utama Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa pengusaha berinisial RBS atau RBT (Robert Bonosusatya)  sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, Senin (1/4/2024) lalu.

Boyamin Saiman menduga RBS merupakan aktor intelektual di balik kasus korupsi timah tersebut.

Adapun salah satu peran RBS yakni diduga menyuruh Harvey Moeis dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR.

“RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis,” kata Boyamin.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka  dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Para tersangka itu di antaranya Harvey Moeis (suami Sandra Dewi), Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sampai selebgram dari Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

Harvey dan Helena juga disangkakan dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo, diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun.

Sosok Tomy Winata turut menjadi sorotan

Pasca bergulirnya kasus tambang timah ini, sosok Tomy Winata ‘Bos 9 Naga’ Indonesia turut menjadi sorotan.

Dikabarkan, Tomy Winata telah menjual perusahaan tambangnya sebelum Kejagung menyelidiki korupsi timah di Bangka. 

Tomy Winata telah melepas perusahaannya PT Perusahaan PT Refined Bangka Tin yang telah berdiri pada tahun 2007.

Tomy Winata tak lagi melakukan penambangan di Bangka.

PT Refined Bangka Tin (RBT) ini awalnya salah satu lini bisnis di sektor pertambangan timah dari Artha Graha Network.

Namun pada tahun 2026, PT Refined Bangka Tin tidak lagi masuk dalam jaringan bisnis Artha Graha Network.

Artha Graha Network merupkaan perusahaan yang di dalamnya ada sosok Tomy Winata dan Sugianto Kusuma.

Kedua tokoh yang kerap dikaitkan dengan sosok-sosok ‘Sembilan Naga’ ini menjabat sebagai Wakil Komisaris di Artha Graha Network.

Waktu itu di tahun 2017, Reza Andriansyah (kini menjadi tersangka kasus timah) mengungkapkan bahwa Refined Bangka Tin dikuasai oleh sebuah konsorsium.

“Kini yang memegang Refined Bangka Tin itu pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda. Ada kontraktor dan trader timah,” kata Reza Andriansyah, Selasa (15/8/2017) silam.

Reza juga enggan menceritakan lebih rinci nilai penjualan Refined Bangka Tin.

Yang pasti menurutnya, alasan Artha Graha Network menjual anak usaha tersebut karena tidak ingin meneruskan bisnis di bidang pertambangan lagi.

Namun dari bisik-bisik yang diterima KONTAN, salah satu anggota konsorsium yang membeli Refined Bangka Tin adalah Robert Bono.

Ia merupakan pengusaha tambang batubara, hotel dan timah di era tahun 2008.

Sekadar catatan, Refined Bangka Tin yang didirikan pada tahun 2007 ini merupakan salah satu produsen timah batangan (tin ingot) terbesar di Indonesia.

Kapasitas produksi perusahaan ini mencapai sekitar 2.000 ton per bulan atau 24.000 ton per tahun.

Sosok Tomy Winata

Melansir Tribunnewswiki.com, nama Tionghoa Tomy Winata adalah Oe Suat Hong. Tomy Winata dikenal sebagai bos atau pemilik Artha Graha Network.

Tomy Winata yang biasa dipanggil TW ini lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Juli 1958.

Sejak kecil, Tomy Winata adalah seorang anak yatim piatu. Ia dikenal sebagai seorang anak yang lahir di tengah keluarga serba kekurangan secara materi.

Saat ini, diketahui ia memiliki lima orang anak, dua diantaranya adalah Panji Winata dan Andi Winata.

Pada 1972, ketika usianya baru 15 tahun, Tomy Winata dikenalkan dengan seorang pejabat militer di Singkawang.

Setelah perkenalan itu, Tomy Winata kemudian mendapat proyek untuk membangun kantor Koramil di Singkawang.

Selain itu, Tomy Winata juga menjadi penyalur barang ke tangsi-tangsi tentara di Indonesia.

Tomy Winata pernah mendapat proyek dari militer di Papua, Makassar, dan Ambon. Di Papua, Tomy Winata berkenalan dengan Yorrys Raweyai.

Tomy Winata juga dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan kalangan militer, dua diantaranya adalah Letjen TNI (Purn) Tiopan Bernard Silalahi dan Jenderal Edy Sudrajat. Tomy Winata juga akrab dengan beberapa jenderal lain.

Pada 1988, Tomy Winata bersama Yayasan Kartika Eka Paksi (Angkatan Darat) menyelamatkan sebuah Bank Propelat.

Bank yang semula dimiliki Yayasan Siliwangi ini hanya memiliki aset sebesar Rp 8 miliar.

Namun setelah diambil alih dan diubah namanya menjadi Bank Artha Graha, hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun bank itu sehat kembali.

Saat masa krisis 1998, Tomy Winata juga menyelamatkan Arta Pusara yang kemudian diganti namanya menjadi Artha Pratama.

Pada 1989, Tomy Winata kemudian mendirikan PT Danayasa Arthatama.

Tomy kemudian ikut serta dalam proyek raksasa senilai US$ 3,25 miliar di kawasan bisnis Sudirman Central Business Distric (SCBD) yang memiliki luas 45 hektar di jantung DKI Jakarta.

Tomy Winata juga telah mengambil alih Bank Inter-Pacific pada 2003.

Pada 2005, Bank Inter-Pacific melalui Pasar Modal kemudian mengambil alih kepemilikan Bank Artha Graha melalui Pasar Modal.

Namanya kemudian menjadi Bank Artha Graha Internasional.

Tidak hanya itu, Tomy Winata juga memiliki saham di Hotel Borobudur melalui PT Jakarta Internasional Hotels and Development. (tw)

Ekonomi

Mengapa Banyak Perusahaan Operasi di RI Tapi Kantor di Singapura?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Director and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa mengungkapkan banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tapi tidak membangun kantor pusat di Indonesia.

Ia tak menyebutkan secara rinci perusahaan itu. Namun, ia menekankan bahwa perusahaan tersebut biasanya beroperasi di tanah air, namun kantor pusat nya dibangun di Singapura.

“Jadi banyak yang berusaha di Indonesia tapi pusatnya di Singapura, bangun kantornya,” kata Wicaksono dalam acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Ia mengatakan, salah satu penyebab tidak maunya perusahaan asing membangun kantor pusat di kota-kota Indonesia ialah indikator kelayakhunian atau livability nya yang rendah.

“Dari yang saya ketahui kelayakhunian dari kota itu menjadi salah satu faktor pilihan korporasi untuk berkantor di situ,” tutur Wicaksono.

Memang tak heran, Singapura merupakan salah satu kota global yang memiliki peringkat indeks tinggi, berdasarkan penilaian Indeks Kota Global oleh Kearney melalui Laporan The Global Cities Report 2023.

Dalam laporan itu, Singapura berada di urutan ke-7 dari 156 negara, Bangkok ke-45, Manila ke-70, dan Kuala Lumpur ke-72. Sementara itu, Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia hanya menempati peringkat ke-74. (ut)

Continue Reading

Ekonomi

Para Oknum BPK di Kasus Korupsi, Ramai Disebut Lembaga Ini Jadi Tukang Palak Jika Instansi inginkan WTP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, BPK tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir. Teranyar, oknum BPK disebut dalam lanjutan persidangan kasus proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II atau Tol MBZ.

Kala itu, Direktur Operasional PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Sugiharto mengaku diminta untuk menyiapkan Rp10,5 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK.

Selain itu, dalam kasus rasuah lainnya yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, saksi mengungkap ada oknum BPK yang meminta uang hingga Rp12 miliar untuk pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementan.

Berdasarkan catatan, sejumlah oknum BPK pernah terkait dengan kasus korupsi. Bahkan, beberapa oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rasuah.

Namun tidak mungkin para oknum ini berani melakukannya jika tanpa ijin atasan dan juga sudah menjadi rahasia umum jika semua lembaga negara di rejim ini mendapatkan tekanan dari penguasa untuk setoran yang tidak jelas.

Berikut sejumlah oknum BPK yang terjerat kasus korupsi:

1. Achsanul Qosasi

Acshanul Qosasi merupakan eks Anggota III BPK. Dia dan rekannya Sadikin Rusli kini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4G Kominfo.Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima gratifikasi Rp40 miliar.

Awalnya, BPK telah menemukan sejumlah temuan pada proyek BTS itu. Dalam periode pemeriksaan oleh BPK, Achsanul melakukan pertemuan dengan eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Achsanul menyampaikan bahwa lawan bicara nya itu membawa dua dokumen. Pertama, soal dokumen yang berkaitan dengan pidana dan kedua soal tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait menara BTS 4G. Pada intinya, data realisasi tower dari pihak Anang yang mencapai 3.700-an BTS agar diterima oleh BPK. Padahal, dari data BPK tower uang baru ditegakkan sebanyak 2.900-an tower. “Beliau hanya meminta tolong agar apa yang diajukan 3.700 itu sudah diterima, bahwa itu sudah 3.700,” tutur Achsanul.

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 12B, Pasal 12E atau Pasal 5 ayat (2) huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

2. Fahmi Arresa Bupati Meranti nonaktif

Muhammad Adil terbukti melakukan pemotongan 10% uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada Adil. Dari pemotongan tersebut totalnya Adil menerima Rp17,28 miliar.

Dalam hal ini, Eks tim pemeriksa BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa disebut mengatur hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti TA 2022 serta predikat opini (WTP). Fahmi disebut menerima Rp1,1 miliar.

Sebagai informasi, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru memvonis Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap.

3. Tim Auditor BPK Bogor

Eks tim auditor BPK Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah terlibat dalam kasus eks Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin kala itu menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor. Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

4. Rizal Djalil

Rizal Djalil Rizal Djalil adalah mantan anggota BPK. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil terbukti menerima suap senilai S$100 ribu atau Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Suap itu diberikan Rizal mengupayakan PT Minarta Dutahutama menjadi pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria pada Kementerian PUPR. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal Djalil. Jaksa sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp1 miliar kepada Rizal sesuai dengan uang yang diterima Rizal Djalil dalam kasus suap di Kementerian PUPR.

Dalam menjatuhkan vonis hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan Rizal Djalil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan Rizal belum pernah dipidana, pernah mendapat Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusia 65 tahun dan menderita penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik.

5. Robertus Kresnawan

Robertus Kresnawan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalir ke oknum BPK, Robertus Kresnawan. Di sidang tuntutan, JPU menyampaikan Robertus menerima uang untuk mengamankan audit yang dilakukan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  “Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang diperoleh Terdakwa II Lernhard febrian Sirait ada yang diserahkan kepada Auditor BPK Robertus Kresnawan agar dapat mengamankan pemeriksaan BPK yang keseluruhannya berjumlah Rp1.135.000.000,” ujar JPU.

KPK memperkirakan ada sekitar 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati jumlah tersebut belum dipastikan.  Lembaga antirasuah juga menduga uang yang dikorupsi itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan termasuk operasional pemeriksaan BPK.

BPK Disorot karena Kasus Suap demi Opini WTP, Ini Profil Pimpinannya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, bungkam saat ditanya mengenai kasus persidangan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam persidangan disebut, oknum auditor BPK meminta sejumlah uang supaya bisa memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian.

Saat ditanya wartawan ia hanya berjalan dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Nanti saja ya terima kasih banyak,” kata Isma di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/5/2024).

Lagi-Lagi Kelakuan BPK Terkuak, Peras Pejabat Waskita Rp 10 Miliar, Terpaksa Bikin Proyek Fiktif

Kelakuan pegawai BPK kembali terkuak. Pegawai itu ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. 

Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. 

Dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa (14/5/2024), Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.

Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto.

Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.

Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK.

Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.

“Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Kejar Setoran, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akhirnya Pemerintah resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengejar setoran kas negara yang minus akibat utang yang menumpuk dan hanya sanggup membayar bunga utang, akibatnya segala lini di masyarakat terus dicari untuk menyekik rakyat dengan pajak dan tarif yang BPJS yang tinggi.

Penghapusan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, maka semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa.

Iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai 1 Juli 2025, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Aturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 8 Mei 2024.

Meski aturan baru itu telah ditetapkan, besaran iuran terbaru belum termuat dalam Perpres 59/2024. Ini karena penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025, sebagaimana termuat dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres itu.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

“Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu,” kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Selasa (14/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

“Ya merujuk pada aturan itu,” kata Asih. sambil menambahkan pemerintah belum menetapkan iuran dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) karena masih dalam proses penghitungan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan skema perhitungan iuran terbaru yang mengacu pada sistem KRIS, besaran iurannya masih akan tetap berbeda, meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus.

Ia memastikan khusus untuk golongan Penerima Bantuan Iuran atau PBI akan memiliki kewajiban yang lebih kecil. “Iuran PBI tidak mungkin sama dengan iuran kelompok peserta lain,” kata Ghufron.

Dia juga memastikan nominal iuran yang dibayarkan peserta tetap berbeda-beda meski skema KRIS berlaku. “Tentu iuran tidak sama, kalau sama di mana gotong-royongnya?” kata dia. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending